Bahas soal Korupsi dan Kekuasaan, Mahfud MD: Pak SBY Benar

TRIBUNWOW.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD tampak membenarkan omongan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter @mohmahfudmd yang diunggah pada Sabtu (24/11/2018).

Mahfud MD membenarkan pernyataan SBY terkait pemberantasan korupsi dan kekuasaan.

Awalnya, Mahfud MD Menanggapi postingan akun Twitter Kompas TV yang membahas pernyataan putri mantan Presiden RI Soeharto, Titiek Soeharto.

"Melalui cuitan di media sosial, Titiek Soeharto, menginginkan Indonesia kembali pada kesuksean masa Orde Baru.

Apakah narasi Orde Baru yang dibawa Partai Berkarya akan laku dimata para pemilih? Nonton @Rosi_KompasTV sesaat lagi. Tweet jg komentarmu dengan tagar #SiapaRinduOrba," tulis Kompas TV.

• Mahfud MD: Narasi Orde Baru Tidak akan Laku sebagai Pilihan

Mahfud MD lantas mengatakan jika menjual narasi Orde Baru sebagai pilihan saat ini sudak laku.

Melalui unggahannya, Mahfud MD menyinggung soal praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KNN) zaman Orde Baru.

"Narasi Orde Baru tdk akan laku sbg pilihan tapi bisa laku sbg cerita. Mengapa?

Karena era Orde Baru diidentikkan dgn rezim KKN, bahkan istilah KKN lahir krn Orde Baru.

Artinya, meskipun selama era reformasi KKN msh menggila tapi lbh bnyk yg tak ingin kembali ke cara2 Orde Baru," kata dia.

Mahfud MD kemudian mengatakan pada saat Orde Baru, ada banyak KKN tetapi tersentralisasi di eksekutif.

Anggota Dewan Pengarah BPIP itu lalu membandingkan dengan korupsi era reformasi, di mana para koruptor tidak lagi terpusat di eksekutif saja.

"Mslh-nya bgn: Orba bnyk KKN tp tersentralisasi di eksekutif shg disebut rezim KKN (istilah resmi di Tap MPR).

Di era reformasi korupsi trs merajalela tp dilakukan oleh semuanya scr liar & buas.

Jk ada yg mau memberantas korupsi dikeroyok.

Kekuasaan ter-sebar2, berat jd pemimpin," tulis Mahfud MD.

• Reaksi Atalia Praratya saat Ridwan Kamil Minta Izin Bonceng Maudy Koesnaedi Naik Motor

Postingan itu kemudian mendapat sejumlah komentar dari warganet yang akhirnya dibalas oleh Mahfud MD.

Seperti akun @kuyupmenggigil yang mengatakan "Setelah reformasi terjadi desentralisasi KKN ya pak."

Menanggapi hal itu, Mahfud MD menyebutkan jika di semua lini kekuasaan korupsi sudah berkembang biak.

"Ya. Scr Vertikal-horizontal, di Eksekutif-Legislatif-Yudikatif, Pusat-Daerah berkembang biak korupsi.

Banyak terjadi jual beli kebijakan dan hukum sehingga banyak OTT.

Ini tak bs dipersalahkan sepenuhnya kpd Eksekutif, beda dgn dulu ketika kekuasaan msh tersentralisasi," jawab Mahfud.

Mahfud MD menambahkan, apabila saat ini korupsi menyebabkan hukum menjadi tumpul.

"Ada yg bilang Orba lbh baik. Ada yg bilang era reformasi lbh baik.

Bgn: Era Orba bnyk korupsi tp tdk ada demokrasi substantif, zaman skrng bnyk korupsi tp ada demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Korupsi skrng dilakukan melalui demokrasi dan kebebasan. Nomokrasi (hukum) jd tumpul," sambungnya.

• Kakek 70 Tahun Bermain Pokemon Go dengan 15 Ponsel Sekaligus dan Habiskan Puluhan Juta buat Nge-game

Netter dengan akun @sunartoct menanyakan soal upaya pemberantasan korupsi dengan kemauan politik.

"Bukankah pembrantasan korupsi itu kemauan politik penguasa prof? bagaimana mau bersih korupsi kalau penguasa terus memproduksi dgn KKN disegala lini," tanya dia.

Mahfud MD kemudian mengutip omongan SBY yang mengungkapkan kesulitan memberantas korupsi saat ini.

Mahfud MD juga membenarkan pernyataan SBY yang mengatakan jika saat ini orang yang berusaha memberantas korupsi justru diserang.

"Presiden SBY dulu pernah bilang: krn dekonradi skrng kekuasaan terbagi ke-mana2 shg satu lembaga penguasa sj sulit memberantas korupsi dgn menggunakan kekuasaannya.

Pak SBY benar. Skrng ini jika ada yg berusaha memberantas korupsi bisa diserang ramai2 spt diserang ribuan lebah," ucap Mahfud MD.

• Rayakan Hari Guru Nasional, Ini 5 Lagu Bertema Guru Lengkap dengan Lirik dan Videonya

Netizen dengan akun @IKadarrusman menyebutkan jika permasalahan korupsi sangat kompleks karena pernanan masyarakat.

"Masalahnya kompleks Prof krn tdk sedikit warga yg dlm memilih saja pertanyaannya mau kasih piro ? Hrsnya tdk demikian," tulisnya.

Mahfud MD pun membenarkan fenomena tersebut.

"HO'oh. Dulu ada istilah NPWP: Nomer Piro Wani Piro (nomer berapa, berani baya barapa).

Sekarang ada istilah Polsek(Polke Seketan, penuhi amplop dgn limapuluh rebuan)," jawab Mahfud MD.

Diketahui, selama ini Mahfud MD memang kerap melakukan diskusi dengan para pengikutnya di Twitter mengenai berbagai macam persoalan, termasuk soal hukum, korupsi, dan kekuasaan seperti di atas.

Baginya, dengan begitu, ia dan masyarakat bisa saling belajar berbagai macam hal.

Hal itu seperti yang Mahfud MD sampaikan pada Mei 2018 lalu melalui akun Twitternya, ketika ia menyisir akun-akun yang tidak berniat saling belajar, namun hanya memojokkan seseorang, dan berniat buruk.

(TribunWow.com/Lailatun Niqmah)