Fadli Zon: Pemerintah Sekarang Terlalu Banyak Klaim, Tapi Sebenarnya Menyembunyikan Banyak Persoalan

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon membagikan catatannya yang membahas soal beberapa klaim keberhasilan pemerintah di bidang ekonomi yang menurutnya tak sesuai kenyataan.

Hal tersebut disampaikan Fadli Zon melalui laman Twitter @fadlizon, Rabu (2/1/2018).

Melalui kicauannya, Fadli Zon mengatakan ada sejumlah klaim terkait pembangunan pemerintah yang bertolak belakang dengan rencana awal yang dijanjikan.

Menurutnya, banyak hasil pembangunan dari pemerintah terdahulu yang diklaim oleh pemerintah saat ini.

Ia memberi contoh Bandara Kertajati di Majalengka, dan Pembangunan Poros Maritim.

• 9 Lembaga Survei Sebut Jokowi Ungguli Prabowo, Fadli Zon: Kalau Meleset, Segeralah Membubarkan Diri

Lebih lanjut, menurut Fadli Zon, klaim terkait pembangunan jalan tol juga tidaklah tepat.

Ia menilai jika hal itu justru merupakan bentuk pembodohan pada publik.

Berikut kicauan lengkap Fadli Zon mengenai hal tersebut:

"Selamat pagi tweeps, sy akan kultwit catatan awal tahun di bidang ekonomi.

Terutama terkait bbrp klaim keberhasilan pemerintah yg tak sesuai kenyataan.

1) Saya mencatat ada banyak klaim keberhasilan pembangunan pemerintah tak sesuai kenyataan atau bertolak belakang dengan rencana awal yang dijanjikan.

Pemerintah tak punya road map yang jelas, karena orientasinya menjadikan pembangunan hanya etalase politik.

2) Padahal pembangunan adalah kewajiban bagi pemerintahan manapun, bukan prestasi.

Prestasi itu kalau blue print yang direncanakan dapat direalisasikan n akhirnya menstimulus ekonomi.

3) Semula, pemerintahan Presiden @jokowi berapi-api menggulirkan jargon “Revolusi Mental”, namun bahkan sebelum genap empat tahun jargon itu telah lenyap diganti klaim pembangunan infrastruktur fisik.

• Fadli Zon Kritisi Isu yang Dianggap Mengancam Kredibilitas Pelaksanaan Pemilu 2019

4) Masalahnya, klaim pembangunan infrastruktur juga sering kali mengambil hasil-hasil pembangunan dri pemerintahan terdahulu atau hasil pemerintah provinsi dan kabupaten.

5) Pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka sbnrnya keberhasilan pemerintah Provinsi Jabar di bawah Gubernur Ahmad Heryawan, tapi kini diklaim seolah hasil pemerintah pusat.

Padahal pembangunan itu sdh dimulai pd periode lalu dgn menggunakan sebagian besar dana APBD.

6) Begitu juga dgn jargon pembangunan Poros Maritim.

Pemerintah pernah berbusa-busa memperkenalkan konsep tol laut, tapi yg dibangun justru tol berbayar di darat.

Itupun, banyak dibiayai oleh utang yg kini membebani keuangan BUMN.

7) Adanya kesenjangan antara konsep atau janji dgn realisasi menunjukkan bhw sejak awal pemerintahan ini memang tak memiliki strategi pembangunan yg jelas.

8) Ini membuat sebagian besar proyek pembangunan menjadi tak realistis, krn memang tak berangkat dari proyeksi kebutuhan dan perencanaan matang.

Selain itu, pembangunan gagal menstimulus pertumbuhan ekonomi yg dijanjikan 7-8 persen.

9) Pembangunan mestinya jg dilakukan berdasarkan kebutuhan n kemampuan, bukan untuk kepentingan etalase politik atau pencitraan semu.

Mahal sekali harga yg harus dibayar oleh rakyat Indonesia nantinya.

10) Dlm empat tahun terakhir, misalnya, anggaran publik dan jg utang sektor publik scra jor-joran digunakan untuk pembangunan infrastruktur, dgn mengabaikan kebutuhan lainnya.

Jika hasil pembangunan itu utilisasinya minim, bukankah itu merugikan dana publik yg telah dihabiskan?

11) Sy juga melihat klaim-klaim keberhasilan pembangunan ekonomi pemerintah cenderung membodohi publik. Contoh klaim pembangunan jalan tol.

12) Jalan tol itu sebagian infrastruktur swasta, bukan infrastruktur publik, bgmn ceritanya pembangunan jalan tol diklaim sbg prestasi pembangunan?

13) Itu tak ada bedanya jika ada Bupati mengklaim pembangunan mal di kotanya sbg prestasi pemerintah daerah. Klaim yg sangat menggelikan.

Dgn kata lain, tol berbayar adlh bentuk berbisnis dgn rakyat bukan pelayanan.

