Soal Jembatan Suramadu, Said Didu Beberkan Peran Soeharto, Habibie, Megawati, SBY, hingga Jokowi

TRIBUNWOW.COM - Mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Muhammad Said Didu angkat bicara soal Jembatan Suramadu.

Dilansir TribunWow.com dari laman Twitter @saididu, Minggu (28/10/2018), Said Didu menyatakan pendapatnya pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembebasan biaya Tol Suramadu, Sabtu (27/10/2018).

Dalam kicauannya, Said Didu menerangkan sejarah singkat mengenai pembangunan Jembatan Suramadu.

Said Didu awalnya menerangkan bahwa Jembatan Suramadu menjadi satu dari sejumlah upaya untuk menjadikan Pulau Madura seperti Batam.

• Gratiskan Biaya Tol Jembatan Suramadu, Jokowi Beberkan Alasannya

Said Didu juga menerangkan keterlibatan sejumlah presiden Indonesia sebelum kepemimpinan Jokowi dalam proses pembangunan Jembatan Suramadu.

Said Didu menggaris bawahi permasalahan sebelumnya adalah pada gagalnya pemerintah menarik investor.

Lebih lanjut, Said Didu pun menjelaskan terkait kebijakan pengelolaan Jembatan Suramadu agar tetap terpelihara.

Perubahan kebijakan inilah yang membuat jembatan Suramadu ini menjadi tidak berbayar.

Berikut kicauan lengkap Said Didu terkait hal tersebut.

• Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu, Wasekjen Demokrat Jelaskan Tahap Pembangunan Libatkan 4 Presiden

"1. #suramadu. Saya ingin buat kultwit singkat tentang sejarah dan posisi jembatan Surabaya-Madura (#suramadu) sebagai pengetahuan kita bersama.

2. #suramadu. Jembatan suramadu merupakan bagian paket yang ingin menjadikan Pulau Madura sebagai Batam kedua di Indonesia Barat yg direncanakan oleh Pak Harto dengan tujuan memajukan Pulau Madura sebagai kawasan Industri spt Batam.

3. #Suramadu. menjadikan Pulau Madura sbg kawasan industri dimaksudkan agar Madura makin maju dan lahan2 subur di Jatim tdk dikinversi menjadi kawasan industri dan perumahan demi menjaga ketahanan pangan kita.

4. #suramadu. Agar Masyarakat Pulau Madura memahami rencana tersebut suatu saat Pak Habibie mengundang tokoh-tokoh dari Pulau Madura meninjau Pulau Batam utk melihat kemajuan Pulau Batam setelah dijadikan kawasan Industri. Ini demi mendapatkan pemahaman yg utuh ttg rencana tsb.

5. #Suramadu setelah kunjungan atau study banding tokoh2 dari Pulau Madura ke Batam tsb, info yang saya terima bhw mereka tdk ingin seluruh Pulau Madura diubah menjadi spt Batam krn yg dilibatkan di Batam selain Industri juga hiburan malam dll yg tdk sesuai dg kultur Madura.

6. #suramadu. Karena kemungkinan terjadi penolakan jika seluruh Pulau Madura dijadikan kawasan Industri, maka rencana diubah menjadi kawasan Industri terbatas di masing2 ujung jembatan (Surabaya dan madura) dan kawasan2 tertentu yg disepakati.

7. #Suramadu. Rencana proyek paket jembatan dan kawasan Industri inilah yg ditawarkan kepada investor agar membangun kawasan Industri dan didalamnya ada paket jembatan suramadu. Ini dimaksudkan agar beban APBN tdk terlalu berat - namun dalam perjalanan tdk sesuai dg harapan.

8. #Suramadu. Sambil menunggu investor, untuk memulai proyek kawasan Industri Suramadu (di dalamnya ada jembatan #suramadu), pemerintahan Megawati melakukan peletakan batu pertama jembatan #surmadu. Ini dimaksudkan untuk menarik investor. Sekali lagi yg terjadi tdk sesuai harapan.

