Agenda Presiden

Jokowi Minta Pejabat Laksanakan Tahapan Rencana Aksi Nasional Bela Negara 2018-2019

Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 sebagai upaya bela negara agar menjadi lebih sistematis, testruktur, terstandarisasi dan masif.

Jokowi Minta Pejabat Laksanakan Tahapan Rencana Aksi Nasional Bela Negara 2018-2019
Grafis Tribunwow/Kurnia Aji Setyawan
Joko Widodo - Presiden Republik Indonesia 

Kemudian pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, gubernur dan bupati atau wali kota.

Jokowi juga menginstruksikan para pejabat di atas untuk melaksanakan rencana Rencana Aksi Nasional Bela Negara dengan berpedoman pada modul yang disusun dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Soal Nama Koalisi Capres-Cawapres, Zara Zettira: Tujuan atau Kerja Dulu?

Selain itu, presiden juga menginstruksikan khusus kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengoordinasikan pemerintah daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019.

Sementara untuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas agar melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019.

Serta Sekretaris Kabinet untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Instruksi Jokowi ini.

Dalam informasinya, Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 ini akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Bagian Anggaran kementerian dan lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inpres ini juga mengikutsertakan peran masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inpres berlaku pada tanggal 18 September 2018, sesuai dengan waktu dikeluarkannya. (*)

Ikuti kami di
Penulis: Mutmainah Rahmastuti
Editor: Lailatun Niqmah
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved