Tanggapi Kritik Masinton Pasaribu, Jansen Sitindaon: Yang Pertama Ajak Prabowo Turun Pentas Itu PDIP

TRIBUNWOW.COM - Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon memberikan tanggapan atas pernyataan Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, soal kasus Hak Asasi Manusia ( HAM) yang menjerat nama Prabowo Subianto.

Tanggapannya itu disampaikan Jansen di program Sapa Indonesia Pagi yang Tayang di KompasTV, Kamis (17/1/2019).

Awalnya, Masinton Pasaribu melalui sambungan telepon membahas soal penegakan kasus HAM di Indonesia.

Masinton menilai, pasangan calon nomor 02 takut jika membahas soal HAM.

• Persiapan Jelang Debat Perdana Pilpres 2019 Prabowo-Sandi, Olahraga hingga Gelar Simulasi

"Ketika membahas soal HAM, ada ketakutan yang dimunculkan oleh 02 kalau bicara soal HAM ini pasti bicara soal dirinya di alam bawah sadar 02," kata Masinton.

Lebih lanjut Masinton memaparkan, terkait kasus HAM yang menjerat calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto, kubu 02 hanya perlu bertanya pada Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Sebenarnya soal HAM yang menjerat Prabowo ini kan tinggal ditanya. Jangan ke pak Wiranto, tapi ke Pak SBY, termasuk keputusan memberhentikan pak Prabowo itu kan keputusan dari institusi pemerintah melalui panglima ABRI pada saat itu," ujarnya.

"Terkait pak Prabowo ini kan jadi sesuatu yang belum tuntas. Tidak ada pengadilan yang menentukan pak Prabowo itu bersalah atau tidak. Hanya ada keputusan institusi TNI yang memberhentikan pak Prabowo," imbuhnya.

Menanggapi pernyataan Masinton, Jansen pun mengaku heran.

• Link Live Streaming Debat Perdana Pilpres, Jokowi Vs Prabowo, 17 Januari 2019 Pukul 20.00 WIB

Pasalnya, Masinton adalah seorang politisi PDIP yang pertama meminang Prabowo untuk maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri, pada kontestasi Pilpres tahun 2009.

"Kalau Mas Sinton yang dari PDI bicara soal HAM, menurut kami yang dari partai Demokrat, itu legitimasi moralnya dia tuh hilang. Hak moralnya hilang," kata Jansen.

"Karena yang pertama mengajak pak Prabowo turun di pentas elektoralnya Indonesia itu adalah PDIP. Tahun 2009, Mega kawin dengan Prabowo. Tentu sebelum orang kawin, Pastinya kan PDIP sudah menilai bobot hingga latar belakang calon pendampingnya," imbuh Jansen.

Jansen pun tegas menyatakan agar PDIP berhenti bicara soal kasus HAM Prabowo.

"Cukuplah PDIP mengkritik persoalan HAM masa lalu pak Prabowo. Karena legitimasi moral kalian bicara itu sudah hilang," ungkapnya.

Tak hanya itu, Jansen juga membahas soal pemerintahan Megawati di tahun 2004-2009.

Sebagai presiden di periode awal pasca reformasi, menurut Jansen, Mega bisa menuntaskan kasus itu.

"Sebenarnya kalau ingin menuntaskan ini, dalam ingatan kan masih fresh ya, harusnya mereka yang menyelesaikan," paparnya.

"Sehingga kalau kemudian mereka terus bicara kasus HAM lama Prabowo sementara Prabowo adalah yang pertama kawin dengan mereka, mungkin mereka sedang amnesia," pungkas Jansen.

• Andi Arief Sebut Debat Pilpres 2019 Mirip dengan Debat 2004: Tidak Bisa Tebak Cerita Sesudahnya

Mengutip Tribunnews.com, Pengamat Politik & Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, Prabowo Subianto adalah yang paling dirugikan atas perbincangan terkait isu pelanggaran HAM.

"2014 ketika Prabowo maju, isu HAM muncul, sekarang muncul lagi. Jadi ini (isu HAM) hantu bagi Prabowo, karena tidak ada peradilan khusus menyelasikan kasus HAM. Ini persoalan," kata Ujang, Rabu (16/1/2019).

Menurutnya, jika isu HAM ini terus bergulir, sulit bagi Prabowo untuk menaikkan elektabilitasnya.

"Ini akan jadi beban masa lalu, sekarang, dan masa depan kalau tidak tuntas," ujar Ujang.

(TribunWow.com/Ananda Putri Octaviani)