Adu Argumen soal Debat Pilpres, Irma Suryani Mendadak Rebut Kertas dari Tangan Jansen Sitindaon

TRIBUNWOW.COM - Anggota Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Jansen Sitindaon terlibat adu argumen dengan Anggota Tim Kemenangan Nasional ( TKN) Irma Suryani.

Dilansir TribunWow.com, mereka beradu argumen terkait debat perdana Pilpres 2019 di acara Apa Kabar Indonesia Pagi yang tayang di tvOne, Jumat (18/1/2019).

Awalnya, Jansen membahas soal pernyataan calon presiden nomor 01 Joko Widodo ( Jokowi) terkait adanya kader Partai Gerindra yang adalah caleg mantan koruptor.

"Ini kan seakan-akan 'aduh pak Prabowo berarti karena tanda tangan itu berarti mencalegkan koruptor dong dari Gerindra'. Kan begitu," kata Jansen.

Jansen menyebutkan, pernyataan itu membuat legitimasi moral Jokowi hilang.

• Jansen Bandingkan Gaji Gubernur dan Pembawa Acara TV, Irma Suryani: Santai Enggak Usah Tunjuk-tunjuk

Ia lantas menunjukkan kertas berisi hasil print tangkap gambar berita Jokowi yang menyatakan bahwa mantan napi koruptor punya hak menjadi caleg.

"Ini pernyataan beliau sebagai presiden," tegas Jansen.

Tak terima, Irma menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Jansen tidaklah tepat.

"Harus jelas dulu. Regulasi dari KPU itu menyatakan tidak boleh," kata Irma.

"Itu regulasi, bukan persoalan begini," tambah Irma yang tiba-tiba merebut kertas hasil print berita itu dari Jansen.

Jansen kembali merebut kertasnya.

• Tanggapi Omongan Jokowi dalam Debat Pilpres, Hotman Paris Langsung Buat Aduan

"Ini pernyataan presiden," tegas Jansen.

"Bukan pernyataan presiden. Presiden itu harus patuh terhadap regulasi. Dia patuh," Irma menginterupsi.

Terdengar suara Irma yang makin meninggi.

Saling kekeuh dengan pernyataan masing-masing, keduanya lantas saling bersahut-sahutan memperdebatkan hal tersebut hingga akhirnya Jansen membahas poin selanjutnya dan meninggalkan pembahasan terkait caleg eks koruptor ini.

Simak video lengkapnya, (rebut kertas pada menit ke 30:24):

Debat Perdana terkait Korupsi

Sebelumnya, saat debat perdana pilpres soal tema korupsi, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mendapatkan pertanyaan soal pandangannya sebagai Ketua Umum Gerindra, di mana partainya merupakan satu dari beberapa partai yang memiliki caleg mantan koruptor paling banyak.

"Menurut ICW (Indonesia Corruption Watch), partai yang Bapak pimpin jadi salah satu partai yang paling banyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Yang saya tahu, caleg yang tanda tangan adalah ketua umumnya, berarti pak Prabowo. Bagaimana tanggapan Bapak soal ini?," calon presiden nomor 01 Joko Widodo ( Jokowi) memberikan pertanyaannya untuk Prabowo.

• Adian Napitupulu Sebut Prabowo-Sandi Buat 4 Gol Bunuh Diri, Ferdinand Hutahaean Terus Pegangi Kepala

Menanggapi itu, Prabowo mengatakan, ia belum dapat informasi apa pun soal apa yang disampaikan ICW.

"Menurut saya itu sangat subyektif. Saya tidak setuju itu. Saya seleksi caleg-caleg tersebut. Kalau ada bukti, silahkan laporkan," Prabowo membalas Jokowi.

"Ada juga kadang-kadang tuduhan korupsi yang korupsinya karena menerima THR. Saya kira janganlah kita saling menuduh soal partai masing-masing. Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya," tegas Prabowo.

• Komentari Debat Capres, Akhmad Sahal: Andaikan Pak Mahfud yang Dampingi Jokowi

"Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukan (dia) ke penjara sendiri," imbuhnya.

Jokowi menjelaskan, maksud pertanyaannya sebelumnya adalah adanya mantan napi korupsi yang dicalonkan Gerindra di kontestasi Pileg 2019.

"Ada enam yang Bapak calonkan. Sebagai ketua umum, artinya kan bapak tanda tangan. Saya tidak menuduh partai Bapak korupsi. Ini mantan koruptor yang sudah dihukum," jelasnya lagi.

Tak mau kalah, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.

• Reaksi Cepat Prabowo saat Sandiaga Minta Diangkat Lagi ke Gerindra di Tengah Debat: Enggak, Jangan

"Jadi kita serahkan saja ke rakyat. Kalau rakyat enggak mau pilih ya jangan dipilih. Yang jelas, kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum, kalau memang hukum mengizinkan."

"Kalau dia masih dianggap masih bisa, dan rakyat menghendaki dia karena memiliki kelebihan lain, mungkin korupsinya tidak seberapa. Begini, kalau curi ayam bener itu salah tapi, kalau merugikan rakyat triliunan itu saya kira yang harus dihabiskan di Indonesia ini, " paparnya.

(TribunWow.com)