Breaking News:

Terkini Daerah

Update Program Jokowi 'Kirim Buku Gratis' Dihentikan, Muncul Petisi dan Tanggapan Mendikbud

Keputusan PT Pos Indonesia menghentikan program Jokowi 'kirim buku gratis'munculkan petisi dari pegiat literasi, Mendikbud upayakan penyelesaiannya

Penulis: Nila Irdayatun Naziha
Editor: Wulan Kurnia Putri
Tribun Jogja/ Rento Ari
Sejumlah karyawan di Agen Pos Kocoran di Jln Kaliurang Km 4,5 sedang merapikan paket kiriman konsumen, Senin (6/6/2016). Menjelang Lebaran, sejumlahj perusahaan pengiriman logistik termasuk PT Pos Indonesia mengalami lonjakan pengiriman. 

TRIBUNWOW.COM - Menyusul keputusan PT Pos Indonesia yang menghentikan program Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 'kirim buku gratis', pegiat literasi Pustaka Bergerak membuat sebuah petisi di situs charge.org.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa dirinya akan duduk bersama dengan PT Pos Indonesia untuk membicarakan jalan keluar dari permasalahan ini.

Dikutip TribunWow dari Kompas.com, petisi yang dibuat oleh Pustaka Bergerak, telah ditandatangani oleh 4.000 warganet yang kebanyakan adalah pegiat literasi pada Selasa (13/11/2018).

Nirwan Ahmad Arsuka, pendiri Pustaka Bergerak dalam petisi tersebut menyesalkan terhentinya program pengiriman buku gratis tiap tanggal 17 setiap bulannya oleh PT Pos Indonesia.

Program Jokowi Kirim Buku Gratis Dinilai Mahal, Dirut PT Pos Indonesia Hentikan Pengiriman

Nirwan menilai, program Jokowi berdasarkan usulan pegiat literasi tersebut dinilai sangat bermanfaat.

"Selama 18 bulan, hingga Oktober 2018, PT Pos Indonesia telah mengangkut secara gratis paket dari para relawan dan dermawan sebanyak 45.252 koli, yang berat totalnya hampir 289 ton, dengan total biaya angkut tersebut hampir Rp 13,5 Miliar," tulis Nirwan dalam petisi itu.

Dalam petisinya tersebut, ia juga menjelaskan jika hal tersebut dilanjutkan, PT Pos Indonesia bisa dirugikan di bawah audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

"Hingga hari ini, PT Pos belum juga mendapatkan bantuan yang diperlukan, khususnya legalitas formal dan kejelasan pembagian beban, yang tanpa itu PT Pos sebagai BUMN bisa dirugikan di bawah audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," tulis Nirwan.

Nirwan juga mengatakan, pihaknya melakukan berbagai upaya untuk membantu PT Pos Indonesia.

KPK Kembali Buka Kasus Bank Century: Miranda Goeltom Dimintai Keterangan hingga Tanggapan SBY

Ia juga meminta, seluruh masyarakat indonesia yang telah merasakan manfaat dari pengiriman buku gratis untuk ikut berpartisipasi.

Upaya yang dapat dilakukan diantaranya, membuat video pendek berisi penyataan tentang manfaat program, dan himbauan ke pemerintah, khususnya Kementerian BUMN untuk membantu PT Pos.

"Sangat dianjurkan agar video singkat ini dibuat sebaik dan sejujur mungkin, dan disebar ke mana-mana," jelas Nirwan.

Selain kepada Jokowi, petisi yang dibuat oleh Nirwan juga ditujukan kepada Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pos Indonesia, Kantor Staff Presiden, serta Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Kami juga mengharapkan dukungan dari masyarakat luas untuk menandatangani petisi ini, agar Program Pengiriman Buku Gratis (Free Cargo Literacy) menjadi program pemerintah yang berkelanjutan untuk dunia literasi Indonesia," tambah dia.

Waspada Pencurian Data Menggunakan Phising, Ini Imbauan Bank Mandiri

Menanggapi petisi dan juga ungkapan PT Pos Indonesia untuk sementara menghentikan pengiriman buku gratis, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Kemendikbud akan duduk bersama dengan PT pos Indonesia untuk mencari jalan keluar," kata Muhadjir Effendy dikutip dari Kompas.com, Rabu (14/11/2018).

Muhadjir juga mengaku bahwa sebelumnya, telah ada upaya dari Kemendikbud untuk membantu pengupayaan dana untuk pengiriman buku gratis.

"Dulu rencana akan diupayakan dana dari CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan, tetapi kelihatannya belum berhasil hingga kini," kata Muhadjir.

Cara Dapat Promo dan Tiket Gratis Nonton Bioskop Pakai Aplikasi TIX.ID

Sebelumnya diberitakan oleh TribunWow dari Kompas.com, PT Pos Indonesia mengungkapkan bulan ini pengiriman buku gratis oleh PT Pos Indonesia harus dihentikan karena terkendala masalah pendanaan.

"Iya, sementara memang kami hentikan karena itu program yang sangat costly. Kami sedang mencari sumber pendanaan yang bisa dipikul bareng," kata Direktur Utama PT Pos Indonesia, Gilarsi Wahyu Setijono, Selasa (13/11/2018).

Hingga Oktober 2018, kata Gilarsi, PT Pos Indonesia melontarkan dana Rp 13,051 miliar.

PT Pos Indonesia tidak lagi bisa meng-cover pengiriman buku gratis karena sudah melebihi dana dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Gilarsi menjelaskan bahwa pihak PT Pos Indonesia terpaksa harus menghentikan pengiriman buku gratis karena belum adanya sumber dana yang terkonfimasi.

7 Tips Memilih Jas Hujan yang Tepat untuk Pengendara Motor, Jangan Pilih Model Ponco!

"Untuk bulan ini karena sumber pendanaan belum terkonfirmasi terpaksa saya hentikan," kata Gilarsi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Gilarsi berharap agar pemerintah bisa memberikan solusi yang tepat tentang permasalahan dana ini.

Ia juga berharap agar PT Pos Indonesia mendapatkan tambahan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Karena ini program yang tentu pencerdasan masyarakat, yang lebih relevan Mendikbud. Semoga Mendikbud respon positif," kata Gilarsi.

Diberitakan oleh Kompas.com (17/6/2017), PT Pos Indonesia resmi memberlakukan pengiriman buku gratis ke seluruh daerah yang ada di indonesia.

Sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo kepada penggiat literasi, tiap tanggal 17 setiap bulannya dimulai dari 17 Juni 2017, akan digratiskan pengiriman buku ke pelosok indonesia dengan menggunakan PT Pos Indonesia.

(TribunWow.com/Nila Irda)

Tags:
JokowiPresiden Joko Widodo (Jokowi)Kemendikbud
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved