Buntut Panjang Pernyataan 'Yang Gaji Kamu Siapa', Rudiantara Dilaporkan ACTA ke Bawaslu

TRIBUNWOW.COM - Ucapan Menteri Informasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara yang menanyakan asal gaji kepada aparatur sipil negara (ASN), Kamis (31/1/2019), berbuntut panjang.

Sebelumnya, dalam acara 'Kominfo Next' yang digelar di Hall Basket Senayan, Jakarta, Rudiantara melontarkan pertanyaan 'yang gaji kamu siapa' kepada ASN yang memilih pasangan calon nomor urut 02.

Rudiantara menanyakan kepada ASN yang dipanggilnya ke panggung, apakah yang menggajinya pemerintah atau pihak lain.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, anggota Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Nurhayati mengungkapkan pihaknya akan melaporkan Rudiantara ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Nurhayati mengatakan apa yang diungkapkan Rudiantara menguntungkan pasangan calon capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dan membuat rugi pihak paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ia merasa ucapan Rudiantara menggiring persepsi publik untuk tidak memilih paslon Prabowo-Sandiaga.

"Di situ tindakannya menggiring, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan bagi salah satu paslon," kata Nurhayati di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (1/2/2019).

Meskipun Nurhayati menyadari tidak ada penyebutan nama capres-cawapres, namun ia merasa tetap ada penggiringan opini untuk memilih kubu 01.

"Selalu dikatakan mana yang nyoblos nomor satu, mana yang nomor dua. Seolah-olah audiens harus semua nyoblos nomor satu. Seakan-akan ya, walaupun tidak ada kalimat seperti itu, penggiringan sudah ada," ujar Nurhayati.

• Direktur APBN Buka Suara soal Pertanyaan Rudiantara: APBN Punya Siapa? Masyarakat

Nurhayati dan pihaknya menduga Rudiantara melanggar Pasal 282 dan 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Aturan tersebut melarang pejabat negara untuk melakukan tindakan yang menguntunhkan atau merugukan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

Tak hanya itu, Pasal 547 Undang-Undang Pemilu mengenai hukuman pejabat negara yang berisi dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, juga bisa mengancam Rudiantara.

Nurhayati beserta pihaknya mengumpulkan barang bukti untuk laporan berupa rekaman kejadian dan berita media massa.

Ia juga berharap seorang meneteri yang dibiayai negara dapat menunjukkan sikap netralnya.

"Di sini alat-alat yang dipergunakan adalah alat pemerintahan, biaya negara. Dan beliau pun sebagai pegawai pemerintah, sebagai menteri yang seharusnya netral, tidak berpihak kepada salah satu paslon," ucap Nurhayati.

Sebelumnya, Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean melalui akun Twitter @Ferdinand_Haean, juga meminta agar Bawaslu bisa memeriksa pernyataan Rudiantara.

Menurutnya, Bawaslu perlu mendakwa dengan pidana pemilu.

Ia pun menyinggung agar Bawaslu seharusnya tak perlu menunggu laporan yang masuk.

"Kita mendesak @bawaslu_RI utk segera memanggil @rudiantara_id dan mendakwanya dengan pidana pemilu sesuai dengan UU Pemilu.

Bawaslu tidak perlu menunggu laporan tapi pro aktif, karena memang Bawaslu bisa bekerja tanpa laporan..!!" tulis Ferdinand, Kamis (31/1/2019).

Ferdinand juga mendesak agar Bawaslu segera memproses pernyataan Rudiantara.

Bahkan jika Bawaslu tidak merespons, ia meminta sebaiknya Bawaslu untuk bubar lantaran menurutnya Bawaslu berlaku tidak adil.

"Kita tunggu @bawaslu_RI besok harus memproses dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh @rudiantara_id.

Jika Bawaslu diam, maka memang sebaiknya Bawaslu bubar saja, tidak usah awasi pemilu ini karena kalian memang tak adil. Biarkan rakyat mencari keadilan dgn cara mrk sendiri kelak.!!."

Sementara itu, mengetahui kalimatnya menjadi perbincangan banyak pihak, Rudiantara juga menuliskan klarifikasi.

Melalui akun Twitternya, @rudiantara_id, Rudiantara menautkan akun resmi dari Kominfo yang berisi 10 poin klarifikasinya.

Ia mengaku pernyataannya yang dipermasalahkan hanya untuk mengingatkan agar ASN mengambil posisi netral karena digaji pemerintah.

Rudiantara juga menuliskan agar masyarakat menonton video seutuhnya agar tidak salah paham.

"Teman2, terkait dg pernyataan “yang bayar gaji ASN adalah pemerintah/negara” dlm forum internal karyawan Kominfo kmrn, berikut penjelasan tentang kronologi dan konteksnya agar dpt menjadi gambaran utuh, tdk sepotong2 sebagaimana video & kutipan yg banyak beredar. Terima kasih," tulis Rudiantara.

Dikutip dari laman Kominfo.go.id, Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu memberikan penjelasan terkait pernyataan Menkominfo.

• Menkominfo Rudiantara Klarifikasi Pernyataannya: Yang Bayar Gaji ASN adalah Pemerintah

Berikut penjelasan lengkapnya:

"1. Dalam salah satu bagian acara sambutan, Menkominfo meminta masukan kepada semua karyawan tentang dua buah desain Sosialisasi Pemilu yang diusulkan untuk Gedung Kominfo dengan gaya pengambilan suara.

2. Semua berlangsung dengan interaktif dan antusias sampai ketika seorang ASN diminta maju ke depan dan menggunakan kesempatan itu untuk mengasosiasikan dan bahkan dapat disebut sebagai mengampanyekan nomor urut pasangan tertentu.