9. #Suramadu. Pemerintahan pak @SBYudhoyono mengambil kebijakan utk membangun dulu jembatan #Suramadu melalui dana APBN sambil mencari investor kawasan Industri Suramadu pada kawasan ujung2 jembabatan dan kawasan lain di Pulau Madura dan nanti biaya jembatan dikompensasi.

10. #suramadu. Sampai jembatan suramadu selesai ternyata kedatangan investor kembali tidak sesuai harapan untuk ketiga kalinya. Saat itulah dicari kebijakan pengelolaan jembatan #suramadu agar tetap terpelihara dengan baik dg kualitas prima.

11. #suramadu. Ada 3 pilihan kebijakan pengelolaan jembatan #suramadu saat itu : 1) jalan umum tdk berbayar, 2) diubah jadi jalan Tol, 3) kontrak pengelolaan kepada pihak ketiga (BUMN) dg memungut bayaran terbatas sesuai kebutuhan pengelolaan dan pemeliharaan.

12. #Suramadu. Ketiga alternatif tsb memiliki kekurangan dan kelebihan. Kalau jadi jalan umum tanpa berbayar maka beban pemeliharaan dan pengamanan jadi berat dlm APBN. Kalau jadi jalan Tol jelas tdk sesuai dg aturan krn dibangun lewat dana APBN dan prosesnya tdk lwt lelang.

13. #suramdu. Dengan pertimbangan biaya pemeliharaan dan pengamanan yg prima maka dipilih alternatif ketiga yaitu kontrak kelola kepada pihak ketiga dg memungut bayaran utk pemeliharaan dan pengamanan dg tetap berharap bhw kawasan industri suramadu segera berdiri.

14. #suramadu. Ternyata investor untuk membangun kawasan Industri Suramadu (di dalamnya terdapat jembatan Suramadu) tdk datang juga sampai sekarang (sdh keempat kalinya) sehingga muncul pemikiran utk kembalikan jembatan #Suramadu jadi jalan umum.

15. #Suramadu atas dasar kenyataan itulah tahun 2016 Gubernur Jatim Pak De Karwo meminta agar jembatan #suramadu digratiskan saja krn ternyata paket pembangunan kawasan Industri Suramadu tdk berjalan sesuai harapan.

16. #Suramadu jadi dari Awal jembatan #Suramadu memang tdk pernah dirancang sebagai jalan Tol - berbeda dg jalan Tol atas laut di Bali yg memang dirancang sebagai jalan Tol.

17. #suramadu. Artinya yg terjadi sekarang adalah pemerintah mencabut kontrak pengelolaan jembatan #suramadu dari pihak ketiga yg menanggung biaya pemeliharaan dan pengamanan menjadi dibiayai APBN.

18. #suramadu. Dengan pengalihan dana pemeliharaan dan pengamanan jembatan #suramadu dari pihak ketiga ke pemerintah artinya yg terjadi adalah biaya yg selama ini ditanggung oleh yg lewat jembatan #suramadu menjadi ditanggung oleh seluruh rakyat. Tdk ada yg salah dlm kbjkn ini.

19. #suramadu. Ada pihak yg kaitkan kasus ini utk gratiskan jalan Tol lain - ini sangat berbeda krn jembatan #suramadu memang bukan jalan Tol dan murni milik pemerihtah, sementara jalan Tol terdapat kontrak hak konsesi kepada pihak pemenang tender jalan Tol. Ini ada masalah hukum.

20. #suramadu. Kesimpulannya bhw Kawasan Industri Suramadu dirancang saat pemerintahan pak Harto, dimulai saat pemerintahan Megawati, jembatan Suramadu diselesaikan saat pemerintahan @SBYudhoyono, dan pengelolaan sebagai jalan umum (tdk berbayar) pemerintahan @jokowi.

21. #suramadu. Demikian kultwit saya tentang #suramadu yg saya ketahuan. Semoga bermanfaat. Saya belum tentu benar tapi minimal saya sampaikan Apa yg saya tahu dan saya anggap benar," tulis Said Didu. (TribunWow.com/Ananda Putri Octaviani)