Harga BBM Premium Tak Jadi Naik, Fahri Hamzah Sindir Pemerintah dan Menteri ESDM

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara terkait tidak konsistennya pemerintah dalam membuat kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium.

Seperti yang dicuitkannya, Kamis (11/10/2018), Fahri menyindir pemerintah yang menggonta-ganti kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak.

Ia membandingkan ketidak konsistenan Pemerintah dengan kasus pembohongan publik yang dilakukan Ratna Sarumpaet.

• Faldo Maldini Sebut Retorika Tempe Setipis ATM Sama Baiknya Seperti Kerja Kerja Kerja

Bahkan dia mengatakan bahwa yang dilakukan pemerintah tersebut lebih berbahaya daripada apa yang dilakukan Ratna.

"Waktu dia bilang:
'Hari ini BBM naik....' itu gempar dapur rakyat sampai Goncang...

Lalu dia bilang:
'Maaf yg tadi Gak jadi...'

Pada level private itu lebih bahaya dengan RS yang bilang:
'Maaf saya bohong..'

Peristiwa pertama efeknya luas dan lebih penting untuk diperiksa.." cuit Fahri Hamzah.

Lebih lanjut dia juga memberikan sindiran pada Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Fahri kembali menghubungkannya dengan reaksi Prabowo Subianto saat Ratna Sarumpaet mengaku berbohong.

• Pernyataan Vladimir Putin soal Aksi Rusuh Khabib Nurmagomedov usai Kalahkan Conor McGregor

"Menteri: BBM naik sekarang!
(Rakyat mabuk..)
RS: Saya dikeroyok babak belur!
(Prabowo sibuk..)
Menteri: BBM Gak jadi naik!
(Rakyat tenang...)
RS: Saya bohong, itu operasi plastik...
(Prabowo minta maaf..)
Note:
RS tersangka!
Menteri mengubah kebijakan!" lanjut Fahri dalam cuitan selanjutnya.

Sebelumnya diberitakan  pemerintah tiba-tiba menunda menaikkan harga Premium dengan waktu yang tidak ditentukan.

• Bali Diguncang Gempa, Panitia Pastikan Acara IMF-World Bank 2018 Tetap Dilanjutkan

Awalnya Ignasius Jonan mengatakan harga premium akan mulai resmi naik pada Rabu (10/10/2018), pukul 18.00 WIB.

Jonan mengatakan harga BBM Premium akan naik menjadi Rp 7 ribu per liter yang sebelumnya Rp 6.500 per liter, dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, Rabu (10/10/2018).

Harga BBM Premium Pertamina Rp 7.000 per liter tersebut berlaku untuk wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali).

Sedangkan untuk wilayah di luar Jamali, Premium dijual seharga Rp 6.900.

"Untuk Jamali (Jawa, Madura, dan Bali) harga per liter jadi Rp 7.000. Sementara di luar Jamali jadi Rp 6.900," kata Jonan saat ditemui di Sofitel Hotel, Nusa Dua, Rabu (10/10/2018).

Kemudian tak berselang lama, Jonan mengatakan Jokowi telah memberi arahan untuk menunda kenaikan harga premium tersebut, dilansir dari Tribunnews.com, Rabu (10/10/2018).

"Saya sudah lapor bapak presiden, bahwa PT Pertamina (Persero) tidak siap melaksanakan kenaikan harga BBM hari ini. Jadi Presiden memberi arahan agar ditunda kenaikan harga BBM Premium dan dibahas ulang," ujar Jonan di ruang VIP Bandara Ngurah Rai Bali, Rabu (10/10/2018) pukul 18.30 Wita.

Mengenai durasi waktu penundaan, Jonan mengaku tidak pasti.

"Sampai Pertamina siap. Jadi ditunda sampai waktu yang tidak ada waktunya. Demikian sesuai arahan bapak presiden," ujar Jonan.

• Kritik Langkah Tim Prabowo-Sandi, Guntur Romli: Ratna Itu Orang yang Terkenal dengan Timbunan Hoaks

Menanggapi hal itu, Fahri Hamzah menyebut pemerintahan sekarang berbeda dengan pemerintah sebelumnya.

Pada masa Orde baru, pemerintah sangat hati-hati dalam menentukan harga BBM.

Bahkan pemerintah menyampaikan pidato, mengenai alasan menaikkan harga BBM.

Sementara yang terjadi sekarang ini pemerintah cenderung diam-diam dan tidak terbuka dalam menaikkan harga BMM.

"Padahal sampai kapanpun BBM itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Itulah kenapa negara menjamin kepemilikan dan penguasaannya sesuai Pasal 33 itu kepada negara. Kalau naiknya begini, itu udah kaya BBM di tangan privat, seenaknya," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Sekarang ini kata Fahri menaikkan harga BBM seperti menaikkan harga makanan.

Tidak hati-hati dan cenderung sembrono.

"Orang menaikkan harga, seperti orang menaikkan harga gorengan atau pecel lele kalau kayak begini. Padahal ini kan adalah barang strategis, yang oleh konstitusi dimandatkan khusus kepada negara, pemerintah supaya ini dipegang karena hajat hidup orang banyak. Lah ini kaya lepas dan kayanya terjadi kekacauan gitu," pungkasnya. (*)