Usul Proyek Reklamasi Diaudit BPK, Fahri Hamzah: Besar Dugaan Saya Persekongkolan Terjadi di Pusat

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menanggapi penghentian reklamasi Teluk Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Hal itu disampaikannya melalui akun Twitter-nya, @Fahrihamzah, Kamis (27/9/2018).

Awalnya, Fahri Hamzah mentautkan pemberitaan terkait pernyataan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gembong Warsono yang menilai pencabutan izin reklamasi bertentangan dengan pemerintah pusat.

• Pasca Penghentian Reklamasi, Bagaimana Nasib Empat Pulau yang Sudah Terlanjur Dibangun?

Video Pilihan

Menanggapi hal itu, Fahri Hamzah mengusulkan agar proyek reklamasi ini diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurutnya, ada persengkokolan yang terjadi di pusat, hal itu akan menjadi alasan bagi DPR RI untuk membentuk pansus penyelidikan atau angket.

Dengan begitu, kata Fahri, akan diketahui siapa yang bersalah dalam proyek reklamasi ini.

"Itulah sebabnya Saya usul audit @bpkri supaya kasus ini jelas . Besar dugaan saya persekongkolan terjadi di pusat. Maka ada alasan @DPR_RI membentuk pansus penyelidikan atau angket...siapa yang salah? Gubernur @aniesbaswedan atau pusat?" tulis Fahri Hamzah.

Sebelumnya, Fahri Hamzah mengatakan audit yang dilakukan oleh BPK ditujukan untuk mengetahui pihak-pihak yang 'bermain nakal' di proyek reklamasi.

“Jangan lupa audit BPK pak... Biar ketahuan siapa yg main belakang,” cuit Fahri Hamzah.

• Anies Baswedan Hentikan Reklamasi Teluk Jakarta, Fahri Hamzah: Jangan Lupa Audit BPK Pak

Sementara itu, diberitakan Kompas.com, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Gembong Warsono, izin proyek reklamasi secara keseluruhan dikeluarkan oleh pemerintah pusat.