Soal Kegiatan Kemah Pemuda Islam, Menpora Imam Nahrawi Berikan Klarifikasi

TRIBUNWOW.COM - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Imam Nahrawi angkat bicara soal kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia yang kini menjadi polemik.

Hal ini disampaikan Imam Nahrawi melalui akun Twitter-nya, @imam_nahrawi, Senin (26/11/2018).

Awalnya, Imam Nahrawi mengatakan jika kegiatan itu merupakan satu program yang bersejarah.

• Fahri Hamzah Ajak Bantu Menjelaskan Kasus Dahnil Anzar, Fadli Zon: Hukum Dijadikan Genderuwo

Pasalnya, kegiatan Kemah Pemuda Islam 2017 itu digelar untuk mempererat tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah antar pemuda Indonesia.

Terutama untuk Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor).

"Terkait pemberitaan acara Kemah Pemuda Islam 2017 belakangan ini ada beberapa hal yg perlu saya sampaikan sekaligus pernyataan sikap dari Kemenpora. Acara tersebut merupakan salah satu program kepemudaan yang bersejarah untuk kita semua.

Kemah Pemuda Islam 2017 digelar untuk tujuan sangat baik yakni mempererat tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah antar pemuda Indonesia, terutamanya Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda Ansor," tulis Imam Nahrawi.

Lebih lanjut, Imam Nahrawi mengatakan jika kegiatan itu berjalan sukses dan diikuti lebih dari 20 ribu pemuda, termasuk dihadiri langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kemah Pemuda Islam 2017 alhamdulillah berjalan dengan sukses dan diikuti lebih dari 20.000 pemuda. Acara ini juga dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo," sambung dia.

Menurut Imam Nahrawi, Kemah Pemuda Islam didukung penuh oleh anggaran Kemenpora dengan mengikuti mekanisme dan tata hukum yang berlaku.

• Dilaporkan terkait Dana Kemah Pemuda, Dahnil Anzar: Saya Tak Akan Surut Nyali Meski Roboh Langit

"Sebagai salah satu program kepemudaan, Kemah Pemuda Islam 2017 didukung penuh oleh anggaran Kemenpora dengan mengikuti mekanisme dan tata hukum yang berlaku, begitu juga dengan laporan penggunaan yang telah diterima pada akhir tahun lalu," tulis Imam Nahrawi.

"Kami juga akan terus berkomitmen menjadi bagian penting yang terus menjaga kebhinekaan dan NKRI. Jangan sampai acara yang punya tujuan baik tersebut justru kemudian menimbulkan kegaduhan," tambah dia.

Imam Nahrawi mengatakan pihaknya siap mendukung agar prosedur hukum berjalan sebagaimana mestinya jika ada hal-hal yang terjadi di luar prosedur dan aturan yang berlaku.

"Jika ada hal-hal yang terjadi di luar prosedur dan aturan yang berlaku, maka kami juga mendukung agar prosedur hukum berjalan sebagaimana mestinya," tutup Imam Nahrawi.

Diberitakan sebelumnya, Dahnil Anzar Simanjuntak dan Ketua Panitia Kemah Pemuda Islam Indonesia Ahmad Fanani diperiksa polisi sebagai saksi atas acara yang dananya disinyalir diselewengkan.

Dugaan penyelewengan itu dinilai menimbulkan kerugian negara.

Dikutip dari Warta Kota, pihak kepolisian telah mengeluarkan surat perintah penyelidikan guna mengusut tuntas kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemenpora pada tahun 2017 lalu.

"Yang jelas ini kegiatan yang diinisiasi oleh Kemenpora yang melibatkan Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor. Tapi anehnya cuma kami yang diperiksa dan dicari-cari."

"Yang kedua, saya paham sekali konsekuensi dari sikap saya selama ini. Jadi sudah dicari-cari lah. Tapi nanti kita lihat pemeriksaannya bagaimana, kita tunggu saja," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak di Mapolda Metro Jaya, Jumat (23/11/2018).

• Soal Dana Kemah Pemuda Rp 2 Miliar, Menpora Imam Nahrawi Bantah Ada Niatan Menjebak

Di sisi lain, Fanani memberikan penjelasan mengenai permasalahan ini.

"Ini bukan perkara apa-apa. Tapi soal harga diri yang selama ini kami perjuangkan. Gerakan PP Muhammadiyah untuk melawan korupsi."

"Lalu hari ini seolah-olah gerakan itu dilegitimasi dengan tuduhan bahwa Pemuda Muhammadiah hari ini korupsi. Menurut kami ini adalah harga diri," kata Fanani di Mapolda Metro Jaya, Jumat, dikutip dari Kompas.com.

Fanani kemudian mengatakan, pengembalian dana tersebut oleh pihaknya lantaran ada yang tidak sesuai di poin-poin yang disepakati dalam kontrak kerja sama antara Kemenpora, Pemuda Pancasila, dan GP Ansor dengan realisasi kegiatan.

"Bahwa nama kegiatan, waktu dan tempat kegiatan berbeda dengan apa yang realisasinya. Kedua, tanggal kegiatan dengan SP2D (surat perintah pencairan dana) tidak bersesuaian. Di MOU dilaksanakan 10 Desember 2017, ternyata SP2D atau pencairan tanggal 11 Desember 2017," imbuhnya.

• Penuhi Panggilan Polisi soal Kasus Anggaran Kegiatan, Dahnil Anzar: Anehnya Cuma Kami yang Diperiksa

Alasan lain pengembalian lantaran menurut Fanani, dalam kontrak yang telah disepakati, kegiatan digelar pada 10 Desember 2017.

Akan tetapi diundur menjadi 16 Desember 2017 lantaran menyesuaikan jadwal Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau dasar kegiatan itu dari kontrak, ini sama sekali berbeda atas perinsip kehatian-hatian kami. Kami ikuti pasal 9 dalam perjanjian tentang kewajiban dan sanksi."

Apabila kami tidak merealisasikan kegiatan yang dimaksud maka perjanjian ini batal demi hukum. Wajib harus mengembalikan seluruh dana bantuan. Ini sebagai komitmen kami ya kami kembalikan," sambung Fanani. (TribunWow.com/ Rekarinta Vintoko)