Jokowi Disoraki Penyuluh Pertanian dan Beri Penjelasan, Warlipah: Tolong 17 Ribu Diangkat PNS Dulu

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat disoraki oleh ribuan Tenaga Pegawai Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TPHL-TBPP) di GOR Jatidiri, Semarang, Minggu (3/2/2019).

Momen itu terjadi di tengah pembahasan mengenai tuntutan 17 ribu penyuluh pertanian bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dilansir dari Kompas.com.

Jokowi memberikan penjelasan pengangkatan menjadi PNS harus melalui prosedur.

Menurutnya, memanglah peran penyuluh pertanian sangat penting dan diperlukan masyarakat.

Apalagi hingga kini pemerintah masih kekurangan tenaga penyuluh pertanian lapangan sebanyak 40 ribu orang.

Jokowi kemudian mengatakan tak masalah jika posisi-posisi itu diisi oleh peserta yang hadir lantaran telah berpengalaman.

"Kalau itu bisa diisi oleh Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian ya saya alhamdulillah, akan lebih baik. Itu akan lebih baik karena Bapak Ibu sekalian sudah memiliki pengalaman."

• Disoraki Para Penyuluh Pertanian, Jokowi: Saya Ngomong Apa Adanya, Saya Saja Masih Minta Penjelasan

Seusai Jokowi menjelaskan hal itu pegawai TPHL-TBPP, Warlipah berkesempatan bertanya kepada Jokowi di atas panggung, dikutip dari TribunJateng.com, Minggu (3/2/2019).

Warlipah merupakan pegawai TPHL-TBPP asal Klaten.

Warlipah berucap sudah membaca aturan pemerintah jika usia pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) maksimal 35 tahun.

"Saya khawatir, Pak, karena usia saya sudah lebih dari itu. Padahal saya juga tidak ingin dilahirkan lebih awal," ucapnya disambut gelak tawa peserta yang datang.

Ia menanggapi perihal kekurangan 40 ribu yang disebutkan Jokowi sebelumnya.

Warlipah menginginkan agar 17 ribu tenaga penyuluh pertanian yang sudah ada lebih dulu diangkat menjadi PNS.

"Bapak tadi bilang masih butuh 40 ribu tenaga penyuluh. Tapi tolong yang 17 ribu ini diangkat PNS dahulu, Pak. Jangan cari yang kinyis-kinyis (muda), yang baru lulus," bebernya.

Kronologi Jokowi Disoraki dan Beri Penjelasan

Jokowi saat itu mendapat permintaan dari penyuluh pertanian yang disampaikan Ketua TPHL-TBPP Gunadi.

Tuntutan itu berisi agar mereka yang berjumlah 17 ribu orang bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Jokowi menjawab dirinya baru mengetahui tuntutan penyuluh pertanian.

"Saya tadi tanya ke Pak Gunadi, ini sebetulnya problemnya seperti apa? Masalahnya seperti apa? Saya baru diberi tahu," ujar Jokowi yang mengenakan baju putih, dikutip dari Kompas.com.

Ia pun mengaku sulit menjawab tuntutan tersebut.

"Jadi kalau disuruh menjawab langsung sekarang ya sulit. Wong baru diberi tahu gimana saya disuruh menjawab," kata Jokowi.

Jokowi menuturkan dirinya baru mengetahui masalah tuntutan pengangkatan guru dan bidan.

"Pikiran saya problem itu hanya ada di, pertama guru. Masih ada masalah di situ. Yang kedua, bidan, juga ada masalah di situ. Satu per satu kita selesaikan. Ternyata ada lagi di pertanian. Baru tahu saya," kata Jokowi.

• Mengira Hanya Guru dan Bidan yang Minta jadi PNS, Jokowi Disoraki Pegawai Penyuluh Pertanian

Seusai mendengar jawaban Jokowi, sebagian penyuluh pertanian yang hadir kompak menyoraki Jokowi.

Suasana pertemuan itu sempat riuh sejenak.

Jokowi pun melanjutkan pidatonya yang sempat terpotong.

Ia membela diri, bahwa apa yang disampaikan benar apa adanya.

Menurutnya juga ia harus jujur ada prosedur yang harus dilalui.

"Saya ngomong apa adanya. Saya itu ngomong apa adanya. Baru di sini tadi, saya saja masih minta penjelasan. Di samping saya tadi Pak Gunadi. Jadi saya tidak bisa ngomong langsung menyenangkan. Tidak bisa. Saya harus berbicara masalah prosedur yang harus kita lalui," kata dia.

• Minta Jokowi Tak Bersikap Agresif, BPN: Selesaikan Tugas dengan Baik, Tak Usah Nyindir-nyindir

Membutuhkan Payung Hukum

Jokowi menjelaskan lagi, pengangkatan penyuluh pertanian sebagai PNS membutuhkan payung hukum

Hal itu bisa melalui Peraturan Presiden (Perpres) dan Keputusan Presiden (Kepres).

Namun Jokowi juga harus mengamati apakah undang-undangnya memungkinkan atau tidak.

Dirinya pun menegaskan tak ingin membuat janji jika akhirnya tak bisa ditepati.

"Saya ngomong blak-blakan lho ya. Saya enggak pengen ngomong manis-manis di depan Bapak Ibu sekalian. Setelah saya buka nanti undang-undangnya tidak memungkinkan, kan sulit," ujar Jokowi.

Ia kemudian menjanjikan akan memanggil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membicarakan masalah ini.

Tak menunggu lama, ia menjanjikan Rabu (6/2/2019) akan menjawab keputusan untuk kejelasan soal nasib para penyuluh pertanian.

"Tapi jangan dipaksa saya menjawab sekarang. Itu saja," katanya.

Jokowi Sadari Pentingnya Peran Penyuluh Pertanian

Dikutip dari TribunJateng, Minggu (3/2/2019), Jokowi juga menyampaikan pentingnya pendataan lahan pertanian dari hasil tani.

Menurutnya ,supaya tidak ada lagi harga komoditas yang anjlok karena hasil panen yang berlimpah.

"Ini juga tugas seorang penyuluh. Jadi tidak hanya mendampingi petani sebelum tanam hingga panen saja. Tetapi juga mendampingi cara memasarkan hasil panen supaya tidak ada komoditas yang anjlok harganya," katanya.

Jokowi melanjutkan, bahwa hasil pertanian di Indonesia tiap tahun makin meningkat.

Misalnya komoditas jagung yang melimpah membuat impor jagung berkurang.

"Selama saya jadi Presiden, impor jagung sudah berkurang hingga 3,4 juta ton. Itu artinya petani semakin optimis untuk lebih menambah hasil panennya," pungkasnya.

Simak berita lainnya:

(TribunWow.com)