Fahri Hamzah: Pak Presiden, Sudah 6 Bulan Korban Gempa Belum Dapat Rumah yang Bapak Janjikan

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menuliskan catatannya terkait rapat Tim Pengawas Bencana DPR.

Catatannya itu diungkapkan Fahri Hamzah dalam akun Twitter @Fahrihamzah, Rabu (23/1/2019).

Dalam rapat yang dipimpinnya, Fahri Hamzah mengevaluasi penangan korban bencana alam di Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulteng, Banten, dan Lampung.

Fahri Hamzah mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rumah yang dijanjikan untuk para korban.

• Jusuf Kalla Kristisi Proyek Infrastruktur Tak Efisien, Fahri Hamzah: Ya Ampun, Saya Baru Dengar

Fahri memaparkan, baru 2 persen warga dibuatkan rumah tahan gempa dari total data rumah warga yang mengalami kerusakan.

Bahkan, papar Fahri, baru 0,08 persen rumah yang sudah selesai pengerjaannya.

Untungnya, tulis Fahri, Indonesia adalah bangsa yang memiliki solidaritas sosial yang kuat sehingga bisa menjadi penopang bagi korban bencana.

Lebih lanjut, Fahri Hamzah mempertanyakan masalah penanganan korban bencana yang begitu lama meski Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diketahui telah mentransfer dana 3,515 triliun.

• Ahok Sudah Keluar dari Mako Brimob Kelapa Dua, Dijemput Langsung oleh Putra Sulungnya

Berikut kicauan lengkap Fahri Hamzah mengenai hal tersebut:

"Saya tadi memimpin rapat #TimwasBencanaDPR dan mengevaluasi penanganan korban di NTB, Sulteng, Banten dan Lampung. Maka saya, khususnya sebagai wakil rakyat NTB ingin menyampaikan.

PAK PRESIDEN, SUDAH 6 BULAN, KORBAN GEMPA ITU BELUM MENDAPATKAN RUMAH YANG BAPAK JANJIKAN.

#TimwasBencanaDPR bersama dengan beberapa kementrian dan 4 Pemda mengadakan rapat Kerja untuk mitigasi dan penanggulangan. Pada kesempatan tersebut hadir juga BNPB, Mendagri, MenPUPR, Mensos, BAPPENAS, perwakilan dari kementrian lainnya, serta wakil dari 4 Pemda.

Sewaktu gempa pertama menggoyang Lombok pada Ahad, 29 Juli 2018. Keesokan harinya, Presiden langsung mengunjungi korban dan menjanjikan 50 juta untuk setiap korban yang rumahnya rusak berat. Itu terjadi di tengah suasana Asian Games. #TimwasBencanaDPR

Rupanya, gempa 29 Juli; bukanlah gempa terakhir di Lombok. Ribuan kali gempa susulan, dengan empat gelombang gempa terbesarnya; menyebabkan ratusan ribu warga menjadi pengungsi, ratusan ribu rumah rusak, ribuan korban luka dan meninggal. Sebuah pukulan berat. #TimwasBencanaDPR

Tapi, Informasi terakhir yang kami himpun, hingga kemarin 22 Januari 2019, dari 216.519 rumah rusak; baru 4.429 rumah tahan gempa yang mulai dikerjakan. Itu setara dengan 2,05% dari total rumah warga yang rusak. Bayangkan, yang 98% tinggal di mana? #TimwasBencanaDPR

• Potong Omongan Budiman Sudjatmiko, Fahri Hamzah: Saya Lagi Manasin Prabowo, Tidak Usah Tersinggung

Data ini sangat mengecewakan. Pak presiden ingat, Sudah 178 hari atau hampir 6 bulan lebih telah berlalu sejak gempa pertama. Baru 2,05% rumah yang dikerjakan; adapun rumah yang sudah selesai pengerjaannya baru 191 unit atau setara 0,08% dari total rumah rusak. #TimwasBencanaDPR

Saya ingat, dulu, pembangunan rumah bagi korban gempa dijanjikan akan kelar dalam 6 bulan. Kini, 6 bulannya sudah mau selesai. Rumah yang selesai dibangun belum mencapai 1%.
#TimwasBencanaDPR

Bangsa kita beruntung, masih memiliki solidaritas sosial yang kuat; ribuan relawan datang, ratusan milyar dana mereka sumbangkan. Solidaritas sosial itulah yang menjadi penopang bagi korban gempa hingga mendapatkan banyak bantuan rumah tumbuh atau huntara. #TimwasBencanaDPR

Solidaritas itulah yang bekerja secara aktif di NTB, di saat negara tampak lamban, dalam menjalankan kewajibannya. Keluarga, masyarakat dan kearifan lokal masyarakat Indonesia akhirnya menjadi penopang gagalnya fungsi negara. #TimwasBencanaDPR

