Sejumlah Alasan Puluhan PSK Unjuk Rasa untuk Tolak Penutupan Lokalisasi di Karang Dempel NTT

TRIBUNWOW.COM - Puluhan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang tergabung dalam Organisasi Pekerja Sosial (OPSI) menggelar aksi unjuk rasa di Mapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kantor DPRD NTT, pada Senin (10/12/2018).

Unjuk rasa tersebut dilakukan OPSI guna protes kebijakan Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore yang akan menutup lokasi lokalisasi di Karang Dempel, Kota Kupang.

Rencanya, kebijakan tersebut akan dilaksanakan pada 1 Januari 2019.

Menurut aktivis OPSI, Adelia, protes tersebut dilakukan karena pihaknya menganggap alasan penutupan tidak sesuai dan melangga HAM.

Diketahui dari Pos Kupang, alasan penutupan tersebut satu di antaranya karena lokalisasi Karang Dempel dianggap menjadi penyumbang tingginya angka penyakit HIV dan Aids.

"Konsep penutupannya tidak tepat. Katanya mau menekan angka HIV, faktanya penderita HIV tertinggi bukan dari kalangan PSK," kata Adelia.

• PSK Berumur 52 Tahun yang Mangkal di JIC Beralasan Sedang Menunggu Pacarnya saat Digelandang Petugas

Adelia juga menilai penutupan ini merupakan pelanggaran HAM.

Pada Adelia, pihak yang akan menutup lokasisasi mengatakan bahwa PSK yang terkena HIV Aids tidak boleh bekerja di tempat lain.

Sebelumnya, PSK tersebut diketahui mengidap HIV atau Aids berdasarkan kuisioner yang telah dilakukan oleh Pihak Dinas Sosial yang bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kota Kupang.

"Mereka menyebarkan kuisioner dan bilang kalau data yang diisi itu untuk memulangkan para pekerja seks sampai ke rumah," jelasnya.

Bahasa-bahasa seperti itu, ungkap Adelia, membuat penghuni Karang Dempel ketakutan.

"Apalagi mau bawa sampai di rumah. Ketuk pintu dan bilang ke ibu saya kalau anaknya PSK. Lah ibu saya bisa mati," ujarnya.

Dia jelaskan, selain kata-kata 'tidak manusiawi', Pemkot Kupang pun tidak transparan.

• Digerebek Satpol PP, Seorang PSK di Tuban Lari Tanpa Baju di Sawah

"Mereka tidak lakukan sosialisasi ke kami di Karang Dempel. Kami hanya baca di koran dan dengan dari orang-orang. Diskusi yang terjadi di bawah itu jika kami yang lakukan," katanya.

"Teman-teman di bawah tidak puas karena tidak transparan. Kami mau mereka ke bawah dan omong dengan kami. Jadi kalau mau tanya kami setuju atau tidak dengan penutupan ini, jelas kami tidak setuju," imbuhnya.

Selain dari aktivis OPSI, sejumlah elemen mahasiswa pun turut menolak lokalisasi tersebut.

Mereka menilai penutupan lokalisasi itu tidak akan menyelesaikan masalah prostitusi.

Ino Naitio selaku Koordinator Front Perjuangan Rakyat mengatakan, kehadiran mereka hanya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat soal rencana penutupan KD.

"Apakah dengan penutupan KD kemudian kasus prostitusi bisa selesai? Kita perlu kajian soal penutupan KD," kata Ino.

Diketahui, Pemprov Kupang mencatat sebanyak 5.773 jiwa di NTT telah mengidap HIV.

• Atletnya Diduga Sewa PSK, Ketua Asosiasi Basket Jepang: Kami Menyesal Tidak Cukup Mendidik Mereka

Jumlah tersebut dirinci yakni sebanyak 2.769 menderita HIV dan 3.003 menderita Aids.

Jumlah PSK terbanyak berasal dari Jawa Timur sebanyak 120 orang.

Sementara asal Jawa Barat sebanyak 2 orang, Jawa Tengah 2, Kalimantan Tengah 1, Sulawesi Selatan 3, Lampung 1, NTB 5.

Serta PSK lokal sebanyak 11 orang.

(TribunWow.com/Tiffany Marantika)