Tak Masalah Dikritik Masyarakat, Pramono Anung: Pemerintah Tidak Boleh Alergi Kritik

TRIBUNWOW.COM - Sekretaris Kabinet (Seskab) RI Pramono Anung  mengungkapkan kritik masyarakat yang diberikan untuk pemerintah merupakan obat kuat bagi pihaknya.

Dilansir TribunWow.com dari laman Sekretariat Kabinet RI (setkab.go.id), Sabtu (20/10/2018), hal ini diungkapkan Pramono saat berpidato pada Dies Natalis Ke-64 Universitas Negeri Padang, di Auditorium Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Sabtu (20/10/2018) siang.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik dari masyarakat.

“Kita tidak boleh alergi dengan kritik, sekeras apapun kritik itu disampaikan kepada pemerintah, karena kritik itu adalah obat kuat bagi siapapun yang memegang pemerintahan,” kata Parmono.

Pramono menjelaskan, jika pemerintak tidak dikritik justru bisa mencederai negara itu sendiri.

Ia menuturkan pemerintah tanpa kritik biasanya akan bertindak semena-mena dan tidak menjalankan pemerintahan secara baik.

• BKN Sebut 2,5 Juta Orang Lolos Seleksi Administrasi CPNS 2018, 11 Instansi Telah Umumkan Daftarnya

Lanjutnya, ia mengatakan bila tidak menjalankan pemerintahannya secara baik, maka yang terjadi adalah makin banyaknya pemimpin daerah yang tersangkut kasus korupsi.

Maka dari itu, Pramono berujar pemerintah akan menjadikan kritik sebagai obat kuat.

Pramono mencontohkan kritikan masyarakat mengenai pelaksanaan IMF-WB Annual Meeting di Bali, awal bulan Oktober ini.

Menurutnya, usai dikiritik pemerintah lebih berhati-hati menggunakan anggaran negara.

“Bahkan saking berhati-hatinya, mobil-mobil yang dipakai oleh Presiden Bank Dunia, Direktur Utama IMF menggunakan mobil sewaan, karena pemerintah tidak mau mengeluarkan biaya untuk mobil baru,” terang Pramono.

Namun, menurut Pramono, kebebasan kritik itu tetap pada batas yang wajar dan berdasarkan fakta.

• Dikabarkan Beli Rumah Laudya Cynthia Bella, Gibran Rakabuming Beri Jawaban Tegas

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga melayangkan rasa setuju jika masyarakat mau mengkritik pemerintah.

Jokowi menuturkan, pemerintah memang memerlukan kritik untuk menjadikan pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik, dilansir TribunWow.com, dalam wawancara khusus empat tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang disiarkan live di MetroTV, Sabtu (20/10/2018).

"Dalam sebuah negara, perlu adanya check and balance, ada yang mengerjakan, ada yang kritisi, ada yang mengerjakan, ada yang mengevaluasi, ada yang mengerjakan, ada yang menegur," jelasnya.

Menurutnya, memang perlu ada pengawasan untuk pemerintah dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya.

Pemerintah juga perlu diingatkan dan terus dipantau mengenai apakah kebijakan yang diberikan sudah tepat atau belum.

"Saya kira negara besar seperti Indonesia perlu itu, itulah yang menurut saya namanya demokrasi," ujarnya.

• China Ciptakan Bulan Palsu, Apa itu Mungkin? Berikut Penjelasan serta Tanggapan Dampaknya

Terkait isu politik yang kerap terjadi di masa kampanye seperti sekarang, Jokowi menerangkan, elite-elite politik memiliki sebuah peran penting untuk mengedukasi masyarakat.

"Elite-elite politik harus memberikan pembelajaran, harus mengedukasi masyarakat dengan hal-hal yang mendewasakan dan mematangkan kita dalam berpolitik," kata Jokowi.

Menurutnya, elite-elite politik perlu untuk mengedepankan adu ide dan gagasan.

Ia juga meminta elite politik untuk berkampanye dengan meluncurkan adu prestasi, dan adu rekam jejak.

"Saya kira yang harus dikedepankan itu, sehingga masyarakat nanti yang menilai, jangan kita justru terjebak pada hoaks, saling fitnah, saling mencela," ucapnya.

"Dan menurut saya yang namanya kritik itu boleh, tapi harus membedakan kritik dengan hoaks, mencela, memfitnah. Itu sangat beda sekali," imbuh Jokowi.

Jokowi kembali menegaskan untuk menekankan adu program, ide dan gagasan dalam kontestasi politik.

"Sehingga mematangkan dalam berdemokrasi, mendewasakan rakyat dalam ikut kontestasi ini," pungkasnya.

(TribunWow.com/Roifah Dzatu Azmah)