Pemilu 2019
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dan Mahfud MD Beri Tanggapan soal Kampanye Hitam dan Negatif
Refly Harun dan Mahfud MD memberikan komentar terkait negative campaign dan black campaign yang menjadi pembicaraan
Penulis: Tiffany Marantika Dewi
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Dua pakar hukum tata negara, Refly Harun dan Mahfud MD turut berkomentar terkait negative campaign (kampanye negatif) dan black campaign (kampanye hitam) dalam gelaran pemilihan umum (pemilu).
Hal itu disampaikan kedua pakar hukum tersebut melalui Twitter miliknya masing-masing.
Mahfud MD yang juga Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi ini mengatakan bahwa black campaign adalah kampanye yang penuh fitnah dan kebihingan tentang lawan politik.
Sementara negative campaign merupakan kampanye yang mengemukakan sisi negatif dari lawannya.
"Black campaign adl kampanye yg penuh fitnah dan kebohongan ttg lawan politik.
Negative campaign adl kampanye yg mengemukakan sisi negatif/kelemahan faktual ttg lawan politik. Negative campaign tdk dilarang dan tdk dihukum krn memang berdasar fakta.
Yg bs dihukum adl back campaign," kicau Mahfud MD, Minggu (14/10/2018).
• Tegaskan Demokrat Tidak akan Kampanye Negatif dalam Pemilu, Andi Arief: Tugas Kami Mendidik Rakyat
Namun, Mahfud lebih mengimbau untuk melakukan adu program dibanding harus ber kampanye hitam maupun kampanye negatif.
"Intinya, sebaiknya kampanye itu adu program saja. Tak usah pakai black campaign atau negative campaign.
Tp kalau Anda terpaksa melakukan negative campaign maka tdk ada sanksinya. Barulah Anda bisa dihukum atau dipidanakan kalau melakukan black campaign," tambahnya.
Senada dengan Mahfud MD, Refly Harun juga berkomentar soal negative campaign dan black campaign.
Refly mengatakan bahwa kampanye negatif merupakan cara untuk mengekploitasi kelemahan lawan.
Dan hal tersebut merupakan hal yang lumrah dalam pemilu.
"Beda black campaign dan negatif campaign itu, yg prtama fitnah yg kedua faktual. Kampanye Pemilu umumnya membolehkan negative campaign sbg cara utk mngeksploitasi klmhn lawan.
Kalau seseorang berkampanye tentu akan menyampaikan hal positif dari dirinya (positive campaign) dan pastinya lebih banyak soal negatif faktual terhadap lawannya (negative campaign). Itu lumrah sih dlm pemilu. Dikontraargumen dg data dan fakta tandingan sj.
Negative campaign itu hanyalah metode kampanye tetapi blm tentu juga efektif dalam konteks pemilu Indonesia. Nggk perlu risau, belajarlah utk bersabar dan siapkan kontraargumen," kicau Refly Harun melalui Twitter @ReflyHZ, Senin (15/10/2018).
• Projo Sebut Slogan Make Indonesia Great Again yang Dikampanyekan Prabowo Sedang Dikerjakan Jokowi
Mengomentari kicauan dari Refly Harun, Wakil Ketua Majlis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa Presiden PKS Sohibul Iman juga pernah mengemukakan terkait negative campaign dan black campaign.
"Maka pak Sohibul Iman,Ph.D dlm arahannya kpd ribuan caleg DPR PKS kemaren,tegaskan;positive campaign itu yg harus dilakukn,black campaign tegas dilarang(zero tolerance), negative campaign boleh tp 20% saja.
Eh ada media yg nyebar fitnah/hoax:”presiden PKS bolehkn black campaign," kicau Hidayat Nur Wahid melalui Twitter @hnurwahid, Senin (15/10/2018).
Diberitakan sebelumnya, Sohibul Iman mempersilahkan kadernya untuk melakukan negative campaign di samping memperbanyak postivie campaign.
Hal itu disampaikan Sohibul dalam sambutannya kepada para kader PKS saat Konsolidasi Nasional Pemenangan Pemilu 2019, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10/2018).
"80 persen dalam kampanye kita harus positive campaign. Silakan untuk masuk ke negative campaign cukup 20 persen," ujarnya yang dikutip dari Kompas.com.
Sohibul menjelaskan kampanye negatif yang dimaksud adalah fakta-fakta soal kelemahan lawan.
"Negative campaign adalah kampanye yang kita angkat kelemahan lawan kita, tetapi ada faktanya. Enggak bohong itu namanya negative campaign, itu boleh, sebab publik harus tahu calon ini apa kelemahannya," terang dia.
Ia juga mengimbau para kadernya untuk tidak melakukan praktek politik uang.
• Anies Luncurkan Rumah DP 0 Rupiah, Hidayat Nur Wahid: Ini Bukti Janji Kampanye Ditepati
Menurut dia, dengan bukti kerja keras, publik dapat mendukung mereka.
Bahkan, mereka yang berasal dari kalangan menengah ke atas dapat turut memberi sumbangan secara finansial.
"Meraih kelas menengah ke atas tidak perlu uang, asal kita punya komitmen, menciptakan moral, memberikan kepastian hukum, memperjuangkan kepastian usaha, mereka bisa jatuh cinta kepada kita," tutur Sohibul.
"Tanpa harus diberi uang oleh kita, bahkan sebaliknya kalau mereka yakin kita bekerja untuk itu, kelas menengah justru bisa memberikan uang kepada kita," lanjut dia. (TribunWow.com/Tiffany Marantika)
