Fahri Hamzah: Beras Bukan Sekadar Produk Pertanian, tapi juga Stabilisator Politik Kekuasaan

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, angkat bicara terkait pemberitaan impor beras.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Fahri Hamzah melalui laman Twitter miliknya, @Fahrihamzah yang diunggah, pada Kamis (20/9/2018).

Melalui unggahannya, Fahri Hamzah menyebutkan dirinya memikirkan permainan impor beras oleh mafia impor.

Ia menjelaskan, bahwa kicauannya itu merupakan jawaban atas pertanyaan soal bagaimana Kementerian Perdagangan (Kemendag) menentukan besaran cadangan pangan.

• Asia Sentinel Minta Maaf, Ferdinand Hutahaean: Kami akan Tuntut Media Lokal yang Ikut Sebar Fitnah

Dalam kicauannya itu, Fahri Hamzah juga menyebutkan bahwa beras memiliki peran dalam stabilisasi politik kekuasaan.

Lebih lanjut, Fahri Hamzah menekankan bahwa beras bukan hanya komoditas ekonomi, namun juga komoditas politik.

Berikut kicauan lengkap Fahri Hamzah mengenai hal tersebut.

"Sebelum tidur, Gak bisa tidur mikirin permainan #ImportBeras oleh #MafiaImport yg katanya sudah jera.

Saya twit menjawab pertanyaan bahwa jika Bulog dalam menentukan besaran cadangan pangan pemerintah berdasarkan penyerapan gabah petani. Kalau kemendag dengan apa ya?

• Jelang Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta, Ridwan Kamil Berikan Peringatan Dini

Tapi satu hal yg harus dicatat tebal, sejarah mengajarkan bahwa beras sejak era kerajaan hingga era republik bukan hanya sekedar produk pertanian, tapi ia juga stabilisator politik kekuasaan.

Beras adalah soal politik dan daya tahan, stamina rakyat dan kekuasaan.

Oleh karenanya beras tidak hanya komoditas ekonomi tapi juga komoditas politik, politik kebijakan beras selalu menjadi isu laten jelang pemilu, ruang abu abu impor ada karena adanya kewajiban cadangan pangan pemerintah.

Baik pusat maupun daerah, disinilah data dimainkan.

UU mempersyaratkan impor pangan diizinkan apabila kecukupan produksi nasional dan cadangan pangan pemerintah kurang, Problemnya apakah produksi dan cadangan pangan pemerintah surplus atau minus?

Di pihak pemerintah sendiri data tak pernah padu. #MafiaImport

Terjadi perbedaan antara kementan, bulog dengan kemendag, menteri yg bertugas menjaga produksi, otoritas yg bertugas sebagai pembeli dr hasil produksi masyarakat, dan menteri yg berdagang padahal sebetulnya bertugas dengan pertimbangan kepentingan nasional.

• Update Polling Iwan Fals, Join Unggul 18 Persen atas Padi

Ini bukan soal angka statistik tapi ini adalah politik ekonomi pangan, dan lebih dari ekonomi politik, pangan dalam hal ini beras membawa pengaruh bagi pertahanan negara.

Ketidakpastian beras adalah ketidakpastian stabilitas dan daya tahan nasional. Ini serius.

Pangan berpotensi menjadi ancaman non tradisional dan non kovensional bagi pertahanan negara.

Bukan hanya dalam masalah ketersediaan. Tapi juga dalam perang dagang komoditas.

Karena itu isu #ImportBeras dan #MafiaImport ini dapat dikategorikan kepada isu keamanan nasional.

Pemaksaan pembukaan kran impor pangan akan membawa kenaikan inflasi, keresahan petani dan runtuhnya kedaulatan pangan.

Ini menunjukan rapuhnya kedaulatan nasional akibat bolongnya pertahanan negara nir militer.

Entahlah kita sedang bertahan? Menyerang atau bunuh diri?

Selamat tidur kawan2 dan jangan main-main soal perut rakyat.

Biar pejabat petugas berantem, tetap waspada.

Mari dorong keterbukaan, ada apa di balik simpang siur ini.

Waspada pak @jokowi ada tikus mati di lumbung padi.

Selamat pak Buwas pemberani!" tulis Fahri Hamzah.

• VIDEO: Dapat Kartu Merah Ronaldo Menangis, Cetak Rekor Buruk di Liga Champions

Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menyindir eks Dirut Bulog soal impor beras ke tanah air.

Namun Buwas tidak secara langsung menyebutkan siapa yang dimaksud.

"Ada yang menyampaikan Bulog tetap impor, Bulog harus impor. Celakanya yang menyampaikan hal ini malah mantan Dirut Bulog, dia tidak mengerti. Itukan (pada) masa (kepemimpinan) beliau. Hitungan beliau jangan dibawa sekarang. Jangan jadi pengkhianat bangsa, dari mana hitungannya itu?," tutur Buwas di Kantor Pusat Bulog Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Padahal berdasarkan analisis yang didapatkan Buwas dari tim ahli independen yang dibentuknya, Indonesia tidak perlu impor beras hingga Juni 2019.

Buwas juga meminta agar yang bersangkutan tidak mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan kepentingan orang banyak.

• Respons Gibran Ditanya soal Akun Sosmed Milik Jan Ethes

"Jangan rusak situasi karena kepentingan. Jangan campurkan dengan kepentingan pribadi dan kelompok, jangan main-main. Ini pesan saya ke orang yang asal ngomong itu," ujar Buwas geram.

Namun demikian, Buwas berharap masalah beras ini tidak terus diperpanjang dan membuat masyarakat resah.

"Situasi ini biar adem, jangan dibuat panas. Kita profesional pada bidang kita. Saya tidak ingin (masalah) berkepanjangan. Saya ingin kerja untuk kepentingan bangsa dan negara ini," ujar mantan Kepala Badan Narkotika Nasional ini.

"Saya pesan ke teman-teman yang senang provokasi tolong berhenti. Cek dulu, jangan langsung langsung bunyi. Saya harap tidak terjadi lagi," tambah Buwas.(TribunWow.com/ Ananda Putri Octaviani)