3. Padahal sebelumnya, Menkominfo sudah dengan gamblang menegaskan bahwa pemilihan tersebut tidak ada kaitannya dengan pemilu. Penegasan tersebut terhitung diucapkan sampai 4 kalimat, sebelum memanggil ASN tersebut ke panggung.

4. Dalam zooming video hasil rekaman, terlihat bahwa ekspresi Menkominfo terkejut dengan jawaban ASN yang mengaitkan dengan nomor urut capres itu dan sekali lagi menegaskan bahwa tidak boleh mengaitkan urusan ini dengan capres.

5. Momen selanjutnya adalah upaya Menkominfo untuk meluruskan permasalahan desain yang malah jadi ajang kampanye capres pilihan seorang ASN di depan publik. Terlihat bahwa ASN tersebut tidak berusaha menjawab substansi pertanyaan, bahkan setelah pertanyaannya dielaborasi lebih lanjut oleh Menkominfo.

6. Menkominfo merasa tak habis pikir mengapa ASN yang digaji rakyat/pemerintah menyalahgunakan kesempatan untuk menunjukkan sikap tidak netralnya di depan umum. Dalam konteks inilah terlontar pertanyaan “Yang Gaji Ibu Siapa?”. Menkominfo hanya ingin menegaskan bahwa ASN digaji oleh negara sehingga ASN harus mengambil posisi netral, setidaknya di hadapan publik.

7. Atas pernyataan “yang menggaji pemerintah dan bukan keyakinan Ibu”, “keyakinan” dalam hal ini bukanlah dimaksudkan untuk menunjuk pilihan ASN tersebut, melainkan merujuk kepada sikap ketidaknetralan yang disampaikan kepada publik yang mencederai rasa keadilan rakyat yang telah menggaji ASN.

8. Dalam penutupnya sekali lagi Menkominfo menegaskan bahwa posisi ASN yang digaji negara/pemerintah harus netral dan justru menjadi pemersatu bangsa dan memerangi hoaks.

9. Kami menyesalkan beredarnya potongan-potongan video yang sengaja dilakukan untuk memutus konteks masalah dan tidak menggambarkan peristiwa secara utuh.

10. Demikian penjelasan dari kami, agar dapat menjadi bahan untuk melengkapi pemberitaan rekan-rekan media," tulis laman resmi Kominfo.

Pernyataan Rudiantara

Pernyataan viral Menkominfo Rudiantara terekam dalam 'Kominfo Next' yang diunggah di saluran YouTube Kemkominfo TV, Kamis (31/1/2019).

Diketahui, video itu menunjukkan Rudiantara saat berada di acara 'Kominfo Next' yang digelar di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis, (31/1/2019).

Awalnya, Rudiantara meminta ratusan pegawai Kemenkominfo untuk memilih antara 2 desain dari stiker sosialisasi Pemilu 2019 yang akan ditempel di kantor kementerian kominfo.

"Saya akan tanya kepada teman-teman, preferensi teman-teman itu memilih nomor 1 atau nomor 2?" tanya Rudiantara.

Ratusan karyawan Kominfo pun bersorak ramai menyebutkan pilihannya masing-masing.

Ia lantas meminta para pegawai yang ramai itu untuk diam sejenak.

Rudiantara meminta agar pilihan stiker desain ini tidak dikait-kaitkan dengan Pilpres 2019.

• 5 Poin Sindiran Ferdinand untuk Kalimat Viral Menkominfo, Siapa yang Gaji hingga Tanyakan Bawaslu

Rudiantara lantas melanjutkan pemungutan dan meminta dua pegawai untuk maju ke atas panggung tempatnya berdiri.

Satu orang yang memilih nomor 1, dan satunya yang memilih nomor 2.

Yang pertama maju adalah seorang ibu-ibu yang memilih nomor 2.

Ibu itu lantas diminta Rudiantara untuk memaparkan alasannya memilih desain nomor dua.

Namun, pegawai tersebut justru menjurus pada pemilihan presiden.

"Bismillahirrahmanirrahim, mungkin terkait keyakinan saja, Pak. Keyakinan atas visi-misi yang disampaikan oleh nomor dua," kata ibu tersebut yang kemudian dapat sorakan dari pegawai lainnya.

Tampak pula wajah Rudiantara yang terkejut mendengar jawaban pegawainya itu.

"Yakin saja," kata pegawai itu lagi.

• Reaksi Menkominfo Rudiantara saat ASN Kaitkan dengan Pilpres saat Diminta Pilih Desain

Rudi lantas menegaskan bahwa pemilihan desain ini tidak boleh dikaitkan dengan pemilihan presiden.

"Saya cuma tanya, pilih yang itu apa pilih yang ini?" terang Rudiantara sambil menunjuk kedua stiker.

Selanjutnya, Rudiantara pun memanggil pegawai yang memilih nomor 1.

Pegawai itu menerangkan memilih nomor 1 karena warna yang cerah.

"Saya terima alasan yang nomor satu, tapi saya tidak bisa terima alasan nomor dua karena, mohon maaf, ibu tidak bicara mengenai desain. Terima kasih bu, terima kasih," kata Rudiantara.

Ia lantas mempersilakan kedua pegawai itu untuk kembali duduk.

Namun, saat pegawai pemilih desai nomor dua sedang berjalan kembali ke tempat duduk, Rudiantara kembali memanggilnya.

"Bu! Bu! Yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa?" ujar Rudiantara.

"Bukan yang keyakinan ibu? Ya sudah makasih," tanyanya lagi.

(TribunWow.com/Roifah Dzatu Azmah/Ananda Octavia Putri)