Eggy Sudjana Sebut Politik Demokrat 'Banci', Ferdinand Hutahaean: Dukungan Kami ke Prabowo Tak Semu

TRIBUNWOW.COM - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Eggy Sudjana menuding politik yang dilakukan oleh Partai Demokrat adalah politik "banci".

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui tayangan Apa Kabar Indonesia Malam tvOne, Selasa (13/11/2018).

Eggy Sudjana mengatakan kritikan pedas tersebut lantaran Partai Demokrat membebaskan kadernya untuk memilih calon presiden sesuai keinginan masing-masing.

Padahal Demokrat dengan jelas mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

"Itu suatu istilah (banci) yang menunjukkan ketidakjelasan sikap sehingga sebagaimana kita dengar tadi, yaitu mengenai dibebaskannya kader-kader partai untuk memilih Prabowo atau yang lain.

Menurut saya ini banci, tidak jelas, kan kita sudah berkoalisi, sudah menyatakan dukungan, jadi tinggal atur tekniknya.

Jangan khawatir karena 'wah kalau kita dukung Prabowo yang naik Gerindra, jangan ke situ cara berpikirnya dong," jelas Eggy.

• Hasil Survei Pertarungan Parpol LSI Denny JA: PDIP Ungguli Gerindra, Golkar Kena Efek Bakpau Setnov

Eggy lantas membandingkan dengan aksi yang dilakukan di dalam PAN.

Di mana Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan turun bersama calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno ke daerah-daerah.

"Basis PANnya dikumpulin, didatangkan Sandi, itu kan by doing, sambil jalan, sambil lalu presidennya dapat, anggota DPR dan DPRDnya juga dapat," ujarnya.

Eggy Sudjana lantas melontarkan sindiran kepada Demokrat, apabila bisa ke kiri dan ke kanan, lantas mengapa menjalin koalisi?.

Menanggapi hal tersebut, Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean yang hadir dalam acara tersebut memberikan tanggapan.

"Saya harus menanggapinya supaya clear dan jernih.

Kemarin kan (Eggy) menempatkan Partai Demokrat seolah-olah partai yang tidak memiliki jenis kelamin.

Dukungan Prabowo-Sandi itu bukan dukungan semu.

Saya harus pertegas itu, beberapa kami diskusi dengan ketua kami, Partai Demokrat adalah pendukung utama Prabowo-Sandi," kata Ferdinand.

Ferdinand kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.

"Kemarin menjadi konsumsi internal caleg kami untuk turun ke bawah.

Karena memang, peta politik yang kami petakan, di setiap daerah itu berbeda-beda, animo di sana itu, ada yang memang Prabowo, dan ada yang memang Joko Widodo (Jokowi).

Sehingga kami itu kami datang, kami datang tidak dengan cara konvensional, teriak dukung A, dukung B, kami tidak melakukan itu.

Tapi kami bertanya apa yang kalian inginkan.

Memangnya saat ini tagline kami saatnya rakyat berbicara, kami akan memperjuangkan apa yang diingkan rakyat," ujarnya.

Ferdinand lantas membeberkan strategi partainya menghadapi kader atau rakyat yang mendukung Jokowi.

Yakni dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan baik buruknya memilih pasangan yang laman (Jokowi).

"Di situlah, ketika di daerah memang animo politiknya kepada Jokowi, kami tidak ingin memaksakan mereka untuk memilih Pak Prabowo yang kami usung.

Karena kami juga punya kepentingan menyelamatkan Partai Demokrat yang tidak punya capres/cawapres, yang tidak punya efek ekor dari capres/cawapres ini.

Karena kalau kami nanti tidak kuat di Parlemen, Pak Prabowo-Sandi nanti menang, lalu yang menang (Pileg) dari lawan yang punya 10 partai, apa bisa Pak Prabowo memimpin Indonesia?," terang Ferdinand.

Simak selengkapnya dalam video di bawah ini.

• Reaksi Menteri Susi saat Kebijakannya Disebut Politisi Demokrat Berkontribusi Negatif ke Negara Lain

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan partainya ingin bisa sukses melewati Pileg 2019.

Partai Demokrat tak hanya ingin sukses dalam Pilpres saja.

Itu sebabnya Demokrat memberi keleluasaan kepada calegnya untuk menggunakan strategi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah pemilihan (dapil) dalam berkampanye.

"Pada saat ini, Partai Demokrat yang diperjuangkan adalah pileg dan pilpres. Dua-duanya harus sukses," kata Agus dilansir dari Kompas.com.

Ia juga memaparkan bahwa menurut hasil survei yang dilakukan beberapa lembaga, saat ini Partai Demokrat memiliki elektabilitas yang kurang tinggi.

Itu sebabnya strategi untuk mengkampanyekan kesuksesan SBY saat menjadi presiden keenam Indonesia dan membebaskan kadernya untuk memilih capres dan cawapres dinilai bisa mendongkrak elektabilitas partai.

"Target kita ingin seperti kejayaan kita di 2009. Kalau toh tak bisa, itu pasti hal-hal yang dekati seperti itu, paling tidak semua harus kita perbaiki. Semua harus lebih baik daripada 2014," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, dalam acara pembekalan caleg Demokrat di Jakarta, Sabtu (10/11/2018), SBY mengatakan bahwa pemilu 2019 memiliki tantangan yang jauh lebih berat dibanding pemilu-pemilu sebelumnya.

"Saya harus mengatakan, Partai Demokrat punya peluang untuk sukses, meskipun tantangan yang kita hadapi dalam Pemilu 2019 mendatang jauh lebih berat, saya ulangi jauh lebih berat," ujar SBY yang dikuti dari Tribunnews.

Menurutnya, ada tiga hal yang menjadi tantangan Partai Demokrat semakin berat dalam menghadapi kontestasi pilpres dan pileg pada tahun depan.

Hal pertama, kata SBY, pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak dan survei membuktikan partai politik yang memiliki calon presiden sangat diuntungkan, seperti PDIP dengan sosok capres Joko Widodo dan Gerindra dengan sosok Prabowo Subianto.

‎"Suara kedua partai politik itu meningkat tajam, sebaliknya partai politik yang tidak punya capres dan cawapres suaranya menurun, anjlok, itu realitas," ucap SBY.

Presiden Indonesia ke-6 itu menyebut hal kedua yang menjadi tantangan Demokrat semakin berat, yaitu dengan sistem perhitungan yang menggunakan metode sainte lague atau metode nilai rata-rata tertinggi yang digunakan untuk menentukan jumlah kursi yang telah dimenangkan dalam suatu pemilihan umum.

"Kemungkinan perolehan perolehan PDIP bersama pak Jokowi dan Gerindra bersama pak Prabowo juga makin diuntungkan, Itu juga tecermin dari survei saat ini. Itu juga realitas," kata SBY.

Sedangkan faktor ketiga, menurut SBY, yaitu adanya presidential threshold (PT) 20 persen dan Partai Demokrat ‎berpendapat bahwa undang-undang tersebut keliru, dimana seharusnya pemilu serentak maka PT harus 0 persen.

"Dengan PT 20 persen, itu ‎menggunakan suara 5 tahun lalu ,kemungkinan partai-partai yang lebih kecil untuk memajukan kadernya menjadi capres dan cawapres juga tertutup," pungkas SBY.

"Itulah faktanya para kader dan itulah tantangan yang kita hadapi, namun Partai Demokrat tidak boleh melawan realitas, mari kita carikan jalan keluarnya‎, mari kita temukan jalan bagi Demokrat untuk tetap sukses dalam pemilu mendatang, Insyallah kita punya jalan," sambung SBY. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)