Soal Penegakan HAM dan Korupsi di 4 Tahun Jokowi Presiden, Ma'ruf Amin: Periode Kedua Lebih Optimal

TRIBUNWOW.COM - Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin memberikan tanggapannya atas catatan empat tahun pemerintahan Jokowi, khususnya di sektor penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan korupsi.

Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, Ma'ruf Amin menyatakan keyakinannya bahwa penanganan kasus HAM dan korupsi akan lebih baik jika Joko Widodo (Jokowi) kembali terpilih sebagai presiden.

"Saya pikir di zaman Pak Jokowi kasus-kasus HAM justru memperoleh perhatian dari yang sebelumnya tidak. Apalagi kasus korupsi. Banyak sekali sekarang yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan). Tapi mungkin karena belum optimal ya tentu saja ya. Masih banyak yang perlu dibenahi. Saya yakin periode Pak Jokowi kedua akan lebih optimal," kata Ma'ruf Amin saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/10/2018).

Menurut Ma'ruf Amin, meski masih ada catatan di sektor penegakan HAM dan pemberantasan korupsi, Jokowi sukses membangun pondasi dasar perekonomian Indonesia.

Pondasi dasar perekonomian Indonesia ini, jelas Ma'ruf Amin, adalah pembangunan sejumlah infrastruktur seperti bandara, pelabukan, dan jalan.

• Video Detik-detik Paspampres Ganteng Dimarahi Wanita yang Ingin Foto dengan Jokowi

Selain itu, ada pula program pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berupa Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

"Menurut saya Pak Jokowi sudah meletakkan yang saya sebut milestone, tonggak-tonggak. Orang baru melihat tonggak. Tapi tonggak ini kalau kita memandang dengan penuh optimistik dia akan menjadi lompatan yang kita jadikan panjatan untuk membangun ekonomi nasional," tuturnya.

"Kita punya pandangan yang optimis dengan patok-patok yang sudah dibuat itu, hasil-hasil yang kita rasakan di berbagai daerah untuk menghilangkan disparitas antar daerah," imbuhnya kemudian.

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, tepat pada hari ini, Sabtu (20/10/2018), Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memasuki tahun keempatnya dalam memimpin Indonesia.

Dalam empat tahun kepemimpinannya, tentu ada banyak hal terjadi.

Terkait agenda penegakan hak asasi manusia (HAM), Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai, selama empat tahun masa kepemimpinan Jokowi, Indonesia mengalami kemunduran.

Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Usman karena menurutnya pemerintahan Jokowi terlalu mementingkan agenda pembangunan ekonomi.

• Luhut Klaim Belum Ada Satu Proyek pun yang Berpotensi Mangkrak dalam 4 Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK

Karena hal tersebut, maka agenda penegakan HAM dan demokrasi seolah dikesampingkan.

"Presiden Jokowi adalah presiden yang mementingkan ekonomi pembangunan di atas agenda yang lain. Agenda HAM tidak dianggap penting sehingga dikesampingkan. Salah satu korban terbesarnya adalah agenda hak asasi manusia," ujar Usman saat berbicara dalam Aksi Kamisan, di depan Istana Negara, Kamis (18/10/2018).

Usman bahkan memberikan pemaparan atas hasil penelitian sejumlah lembaga penelitian internasional yang menunjukkan penurunan indeks pemenuhan HAM dan demokrasi di Indonesia.