Klarifikasi Yenny Wahid Terkait Perkataannya Bangun Jembatan 700 Ribu Meter

TRIBUNWOW.COM - Anak Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid klarifikasi soal isu pidato dirinya saat di Madura yang menyebut pemerintah Joko Widodo (jokowi) telah membangun lebih dari 700 ribu meter jembatan di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Yenny Wahid melalui akun Instagram miliknya @yennywahid, Jumat (21/12/2018).

Dirinya mengklarifikasi pernyataannya itu dengan mengunggah cuplikan rekaman video yang berisi suara Jokowi saat menyampaikan pidato terkait pembangunan lewat dana desa.

Dalam video tersebut Jokowi menjelaskan beberapa wujud pembangunan dari hasil dana desa.

"Sudah empat tahun ini telah dibangun jalan desa, lewat dana desa itu sebanyak 123.000 Km."

"Posyandu ada 11.500, 18.100 PAUD dibangun dari dana desa."

"Ada 6.500 pasar telah kita bangun, jembatan ada 791.000 meter jembatan yang telah dibangun," ucap Jokowi.

Jokowi juga menegaskan bahwa tanpa adanya pembangunan jembatan, mobilitas dan gerak warga menjadi tidak cepat.

• Yenny Wahid Unggah Pernyataan Abuya Uci soal Pesan Gus Dur: Sukses Buat Kami Mengucurkan Air Mata

"Irigasi 28.000 unit yang telah dibangun dari dana desa."

"1.900 embung yang telah dibangun dari dana desa."

"Bumdes ada 25.000 yang telah dibangun dari dana desa."

"Sampai saat ini sudah 187 triliun, tahun depan 73 triliun," tandas Jokowi.

Sembari mengunggah video cuplikan pidaro Jokowi itu, Yenny Wahid menuliskan klarifikasi atas pernyataanya.

"Hmmm... dari kemarin saya di tag orang soal 700.000.

Agak bingung awalnya, apa sih isunya?

Ternyata gegara pidato saya di Madura yang menyebut pemerintah Jokowi telah membangun lebih dari 700 ribu METER jembatan di seluruh Indonesia.

Tepatnya 791 ribu METER jembatan.

Monggo disimak videonya," tulis Yenny Wahid.

Pidato itu disampaikan oleh Yenny Wahid saat menghadiri deklarasi ulama untuk Jokowi-Ma'ruf di Madura, Jawa Timur pada Rabu (19/12/2018).

"Apa yang dilakukan pria kurus? Dia membangun infrastruktur, jalan raya, jembatan, lebih dari 700 ribu jembatan di desa-desa yang dibangun Pak Jokowi," kata Yenny Wahid dikutip dari TribunJatim.com, pada Jumat (21/12/2018).

Pernyataan Yenny Wahid itu rupanya mengundang pro dan kontra di media sosial Twitter.

• Melalui Yenny Wahid, Dubes Arab Saudi Osamah Minta Maaf atas Cuitannya

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Jokowi mengatak jika pembangunan dan pemberdayaan desa jadi komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi di Tanah Air.

Hal itu dikatakan Jokowi dalam sambutan pada Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Palembang Sport and Convention Center, Sumatera Selatan, Minggu (25/11/2018).

"Memang pembangunan yang selama ini telah kita kerjakan dalam empat tahun ini orientasinya kita ubah, kita balik. Pembangunan dimulai dari desa," ujar Presiden Jokowi.

Kenaikan alokasi anggaran untuk pembangunan desa setiap tahunnya menjadi salah satu indikasi bahwa pemerintah memang memprioritaskan desa sebagai program utama pembangunan.

Pada 2015, tahun awal kebijakan dana desa dijalankan, pemerintah memberikan dana desa sebesar Rp 20,7 triliun.

Tahun 2016 menjadi Rp 47 triliun, tahun 2017 sebesar Rp60 triliun, tahun 2018 juga sebesar Rp 60 triliun. Di tahun 2019, dana desa meningkat menjadi sebesar Rp 73 triliun.

"Jadi sampai tahun ini sudah Rp187 triliun kita gelontorkan ke desa-desa sebanyak 74 ribu desa yang ada di seluruh Tanah Air ini," kata Presiden.

Dari pemanfaatan dana desa itu, sejak 2015 hingga 2017, tercatat sejumlah infrastruktur dan fasilitas desa dibangun secara masif.

• Jokowi: 51,2 Persen Saham Freeport Sudah Beralih ke Inalum dan Telah Dibayar Lunas

Sepanjang 123 ribu kilometer jalan desa, 11.500 posyandu, 18.100 PAUD, 6.500 pasar desa, hingga 791.000 meter jembatan berhasil dibangun dari dana desa yang disalurkan.

Melihat capaian tersebut, di sejumlah desa, infrastruktur jalan desa menjadi lebih baik dibanding sebelumnya dan dilengkapi dengan fasilitas penunjang lain seperti irigasi, embung, hingga fasilitas kesehatan seperti posyandu.

"Keinginan kita, semakin banyak perputaran uang yang ada di desa, kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat pesat. Ini teori ekonominya seperti itu," ucap Presiden.

Dalam perkembangannya, kota-kota menginginkan kucuran dana serupa yang didapatkan oleh desa. Pemerintah di tingkat kelurahan diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan disebutnya yang kian kompleks.

Setelah empat tahun mengalokasikan dana desa, mulai tahun 2019 mendatang, pemerintah juga telah mengalokasikan dana kelurahan untuk mengakomodasi kebutuhan pemerintah-pemerintah kota yang disampaikan langsung kepada Presiden.

"Di kota banyak yang lebih tidak baik daripada di desa kampung-kampungnya. Gunakan untuk drainase atau jalan di kampung-kampung yang ada di kota. Dana kelurahan kita arahkan ke sana karena kemiskinan di kota dan desa itu ada semua," kata Presiden Jokowi.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

Ada pula Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, dan Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru.

(TribunWow.com/Atri Wahyu Mukti)