Terkini Nasional

Hilangkan Dualisme Penghambat Investasi, BP Batam Resmi Dibubarkan Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membubarkan Badan Pengusahaaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

Hilangkan Dualisme Penghambat Investasi, BP Batam Resmi Dibubarkan Presiden Jokowi
Kompas/Kris Razianto Mada
Tampak depan kantor BP Batam 

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membubarkan Badan Pengusahaaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, berdasarkan rapat terbatas dengan Presiden terkait pengembangan Batam. Dalam rapat tersebut muncul keluhan dari pengusaha, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan pihak lain tentang dualisme kewenangan di Batam.

"Tadi presiden dan wakil presiden memutuskan dualisme itu harus dihilangkan, ya lebih kurang akan begitu (dibubarkan)," kata Darmin di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/12/2018)

Menurut Darmin, untuk menghilangkan adanya dualisme yang dapat menghambat realisasi investasi, maka diputuskan persoalan kewenangan di Batam ke depan kembali dipegang oleh kepala daerah.

Unggul dalam Raihan Kontrak Proyek Baru, Kinerja PTPP Tbk Diprediksi Kian Meningkat di Tahun 2019

"Kewenangan sebagai BP Batam, sebagai tangan pemerintah di daerah itu akan dirangkap oleh Bupati Batam, sehingga jadi satu tangannya, enggak dua. Itu saja, sederhana sekali," ujar Darmin.

Darmin mengaku kewenangan yang nantinya sepenuhnya di pegang oleh Bupati Batam akan resmikan sebelum memasuki tahun 2019, mengingat pengalihan kewenangan diperlukan dasar hukum terlebih dahulu.

"Kita akan usahakan, memang masih harus ada pencatatan macem-macem, ya kan asetnya, bagaimana menyelesaikannya, itu harus disiapkan legalnya, datanya, sebagainya, tapi akan segera, kita akan usahakan begitu tahun baru, sudah satu (kewenangan)," paparnya.

Meskipun BP Batam dibubarkan, kata Darmin, pemerintah menjamin Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam akan berjalan dengan kewenangan penuh dari Pemerintah Kota (Pemkot) Batam.

Jual Saham untuk Kampanye, Sandiaga Uno: Saya Tak Ingin Hitung-hitungan, Harta Hanya Titipan

Saat pengantar ratas pengembangan Batam, Presiden Jokowi meminta percepatan pengembangan Batam karena wilayah ini memiliki posisi strategis yang bisa dikembangkan secara maksimal sehingga diharapkan menjadi kawasan ekonomi yang mampu menarik investor.

Strategi percepatan pembangunan di Batam juga dinilai harus mencakup kepastian hukum bagi investor, termasuk perizinan, khususnya di sektor infrastruktur dan pelabuhan.

"Pada 2015, Desember kita pernah bicara ini, Januari 2016 kita pernah bicara ini, Maret 2017 kita pernah berbicara ini. Sudah dirapatkan berkali-kali," ucap Presiden Jokowi.

Persoalan dualisme kewenangan di Pulau Batam sudah terjadi sejak lama. Berdasarkan hasil rapat terbatas yang dilakukan pada Januari 2016 dan Maret 2017, persoalan dualisme kewenangan di Batam akan diselesaikan dengan mengubah Free Trade Zone (FTZ) menjadi KEK dan membentuk BP Batam.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul , Presiden Jokowi Resmi Bubarkan BP Batam.

Ikuti kami di
Editor: Bobby Wiratama
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved