Kabar Tokoh
Tanggapi Reaksi Jokowi, Ferdinand Hutahaean: Saya Lebih Kaget Lagi Mengetahui Bapak Kaget
Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinan Hutahaean menanggapi reaksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait gaji guru.
Penulis: Laila N
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
TRIBUNWOW.COM - Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinan Hutahaean menanggapi reaksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait gaji guru.
Dilansir oleh TribunWow.com, hal itu ia sampaikan melalui akun Twitternya @Ferdinan_Haean, Jumat (11/1/2019).
Ferdinand Hutahean merasa kaget, melihat pernyataan Jokowi yang mengaku kaget, karena masih ada guru bergaji Rp300 ribu.
"Sy lebih kaget lagi mengetahui bapak kaget," kata Ferdinand Hutahean ketika menanggapi pemberitaan soal hal tersebut.
Selain Ferdinand Hutahaean, Partai Gerindra rupanya juga memberikan komentar.
• Harga Tiket Pesawat Naik, Suryo Prabowo: Masak Penerbangan Domestik Lebih Mahal, Ironis Banget
Gerindra mengungkapkan, seandainya Jokowi mau menemui demo guru honorer beberapa waktu lalu, mungkin sang presiden tidak akan kaget seperti saat ini.
"Kalau saja waktu itu bapak @jokowi menemui para guru honorer K2 yang melakukan unjuk rasa di depan Istana, pasti bapak tidak akan kaget sekarang," tulis @Gerindra, Jumat (11/1/2019).
• Zulkifli Hasan Disoraki di HUT PDI-P, Suryo Prabowo: Ternyata Cuma Jago di Kandang

Dikutip dari Kompas.com, Presiden Jokowi mengungkapkan kekagetannya ketika menggelar pertemuan bersama ratusan perwakilan dari Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/1/2019).
Jokowi awalnya mendengar pernyataan Ketua Umum PGSI, Mohamad Fatah dan Ketua Dewan Pembina PGSI, Abdul Kadir Karding yang mengatakan bahwa masih banyak guru tidak sejahtera ketika bekerja untuk mencerdaskan anak bangsa.
Mereka mengatakan, penghasilan seorang guru dari yayasan sekolah hanya menerima penghasilan Rp300 ribu hingga Rp500 per bulan.
Pasalnya, guru yang belum lolos uji sertifikasi dan inpassing tak bisa mendapat tunjangan sesuai pangkat atau golongan yang diperolehnya.
• Erick Thohir Akui Keprofesionalan KPU karena Tolak Revisi Visi Misi Prabowo-Sandiaga
"Tadi saya dengar dari Pak Ketua (PGSI), ada yang gajinya Rp300 ribu - Rp500 ribu," kata Jokowi.
"Di dalam hati saya tidak percaya."
"Tetapi kalau yang ngomong Pak Ketua ya saya harus percaya bahwa memang masih ada," ungkap Jokowi.
Menanggapi hal itu, Jokowi berjanji akan menyelesaikan masalah sertifikasi dan inpassing yang membuat guru berpenghasilan minim.
Dalam kesempatan itu, Fatah menyampaikan tiga harapannya kepada Jokowi, antara lain tentang kesejahteraan, sertifikasi, dan inpassing.
"Ada banyak usulan dari bapak dan ibu guru," tutur Fatah seperti dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (11/1/2019).
"Pertama soal profesionalisme dan kesejahteraan."
"Kami PGSI berjuang lama ingin jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil)."
"Kami paham ini terkait regulasi yang ada. PGSI siap untuk seleksi PNS," sambungnya.
Harapan lainnya, para guru swasta ini ingin adanya kemudahan dalam sertifikasi dan inpassing.
"Kami pahami Pak Presiden, bagi guru yang belum bersertifikasi, maaf, gajinya pasti jauh dari kelayakan."
"Tapi kami guru swasta tidak cengeng. Kami tetap komit mendidik dan mencerdaskan bangsa," imbuh Fatah.
• Tuntut Mahfud MD Tanggung Jawab, Andi Arief: Bisa Gantikan Luka Anak, Istri, dan Keluarga Saya?
Demo Guru di Depan Istana Negara
Terkait demo guru yang sempat disinggung oleh Gerindra, itu merupakan demo pada November 2018 lalu.
Dikutip dari Kompas.com, para guru berdemo menuntut perbaikan nasib mereka.
Para peserta aksi bahkan bermalam di depan Istana Negara.
Menurut Deputi IV Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo, para guru yang berdemo sebaiknya mengajukan surat permohonan bertemu kepada presiden.
"Presiden tidak bisa dadakan begitu. Saya sarankan, kalau misalnya mau ketemu presiden jangan begitu, ajukan surat, ajukan apa," kata Eko, 1 November 2018.
Dia menilai, tuntutan para guru yang ingin diangkat menjadi pegawai tetap adalah soal teknis.
Sehingga dirasa cukup bertemu menteri terkait, tikak perlu harus ke Jokowi.
Meski demikian, para menteri juga tidak menemui peserta aksi.
"Setneg sudah mengontak kementerian, enggak ada yang mau menerima," kata dia.
Alhasil, para guru honorer yang melakukan aksi unjuk rasa hanya bertemu dengan perwakilan dari Setneg dan KSP.
Akan tetapi pihak Setneg dan KSP tak bisa menjanjikan apapun terkait nasib guru honorer lantaran bukan pengambil keputusan.
Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, aksi unjuk rasa itu sudah dilakukan sejak Selasa (30/10/2018).
Titi mengklaim guru honorer yang ikut aksi mencapai 70.000 orang dari 34 provinsi.
Karena tak ada tanggapan Jokowi atau pihak Istana, akhirnya massa memilih bermalam di sana dengan beralaskan aspal dan beratapkan langit.
"Kami rela tidur di depan Istana, bayar sewa bus jadi lebih mahal hanya karena ingin mendapat jawaban dari Jokowi," kata Titi, 1 November 2018. (TribunWow.com)