Kabar Tokoh
Reaksi Fadli Zon Ditertawakan Akbar Faisal karena Sebut 4 Orang Terkaya Setara 100 Juta Penduduk
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon ditertawakan oleh politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Akbar Faisal.
Penulis: Tiffany Marantika Dewi
Editor: Claudia Noventa
TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, ditertawakan oleh politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Akbar Faisal.
Mulanya, Fadli Zon yang menjadi narasumber di acara Kabar Petang, TvOne membicarakan kesenjangan ekonomi yang kini terjadi di Indonesia, Senin (22/10/2018) malam.
Fadli mengatakan, saat ini empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan yang setara dengan 100 orang penduduk di Indonesia.
"Saat ini kesenjangan lebar, 4 orang terkaya di Indonesia sama dengan 100 juta rakyat Indonesia kekayaannya itu kesenjangan yang luar biasa," ujar Fadli Zon.
Usai Fadli Zon melanjutkan sesi bicaranya, Akbar Faisal yang juga menjadi narasumber melalui sambungan video menyoroti perkataan Fadli tersebut.
Akbar mengatakan bahwa ia selalu menikmati sesi debat bersama Fadli karena pendengar seakan disodori kebenaran.
• Jokowi Minta Semua Pihak Akhiri Politik Kebohongan, Fadli Zon: Imbauan kepada Pendukungnya Sendiri
"Saya selalu menikmati kalau berdebat dengan Pak Fadli Zon, ya, karena sangat fasih menyodorkan seakan-akan sebuah kebenaran gitu," ujar Akbar Faisal mengawali.
"Aku tadi tertarik itu anda menyebutkan ada 4 orang kaya sama kekayaannya dengan 100 juta orang penduduk, boleh tau siapakah orang kaya itu? bagaimana cara hitungnya?," ujar Akbar sambil tertawa terbahak-bahak.
Fadli memberikan jawaban dengan mengatakan bahwa perkataannya telah sesuai dengan data Bank Dunia.
"Itu laporan Bank Dunia bung Akbar," ujar Fadli tenang menanggapi.
Akbar kembali tertawa menyanggah perkataan Fadli.
"Kalau membuat sebuah analogi," ujar Akbar yang terpotong.
"Bukan analogi itu data," sela Fadli Zon.
"Kalau membuat analogi yang menyenangkan seperti ini mbok hitung-hitung juga jangan berlebihan lah," kata politisi Nasdem itu.
• Fadli Zon Sebut Ahmad Dhani Tidak Layak Dijadikan Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik
Perdebatan antara keduanya pun terjadi.
Akbar mendebat karena mempertanyakan siapa nama orang terkaya yang dimaksudkan oleh Fadli.
Sementara Fadli berujar perkataannya itu berasal dari data Bank Dunia.
"Sebutkan siapa nama orang kayanya," tanya Akbar.
"Bukan persoalan siapa nama orang kayanya," jawab Fadli.
"Kita pengen tahu yang mengaku-ngaku itu siapa, dari sini kita pengen tahu anda ini menyebarkan hoaks apa tidak," debat Akbar kembali.
"Baca dong laporan Bank Dunia Bung Akbar," papar Fadli.
Sementara keduanya terus berdebat, pembawa acara pun harus mengakhiri sesi itu.
"Baik-baik kita tahan dulu kita harus jeda terlebih dahulu," ujar pembawa acara.
• Soal Peluru Nyasar, Suryo Prabowo: Saya Baru Tahu Anggota DPR Bukan Cuma Fadli Zon dan Fahri Hamzah
Lihat videonya:
Dilansir TribunWow.com dari Tribunnews.com, pernyataan Fadli Zon itu soal perbandingan harta orang kaya dan orang miskin itu rupanya pernah disampaikan oleh Oxfam dan Infid.
Oxfam dan International NGO Forum on Indonesia Development (Infid) merilis laporan ketimpangan ekonomi di Indonesia.
Indonesia dianggap memiliki tingkat ketimpangan terburuk keenam di dunia.
"Kekayaan empat orang terkaya di Indonesia adalah sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin," ujar juru bicara Oxfam, Dini Widiastuti, Jakarta, Kamis (23/2/2017).
Menurut Dini, besarnya pendapatan tahunan dari kekayaan orang terkaya di Indonesia, cukup untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di dalam negeri.
• Fadli Zon Sebut Ahmad Dhani Tidak Layak Dijadikan Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik
Terlebih, capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum diimbangi dengan pembagian pendapatan yang lebih merata.
"Dalam 20 tahun terakhir kesenjangan antara kaum super kaya dan penduduk lainnya di Indonesia tumbuh lebih cepat dibanding di negara-negara lain Asia Tenggara," ujar Dini.
Dini mengatakan, melebarnya kesenjangan antara kekayaan orang super kaya dan kelompok lainnya dapat menjadi ancaman.
Sebab jika ketimpangan tidak segera diatasi maka upaya keras pemerintah menurunkan kemiskinan akan mengalami hambatan dan menimbulkan ketidakstabilan di masyarakat.
"Pemerintah perlu memperbaharui kebijakan pajak sesuai dengan potensi ekonomi dan prinsip pembagian utang serta manfaat yang adil, kemudian pemerintah memulihkan dan memberikan penekanan yang lebih atas pembangunan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan," paparnya. (TribunWow.com/Tiffany Marantika)