Jokowi Sebut Tak Ada Motif Politik pada Dana Kelurahan, Sandiaga: Masyarakat Bisa Menilai Sendiri

TRIBUNWOW.COM - Dana kelurahan yang akan digelontorkan pemerintah menuai sejumlah polemik.

Tudingan soal adanya motif di tahun politik ini juga semakin gencar dihembuskan.

Namun, Joko Widodo (Jokowi) yang juga calon presiden (capres) nomor urut 01, menampik adanya tudingan tersebut.

Jokowi mengatakan bahwa dana tersebut telah masuk ke APBD dan bisa cairkan mulai bulan Januari.

"Itu APBD 2019 jadi tentunya nanti dicairkan setelah ada persetujuan dari dewan baru nanti dimulai Januari 2019," ujar Jokowi yang dikutip TribunWow.com dari tvOneNews, Senin (22/10/2018).

Ia menambahkan bahwa tidak ada unsur politik pada dana kelurahan tersebut.

Karena Jokowi menetapakn dana itu berdasarkan usulan dari para walikota.

"Ya karena ada pandangan politik kalau yang saya lihat itu adalah masukan-masukan dari walikota, walikota dari kelurahan untuk bisa mendapatkan, karena kebutuhan di kelurahan dengan di desa itu mirip-mirip," ujarnya.

• Jokowi akan Keluarkan Program Dana Kelurahan di Awal 2019, Moeldoko Tegaskan Tak Ada Unsur Politik

Menanggapi hal itu, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Uno angkat suara.

Sandiaga memberikan apresiasi pada Jokowi soal adanya dana kelurahan.

Hal itu dikatakan Sandiaga jika terlepas dari unsur politik.

"Kan semuanya diawali dengan niat, kalau niatnya membantu masyarakat terlepas timingnya kapan ya itu harus kita apresiasi."

"Tapi kalau misalnya di tahun politik 2019 masyarakat bisa menilai sendiri kok apa ada udang di balik batu atau sebuah program yang dicanangkan pasti masyarakat bisa menilai sendiri," ujar Sandiaga.

Namun, Sandiaga merasa dengan adanya dana tersebut tidak akan berpengaruh bagi elektoral capres manapun.

Dikarenakan masyarakat memilih berdasarkan hati dan pikiran bukan faktor eksternal yang mereka terima.

"Tapi kedewasaan politik masyarakat, khususnya yang menengah pasti tidak mengubah keyakinan politik mereka karena mereka menjatuhkan pilihan berdasarkan fikiran dan hati," ujarnya.

• Minta Capres Adu Narasi, Fahri Hamzah: Prabowo dan Jokowi Harus Memberi Arah ke Mana 2019-2024

Lihat videonya:

Diberitakan sebelumnya, mulai tahun 2019, pemerintah tidak hanya menggelontorkan dana desa.

Pemerintah juga akan mengeluarkan program dana kelurahan se-Indonesia.

"Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk di kota, ada yang namanya anggaran kelurahan," ujar Presiden Joko Widodo di sela kunjungan kerja di Bali, Jumat (19/10/2018), seperti dikutip dari siaran pers Istana.

Program baru itu, dikeluarkan pemerintah karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait anggaran di tingkat kelurahan.

"Banyak keluhan, Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah, tahun depan dapat," lanjut Jokowi yang dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Senin (22/10/2018).

Program dana desa sendiri akan disempurnakan pemerintah.

• 4 Tahun Jokowi-JK, Pengamat Politik Menilai Sejumlah Program Nawacita Belum Terlaksana dengan Baik

Tahun depan, pemerintah akan menerbitkan kebijakan terkait operasional dana desa yang mengatur penggunaan dan fungsi dana desa agar semakin tepat sasaran.

"Sebentar lagi akan kita revisi peraturan pemerintahnya, baru kita hitung-hitung, enggak tahu dapat 5 atau 4 persen. Nanti akan kita putuskan," ujar Jokowi. (TribunWow.com/Tiffany Marantika)