Kabar Tokoh
Khawatir Banyak Kasus Korupsi, Mahfud MD: Era Sekarang, Kalau Kena OTT KPK Hanya karena Apes
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD memberikan sindirian pada orang yang terkena ott kpk dengan menyebut dia apes.
Penulis: Tiffany Marantika Dewi
Editor: Claudia Noventa
TRIBUNWOW.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, memberikan sindirian pada orang yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini diungkapkan Mahfud melalui Twitter miliknya, @mohmahfudmd, pada Jumat (7/12/2018).
Mulanya, Mahfud mengatakan bahwa pasca 20 tahun reformasi, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terbilang buruk.
Dikarenakan, statistik yang menunjukkan nilai paling umum naiknya kurang dari 1 setiap tahunnya.
Ia juga mengatakan saat ini korupsi masih merajalela.
Namun, Mahfud menganggap KPK berkesempatan untuk menurunkan angka korupsi tersebut.
• Mahfud MD Tanggapi soal Orang Gangguan Jiwa yang Dapat Hak Pilih di Pemilu 2019
"Selama 20 tahun reformasi indeks persepsi korupsi (ipk) buruk, rerata naiknya kurang dari 1 setiap tahunnya.
Dengan rentang 1-100, pada tahun 1998 ipk kita 20, hanya menjadi 34 pada tahun 2014 dan hanya naik 3 sejak 2015 menjadi 37 pada 2017 (sekarang).
Korupsi terus bersimaharajalela. Untung, ada KPK," tulis Mahfud MD.
Kicauan dari Mahfud ini pun mendapatkan komentar dari netizen dengan akun @dkarhita.
"Korupsi sdh jd cita2 utk meraup kekayaan sekilat petir!," tulis netizen tersebut.
Menanggapi kicauan dari netizen itu, Mahfud khawatir bila anak-anak muda sudah terpengaruh dengan maraknya korupsi dan menjadikan korupsi sebagai cita-cita.
Ia juga memberikan sindiran bagi orang yang terkena OTT KPK karena mereka terbilang hanya apes dan kurang lincah dalam melakukan korupsi.
"Ya, saya khawatir bahkan ngeri membayangkan, jangan-jangan anak-anak kita sekarang ini sudah banyak yang terpengaruh dan ber-citacita agar kelak mendapat kesempatan korupsi.
Era sekarang ini ada yang bilang, kalau kena OTT hanya karena apes, kurang lincah dalam bermain. Tapi upaya memperbaiki harus terus jalan," tulisnya.
• KPK Usul agar DPR Tak Digaji jika Tidak Selesaikan UU, Surya Paloh: Salah Alamat