Kabar Tokoh
4 Tahun Pemerintahan Jokowi, Sertifikasi Lahan Terus Dilakukan, Konflik Agraria Masih Jadi Persoalan
4 tahun memerintah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah melegalisasi 13,8 juta bidang tanah di seluruh Indonesia
Penulis: Ananda Putri Octaviani
Editor: Astini Mega Sari
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Empat tahun memerintah Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah melegalisasi 13,8 juta bidang tanah (13.792.875 bidang) di seluruh Indonesia.
Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil.
Sofyan menjelaskan, sepanjang tahun 2018, tanah yang sudah bersertifikat hingga Oktober seluas 6.192.875 bidang dari target total 7 juta bidang.
"Sementara selama tiga tahun terakhir seluas 7,6 juta bidang. Jadi dalam empat tahun terakhir sudah 13,8 juta bidang. Tahun depan kami targetkan 9 juta bidang. Sampai akhir pemerintahan Jokowi bakal seluas 23 juta bidang yang bersertifikat," jelas Sofyan, di Jakarta, Kamis (18/10/2018).
Diketahui, sertifikasi lahan merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam menata persoalan agraria.
• 4 Tahun Kepemimpinannya sebagai Presiden, Jokowi Unggah Momen saat Berkemas di Ruang Gubernur DKI
Namun, kendati saat ini pemerintah terus memberikan perhatian pada program reforma agraria ini, konflik agraria nyatanya masih menjadi persoalan selama empat tahun masa kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla.
Hal ini seperti yang diungkapkan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Mohammad Choirul Anam dimana.
Anam menyebutkan, konflik agraria ini masih menjadi konflik yang kerap diadukan masyarakat.
"Salah satu pengaduan yang paling banyak itu konflik agraria, di dalamnya ada soal sumber daya alam," ujar Anam saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (19/10/2018).
Selain itu, pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah menjadikan pengaduan masyarakat tak lagi terbatas pada isu perkebunan, pertambangan, dan kehutanan.
Tapi juga terkait pembangunan jalan tol, revitalisasi jalur kereta api, pembangunan bandara, dan lain sebagainya.
Namun, Anam menjelaskan, konflik agraria ini tak hanya ada pada saat pemerintahan Jokowi saja.
"Setiap tahun memang banyak, tidak hanya di setiap pemerintahan Jokowi, hanya saja saat pemerintahan Jokowi juga besar," kata Anam.
• Kata Direktur Amnesty International Indonesia soal Penegakan HAM di Empat Tahun Kepemimpinan Jokowi
Sementara itu, data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menerangkan, sebanyak 659 konflik agraria terjadi di sepanjang tahun 2017, dengan luasan mencapai 520.491,87 hektar.
Ini meningkat 50 persen jika dibandingkan dengan tahun 2016.
Berdasarkan sektor yang dimonitor, sebanyak 208 konflik agraria terjadi di sektor perkebunan.
Sektor ini menempati posisi pertama dari seluruh jumlah konflik.
Setelahnya yaitu dari sektor properti sebanyak 199 konflik, infrastruktur 94 konflik, pertanian 78 konflik, kehutanan 30 konflik, pesisir/kelautan 28 konflik, dan pertambangan 22 konflik. (TribunWow.com/Ananda Putri Octaviani)
