Projo Laporkan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi ke Bawaslu

TRIBUNWOW.COM - Relawan Pro Joko Widodo (Projo) melaporkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait berita kebohongan aktivis Ratna Sarumpaet, Kamis (4/10/2018) sore.

Dalam keterangan pers yang diterima TribunWow.com, Projo melaporkan BPN Prabowo-Sandiaga ke Bawaslu dengan dugaan pelanggaran Pemilu.

Ketua Bidang Hukum DPP Projo, Silas Dutu mengatakan, pihaknya telah melaporkan BPN Prabowo-Sandi ke Bawaslu pada pukul 16.00 WIB.

• Prabowo Subianto Sebut Dapat Info jika Ratna Sarumpaet Kemungkinan Alami Tekanan Kejiwaan

Dalam laporan itu, Projo melampirkan berkas berupa print out media online, dan 4 file video dengan format MP4 dengan menampilkan Fadli Zon, Fahri Hamzah, Hanum Rais dan Prabowo Subianto.

• 17 Nama yang Dilaporkan Farhat Abbas terkait Kebohongan Ratna Sarumpaet hingga Reaksi Timses Prabowo

Silas mengatakan, BPN Prabowo-Sandiaga telah menyebarkan dan menyampaikan berita bohong atau hoaks tentang penganiayaan Ratna Sarumpaet.

Lebih lanjut, Silas menilai penyebaran berita bohong itu dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif.

"Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto dan politisi-politisi yang tergabung dalam Badan Pemenangan Prabowo-Sandi telah menyebarkan dan menyampaikan berita bohong tentang penganiayaan Ratna Sarumpaet secara sistematis, terstruktur dan masif sehingga mendiskreditkan pemerintah Jokowi," kata Silas dalam keterangan tertulisnya, Kamis.

• Buntut Hoax Penganiayaan Ratna Sarumpaet, Prabowo dan Fadli Zon Dilaporkan ke Polisi

Berita kebohongan Ratna Sarumpaet, kata Silas, menjadi usaha mengarahkan dan membentuk opini publik untuk bahwa pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang represif, melanggar HAM, pemerintahan yang tidak perduli perempuan, orang miskin, mengabaikan keadilan dan pemerintahan yang merusak demokrasi

"Akibat dari pernyataan-pernyataan bohong capres Prabowo Nomor Urut 02 dan politisi-politisi yang tergabung dalam Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Jokowi selaku Capres Nomor Urut 01 dan selaku incumbent mendapatkan sentimen negatif publik dan pemilih sehingga merugikan elektoral Jokowi selaku Capres Nomor Urut 01," tutup Silas Dutu. (*)