Bantah Pernyataan Prabowo, Jokowi: Bicara Pakai Angka, Jangan Ada yang Bilang Korupsi Kita Stadium 4

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi), memberikan bantahannya atas pernyataan yang menyebutkan jika korupsi di Indonesia sudah seperti kanker stadium 4.

Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi dalam peringatan hari antikorupsi sedunia yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, pada Selasa (4/11/2018).

Jokowi meminta agar pernyataan terkait Korupsi di Indonesia itu dibicarakan dengan angka dan data, bukan hanya asal sebut.

"Ya, kita bicarakan pakai angka-angka, seperti ketua KPK pakai data," kata Jokowi.

"Jangan sampai ada yang bilang korupsi kita stadium 4, tidak ada," tambah calon presiden nomor urut 01 ini.

• Sikap Presiden Joko Widodo terkait TKI Tuti Tursilawati yang Dieksekusi Mati oleh Pemerintah Saudi

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi setelah ia mengungkapkan jika indeks pemberantasan korupsi (IPK) di Indonesia terus membaik dari waktu ke waktu.

Berdasarkan isi pidato dari Ketua KPK, Agus Rahardjo, Jokowi menyebutkan skor IPK indonesia saat ini sudah melesat jauh dibandingkan dengan saat penghujung kepemimpinan Soeharto.

"Tahun 1998 sampai ke 2018 loncatannya saya rasa sangat signifikan sekali. Dari yang terjelek se-ASEAN (skor 20), sekarang naik ke angka 37. Ini patut disyukuri," kata Jokowi.

Meski demikian, Jokowi tak menampik bahwa masih banyak hal yang harus diperbaiki untuk terus mencegah dan memberantas korupsi yang ada di Indonesia.

Namun, menurut Jokowi, masyarakat Indonesia juga tidak boleh menutup mata dengan kenaikan skor IPK Indonesia.

"Pak ketua KPK bilang, loncatan kita yang tertinggi di dunia, lho," kata Jokowi.

Jokowi pun memastikan agar berbagai upaya untuk memberantas korupsi terus dilakukan oleh pemerintah.

Misalnya, dengan penyediaan layanan berbasis elektronik seperti e-tilang, e-samsat hingga e-budgeting dan e-planning.

Tak hanya itu, papar Jokowi, sejumlah aturan untuk mencegah korupsi juga telah diterbitkan pemerintah.

Misalnya, Peraturan Presiden No 54/2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi. Serta, PP No 63/2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan karena membantu pemberantasan tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut, mengutip website resmi Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id, Jokowi juga menegaskan jika pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2018, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Jokowi menjelaskan, setelah melalui proses yang panjang, pemerintah sekarang ini berada pada tahap akhir untuk menandatangani Mutual Legal Assistance (MLA) antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Swiss.

"MLA ini merupakan legal platform untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering yang disembunyikan di luar negeri,” terang Jokowi.

Jokowi menuturkan, pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan baik berupa penindakan maupun pencegahan.

• Fahri Hamzah Curigai Jokowi Angkat Tenaga Honorer karena Pilpres, Ini Pembelaan Sejumlah Tokoh

“Gerakan ini harus menjadi sebuah gerakan bangsa, gerakan kita bersama-sama, baik yang dilakukan oleh institusi negara, civil society maupun masyarakat luas,” ujar Jokowi.

"Hal ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang bebas dari korupsi dan sekaligus untuk membangun Indonesia maju yang produktif yang inovatif yang efisien," tambahnya.

Selain itu, Jokowi memaparkan, di tengah upaya pemberantasan korupsi, upaya membangun cara kerja yang cepat dan efisien adalah sebuah keharusan.

Ia mengingatkan, dunia menghadapi tantangan yang semakin kompleks, persaingan pun juga semakin ketat.

“Dalam dunia yang berubah sangat cepat, kecepatan merupakan kata kunci terpenting untuk memenangkan kompetisi. Sekali lagi,kecepatan merupakan kata kunci terpenting untuk memenangkan kompetisi,” tegasnya.

"Yang besar belum tentu mengalahkan yang kecil. Yang kaya belum tentu mengalahkan yang miskin. Tetapi yang cepatlah yang pasti akan mengalahkan yang lambat. Yang berani berinovasilah yang akan mengalahkan yang sekedar menjalankan rutinitas yang monoton," imbuhnya.

Untuk itu, Jokowi lantas mengajak seluruh pihak untuk membangun ekosistem agar Indonesia bisa melangkah lebih cepat.

“Pangkas proses yang panjang, baik di kementerian, baik di lembaga, baik di kabupaten, di kota, di provinsi. Pangkas regulasi yang mempersulit langkah, yang membuat jebakan-jebakan kesalahan, lakukan debirokratisasi dan tingkatkan efisiensi serta selalu berorientasi pada goal, hasil, goal-oriented, bukan prosedur-oriented,” pinta Jokowi.

Jokowi menegaskan, upaya untuk membangun ekosistem yang mendukung efisiensi dan inovasi tersebut haruslah menjadi bagian yang terintegrasi dalam pemberantasan korupsi.

Upaya itu juga harus menjadi agenda yang dikerjakan bersama termasuk antara pemerintah dengan KPK.

Jokowi mencontohkan pada pelayanan publik.

Menurutnya, jika sistem pelayanan yang dilakukan sederhana, cepat, dan transparan maka tidak ada relevansi untuk menyuap.

• Prabowo Subianto dan Anies Baswedan Beri Pidato di Reuni Akbar 212, Kompak Sampaikan Hal yang Sama

“Sekali lagi kalau pelayanannya sederhana, cepat dan transparan maka tidak ada relevansinya untuk menyuap,” ujarnya.

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebutkan jika korupsi di Indonesia sudah seperti kanker stadium 4.

Mengutip Kompas.com, hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri "The World in 2019 Gala Dinner" yang diselenggarakan majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura, Selasa (27/11/2018).

Menurut Prabowo, Indonesia sudah masuk darurat korupsi.

Pasalnya, dari pejabat negara, kalangan anggota Dewan, menteri hingga, hakim tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium empat," ujar Prabowo, Rabu (28/11/2018).

Akibat maraknya korupsi, Prabowo mengatakan, angka kemiskinan rakyat Indonesia meningkat.

Sementara para elitenya justru hidup berkecukupan.

Ia juga menyinggung soal rakyat yang mudah disuap untuk memilih calon tertentu dalam pemilu.

Pidato Prabowo di Singapura itu kemudian memancing sejumlah komentar, terutama dari kubu calon presiden pesaingnya, Joko Widodo. (*)