Terkini Nasional

Kemenhub Pastikan Buat Aturan Khusus untuk Ojek Online, Bahas soal Tarif hingga Kepastian Pendapatan

Pemerintah memastikan akan segera membuat aturan khusus untuk ojek online dan ditargetkan akan rampung dalam waktu dua bulan.

Kemenhub Pastikan Buat Aturan Khusus untuk Ojek Online, Bahas soal Tarif hingga Kepastian Pendapatan
KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI
Sejumlah massa ojek online berunjuk rasa saat demo di depan Gedung DPR/MPR RI untuk berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya, Senin (23/4/2018). Dalam demo ini para pengemudi ojek online menuntut kenaikan tarif, Pengakuan legal, dan perlindungan hukum dan keadilan bagi ojek online. 

TRIBUNWOW.COM - Pemerintah memastikan akan segera membuat aturan khusus untuk ojek online.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, peraturan itu ditargetkan akan rampung dalam waktu dua bulan.

Ada tiga hal yang akan diatur dalam aturan ojek online itu.

Aturan tersebut terkait dengan tarif ojek online, masalah suspend, dan pengaturan tentang keselamatan.

2 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka dalam Kasus Hoaks Surat Suara Tercoblos

Namun, untuk gambaran aturan itu nantinya, Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, belum mau membicarakannya secara detail.

Budi Setiyadi menerangkan, Kemenhub dalam waktu dekat akan menggelar diskusi terkait rencana pembuatan aturan ojek online ini.

"Selasa besok konsolidasi dengan semua aliansi, merumuskannya, mereka tunjuk perwakilan, tanggal 10 Januari saya FGD (Focus Group Discussion) melibatkan stakeholder, berbagai latar belakang," kata Budi saat ditemui di Depok, Sabtu (5/1/2019).

Budi Setiyadi memaparkan, untuk mewujudkan aturan tersebut nantinya, pemerintah memastikan tak akan mengubah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Warga Kalikajar Wonosobo Nekat Bangun Tembok Beton untuk Tutup Akses Jalan, Begini Penjelasan Polisi

Menurutnya, aturan baru itu nanti bersifat diskresi menteri untuk membuat peraturan baru.

"Di UU 30 Tahun 2014 itu ada kewenangan menteri buat aturan sepanjang belum ada aturan yang mengatur (di UU sebelumnya)," lanjutnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Ananda Putri Octaviani
Editor: Claudia Noventa
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved