Kata Gerindra soal Pernyataan yang Sebut Prabowo akan Bongkar Kasus Penculikan 1998 Jika Terpilih

TRIBUNWOW.COM - Partai Gerindra menanggapi pertanyaan warganet terkait penculikan aktivis 1998.

Dilansir TribunWow.com, tanggapan itu Gerindra sampaikan melalui akun Twitter resminya @Gerindra, Rabu (16/1/2019).

Awalnya, seorang warganet menanyakan mengapa Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto harus terpilih menjadi presiden lebih dulu untuk membongkar kasus penculikan 1998.

• Jadwal Debat Pilpres 2019: Malam Ini Debat Perdana dengan Tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme

Menanggapi pertanyaan dari akun @RizmaWidiono, Gerindra menjelaskan bahwa Prabowo hanya berkapasitas sebagai warga sipil.

Menurut Gerindra, negara dan pemerintah lah yang seharusnya mengungkap kasus tersebut.

"Jika harus pak Prabowo yang menyelesaikan, dengan kapasitasnya sebagai warga sipil. Lalu apa fungsi negara dan pemerintah serta seluruh institusi penegak hukumnya?" tulis Gerindra.

Sementara itu, diberitakan oleh Kompas.com, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Johny G Plate meminta Prabowo untuk mengungkap ke publik soal fakta yang sebenarnya terkait kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1998, Selasa (15/1/2019).

Menurut Johny, debat capres dan cawapres pertama dapat dijadikan kesempatan untuk mengungkap fakta itu.

"Mestinya Pak Prabowo buka ke publik apa yang sebenarnya terjadi supaya orang mengetahui rekam jejaknya, orang memilih dengan informasi yang banyak bukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak," ujar Johnny seperti dikutip TribunWow.com dari Kompas.com.

• Debat dengan Arsul Sani di Mata Najwa, Dahnil Anzar: Bicara Pelanggaran HAM 1998 Itu bak Nasi Basi

Johny menuturkan terdapat sejumlah anggota Tim Mawar telah diproses secara hukum di Mahkamah Militer, sementara dugaan keterlibatan Prabowo diselesaikan melalui Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Menurutnya, Prabowo perlu menjelaskan mengapa ada perlakuan yang berbeda seperti itu.

"Sekarang masyarakat bertanya karena masyarakat membutuhkan informasi terkait rekam jejak paslon," kata Johny.

"Ini juga terkait debat karena nanti terkait visi-misi, salah satunya masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu kita harus mengetahui rekam jejak pasangan calon. Nah, rekam jejak ini belum clear," imbuhnya.

Johny menilai, sebenarnya pemerintah tak perlu membuat Tim Gabungan seperti untuk pengungkapan kasus penyidik KPK Novel Baswedan.

• Jadwal Debat Pilpres 2019: Malam Ini Debat Perdana dengan Tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme

Pasalnya, penyelesaian kasus HAM sudah ada jalurnya dan akan lebih cepat jika aktor-aktor yang terlibat bisa jujur mengungkapkan fakta sebenarnya.

"Tidak perlu tim khusus, minimal dari Prabowonya, terlibat atau tidak karena faktanya Tim Mawar sudah dihukum melalui Mahkamah Militer," tandasnya.

(TribunWow.com/Atri)