14) Infrastruktur publik itu adlh jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan sejenisnya, bukan jalan tol, krn masyarakat harus membayar jika ingin menggunakan jalan tol.

• Catatan Akhir Tahun Fadli Zon di Bidang Pertanian: Tak Memiliki Konsep dan Konsistensi yang Jelas

15) Masalahnya, alih-alih memperbaiki jalan lintas Sumatera, misalnya, atau jalan-jalan arterinya yg rusak, Pemerintah malah berniat membangun jalan tol lintas Sumatera. Lalu di mana sifat ‘publik’-nya?

16) Klaim keberhasilan pembangunan jalan tol itu bukan hanya membodohi, namun jg tak mendidik masyarakat mengenai paradigma kebijakan transportasi yg benar.

17) Jalan tol adlh obsesi pembangunan yg salah, krn jalan tol yg kini ada sebenarnya hanyalah infrastruktur bagi kendaraan pribadi, hanya memberikan insentif bagi pengguna kendaraan pribadi atau operator transportasi yg bersifat privat.

18) Padahal yg mestinya dibangun pemerintah adlh sarana transportasi publik berbasis rel, bukannya jalan tol.

Lebih aneh lagi, yg semula dijanjikan pemerintah kan sebenarnya pembangunan tol laut, tapi kemudian yg dibangun tol darat.

19) Kalau kita membuka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, ada bbrp rencana yg dituangkan dlm RPJMN tsb.

Pertama, mengembangkan dan membangun 24 pelabuhan hingga thn 2019. Targetnya, rata-rata per tahun harus dibangun sekitar 5 pelabuhan.

20) Kedua, mengembangkan 210 pelabuhan penyeberangan.

Ketiga, pembangunan atau penyelesaian 48 pelabuhan baru yg harus selesai pd 2016 dan total 270 pelabuhan pada 2019. Tapi, bagaimana realisasinya?

21) Kalau dari sisi klaim pemerintah, hingga tahun ini mereka telah mengklaim membangun 27 pelabuhan baru.

Sy masih cek detailnya. Tapi, yg harus kita perhatikan adlh utilisasi trayek tol laut.

22) Menurut data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pada 2017 realisasi muatan tol laut hanya mencapai 212.865 ton, atau baru 41,2 persen dari target 517.200 ton. Sementara itu, realisasi muatan baliknya jauh lebih kecil, krn baru mencapai 20.274 ton.

23) Rata-rata okupansi kapal di trayek tol laut juga masih kecil, baru sekitar 60 persen. Sementara untuk muatan balik okupansinya malah hanya berkisar di angka 6 persen saja. Jadi, masih sangat rendah sekali.

24) Klaim keberpihakan thdp pembangunan maritim jg tak sejalan dgn perbaikan nasib para nelayan.

Dalam empat tahun pemerintahan Presiden @jokowi, misalnya, sebagian nelayan dan usaha penangkapan ikan justru harus berhenti beroperasi, krn persoalan perizinan.

25) Secara keseluruhan, setahun terakhir pemerintahan memang banyak mengklaim keberhasilan, namun klaim-klaimnya sebenarnya banyak yg bermasalah.

• Kritisi Pemerintahan Jokowi, Fadli Zon: Arah Politik Luar Negeri Bukan Makin Jelas namun Makin Pudar

26) Misalnya saja klaim penurunan angka pengangguran yg kini diklaim sbg terkecil sepanjang sejarah.

Sy cek, dari sisi persentase memang jumlah persentasenya kecil, yaitu hanya 5,34 persen. Namun jika kita periksa datanya, klaim tadi cenderung membodohi kita.

27) Sbg catatan, angka pengangguran bulan Agustus 2014, yaitu dua bulan sebelum Presiden @jokowi dilantik, angka pengangguran mencapai 7.244.905 orang, atau sebesar 5,94 persen.

Pada Oktober 2018, jumlahnya turun mnjd 7 juta orang, atau persentasenya kini jdi 5,34 persen.

28) Artinya, selama 4 tahun pemerintahan Presiden @jokowi jumlah pengangguran kita hanya berkurang sebesar 240 ribuan orang saja.

29) Ini sebenarnya adlh bentuk kinerja buruk, sebab laju penurunan angka pengangguran di era Jokowi sebenarnya justru melambat.

30) Belum lagi kalau kita bicara ukuran pengangguran itu apa. Orang yg bekerja sejam dalam seminggu saja sudah dihitung bukan pengangguran. Itu kan kriteria aneh.

31) Sy melihat pemerintahan skg ini terlalu banyak klaim. Tapi klaim-klaim itu sebenarnya menyembunyikan banyak sekali persoalan.

Yang jelas, masyarakat pada umumnya merasakan hidup semakin sulit, mencari pekerjaan sulit, harga2 kebutuhan pokok melonjak dan daya beli melemah," tulis Fadli Zon.

(TribunWow.com)