Apa sebenarnya masalah penanganan korban ini? Padahal BNPB mengaku telah mentransfer dana 3,515 Triliun; dimana 156 ribu warga sudah menerima bantuan itu senilai 3,425 triliun, sebagian sisanya masih tertahan.
#TimwasBencanaDPR

Jika 156 ribu warga sdh menerima dana bantuan, dgn asumsi 1 rumah utk 1 KK, maka masih terdapat 60.844 rumah yang masih belum ada kejelasannya, apakah dibantu ataukah tidak. Di musim hujan yang deras ini, perih membaca data yg masih jauh dari janjinya. #TimwasBencanaDPR

Tapi mari kita lewatkan sejenak fakta itu. Mari kita fokus pada uang yang sdh diterima masyarakat senilai 3,425 T yang menjangkau 156 ribu warga; namun stlh 5 bln bencana, rumah yg baru dikerjakan hanya 4.429 unit? Setelah hampir 6 Bln bencana, rumah yang selesai baru 191 unit?

Apa masalahnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini yang sejak awal saya ingatkan, leadership penanganan bencana mesti kuat, birokrasi bencana mesti lugas dan ringkas, serta sistem pembiayaannya juga mesti terang benderang. #TimwasBencanaDPR

Setelah lima bulan lebih penanganan korban di NTB, saya harus katakan, penanganan bencana di NTB berbelit-belit; bahkan untuk pembangunan rumah tahan gempa, prosedurnya saya nilai lebih rumit dari membangun rumah murah (subsidi). #TimwasBencanaDPR

Padahal, presiden sendiri telah meng-klaim membangun sejuta rumah buat rakyat, tetapi kenapa rumah bagi korban susah?

Disini, saya coba paparkan beberapa contoh kerumitan (kelambanan) dalam penanganan dampak bencana di NTB. Termasuk dalam memenuhi janji rumah yang telah diumumkan dalam gegap gempita. #TimwasBencanaDPR

Misalnya, pertama, spesifikasi teknis untuk setiap bangunan memerlukan bahan dan material yang “khusus”; dan “memaksa” mobilisasi material dari luar daerah. Warga membutuhkan rumah tinggal sesegera mungkin, namun material mesti diangkut dari luar. #TimwasBencanaDPR

Contoh kedua, proses pembentukan POKMAS yang mengeksekusi belanja hunian tetap bagi warga juga panjang sekali. Per 22 Januari, POKMAS yang terbentuk baru 1.936 yang menjangkau 23.565 KK. Artinya 132.110 KK blm dikonsoloidasi membentuk POKMAS. #TimwasBencanaDPR

Setelah membentuk POKMAS pun masih ada tahapan2 lain yang mesti dipenuhi, baru proses pembangunan itu bisa dijalankan. Apa sih susahnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan Pemda untuk belanja dan menggunakan sumber saya lokal yg ada? #TimwasBencanaDPR

Contoh ketiga, dlm 1 pokmas ada 10 - 15 KK pencairan tahap I Rp 25 juta ke masing2 KK dan apabila 1 KK sdh mencapai 100% fisik dari dana tahap I, baru bisa dilanjutkan pencairan tahap ke II apabila seluruh KK sdh mencapai 100% . Akibatnya realisasi pembangunan menjadi lambat.

Dlm rapat konsultasi pada September 2018 yang lalu, kami merekomendasikan agar pembangunan huntara menjadi skenario sementara bagi korban, namun pemerintah pusat berkeras menolak membangun huntara yang bersumber dari APBN. Sementara prosedur bangun huntap begitu rumit.

Saya menerima banyak sekali keluhan dari masyarakat terkait dengan rumitnya proses pembangunan hunian tetap di NTB ini. Keluhan dari aparatur pemerintah daerah, dari kelompok masyarakat, dan asosiasi kepala desa. #TimwasBencanaDPR

Saya berharap Pak Jokowi memperhatikan soal prosedur dan juknis pembangunan rumah ini, agar warga korban gempa bisa mendapatkan rumahnya lebih cepat. Percayalah kepada rakyat. Percayalah pada Pemda. #TimwasBencanaDPR

• Tulis soal Dana Pemilu, Fahri Hamzah: Wahai KPU dan Bawaslu Apa yang Sebenarnya Terjadi

Sebenarnya, masih banyak yang ingin saya sampaikan terkait kebutuhan yang melekat pada pribadi korban dan keluarganya, jaminan hidup, pelayanan dasar, sekolah, rumah sakit, konseling, rumah ibadah, dll. Belum lagi soal infrastruktur dan kantor Pemda yg rusak.

Semoga, catatan ini menjadi perhatian, sebab doa rakyat kita yang hidup di bawah tenda di tengah derasnya hujan dan sungguh terdengar. Marilah kita takut dengan perbuatan zalim negara yang mungkin tidak disengaja. Tetapi tetaplah ia kezaliman. Tks. #TimwasBencanaDPR," tulis Fahri Hamzah.

(TribunWow.com)