Khawatir Banyak Kasus Korupsi, Mahfud MD: Era Sekarang, Kalau Kena OTT KPK Hanya karena Apes

TRIBUNWOW.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, memberikan sindirian pada orang yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini diungkapkan Mahfud melalui Twitter miliknya, @mohmahfudmd, pada Jumat (7/12/2018).

Mulanya, Mahfud mengatakan bahwa pasca 20 tahun reformasi, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terbilang buruk.

Dikarenakan, statistik yang menunjukkan nilai paling umum naiknya kurang dari 1 setiap tahunnya.

Ia juga mengatakan saat ini korupsi masih merajalela.

Namun, Mahfud menganggap KPK berkesempatan untuk menurunkan angka korupsi tersebut.

• Mahfud MD Tanggapi soal Orang Gangguan Jiwa yang Dapat Hak Pilih di Pemilu 2019

"Selama 20 tahun reformasi indeks persepsi korupsi (ipk) buruk, rerata naiknya kurang dari 1 setiap tahunnya.

Dengan rentang 1-100, pada tahun 1998 ipk kita 20, hanya menjadi 34 pada tahun 2014 dan hanya naik 3 sejak 2015 menjadi 37 pada 2017 (sekarang).

Korupsi terus bersimaharajalela. Untung, ada KPK," tulis Mahfud MD.

Kicauan dari Mahfud ini pun mendapatkan komentar dari netizen dengan akun @dkarhita.

"Korupsi sdh jd cita2 utk meraup kekayaan sekilat petir!," tulis netizen tersebut.

Menanggapi kicauan dari netizen itu, Mahfud khawatir bila anak-anak muda sudah terpengaruh dengan maraknya korupsi dan menjadikan korupsi sebagai cita-cita.

Ia juga memberikan sindiran bagi orang yang terkena OTT KPK karena mereka terbilang hanya apes dan kurang lincah dalam melakukan korupsi.

"Ya, saya khawatir bahkan ngeri membayangkan, jangan-jangan anak-anak kita sekarang ini sudah banyak yang terpengaruh dan ber-citacita agar kelak mendapat kesempatan korupsi.

Era sekarang ini ada yang bilang, kalau kena OTT hanya karena apes, kurang lincah dalam bermain. Tapi upaya memperbaiki harus terus jalan," tulisnya.

• KPK Usul agar DPR Tak Digaji jika Tidak Selesaikan UU, Surya Paloh: Salah Alamat

Sementara itu, baru-baru ini, KPK telah usai menggelar rangkaian acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2018, pada Selasa (4/12/2018) hingga Rabu (5/12/2018).

Pada acara pembukaan, hadir pula Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan sambutan.

Jokowi menegaskan, banyaknya penangkapan dan pemenjaraan terhadap pelaku korupsi bukan indikator keberhasilan.

"Saya kira Saudara-saudara sepaham dengan saya. Keberhasilan bangsa yang anti-korupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap dan dipenjarakan," ujar Jokowi yang dikutip TribunWow.com dari Kompas.com.

"Tetapi, diukur dari ketiadaan orang yang menjalankan tidak pidana korupsi," lanjut dia, Selasa (4/12/2018).

Jokowi memastikan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi.

• KPK Usul agar Parpol Dibiayai Negara, Syamsuddin Haris: Harus Ada Batas Maksimum Besar Subsidi

Misalnya, dengan penyediaan layanan berbasis elektronik seperti e-tilang, e-samsat hingga e-budgeting, dan e-planning.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan sejumlah aturan untuk mencegah korupsi.

Misalnya, Peraturan Presiden No 54/2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi.

Selain itu, PP No 63/2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan karena membantu pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan berbagai langkah tersebut, Jokowi yakin Indonesia akan mencapai kondisi ideal yang antikorupsi.

"Saya yakin suatu saat kita berhasil, akan membangun bangsa yang bebas korupsi," kata dia.

(TribunWow.com/Tiffany Marantika)