Pasca Skandal Pembunuhan Khashoggi, Saudi Tak Berencana Lakukan Embargo Minyak Bumi

TRIBUNWOW.COM - Pemerintah Arab Saudi, Senin (22/10/2018), mengatakan bahwa pemerintahnya tidak berencana melakukan embargo minyak seperti pernah dilakukan pada 1973.

Pernyataan ini disampaikan pemerintah Saudi di saat hubungannya dengan Barat memburuk akibat skandal pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

Riyadh, penghasil minyak bumi terbesar di dunia, melakukan embargo minyak saat Perang Yom Kippur pecah pada 1973.

Akibatnya, harga minyak dunia melambung kemudian menciptakan gelombang inflasi yang mengakibatkan krisis global selama beberapa tahun.

• Tunangan Khashoggi, Hatice Cengiz: Mereka Hilangkan Dirimu dari Dunia, tapi Senyummu Tetap Bersamaku

"Arab Saudi adalah negara yang bertanggung jawab. Selama bertahun-tahun kami menggunakan produksi minyak sebagai sarana ekonomi yang bertanggung jawab dan menjauhkannya dari politik," kata Menteri Perminyakan Khaled al-Faleh kepada kantor berita TASS.

"Jika harga minyak naik terlalu tajam, maka pertumbuhan ekonomi global akan melambat dan memicu resesi dunia," tambah Khaled.

"Arab Saudi selalu bersikap koheren dalam kebijakannya. Kami bekerja untuk menstabilkan pasar global dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dunia," tambah dia.

Pernyataan Saudi yang berubah-ubah soal kematian Jamal Khashoggi membuat dunia Barat skeptis.

• Sebut Pembunuhan Khashoggi sebagai Operasi Kejahatan, Menlu Saudi Sampaikan Permintaan Maaf Resmi

Bahkan, sekutu utama Saudi, Presiden AS Donald Trump menyebut kerajaan itu sudah berbohong soal kematian Khashoggi.

Dalam pernyataan terakhir, pemerintah Saudi mengakui Khashoggi memang telah tewas akibat berkelahi di konsulatnya di Istanbul.

Namun, pengakuan ini malah memicu lebih banyak seruan agar pemerintah Saudi melakukan investigasi lebih transparan.

"Insiden ini akan berlalu," ujar Khaled penuh keyakinan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Terkait Kematian Khashoggi, Saudi Tidak Terapkan Embargo Minyak Bumi