Soal Iklan Jokowi Tayang di Bioskop, Hidayat Nur Wahid: Dicopot Saja

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid ikut mennaggapi terkait iklan pencapaian pemerintahan Joko Widodo yang tayang di bioskop.

Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, Kamis (13/9/2018), Hidayat mengatakan ia setuju jika iklan tersebut dicopot.

"Saya setuju kalau iklan semacam itu dicopot saja," ujar Hidayat di komplek parlemen, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Menurutnya, iklan yang ada di bioskop dinilai lebih menonjolkan sosok Jokowi, meski pemerintah memang punya kewajiban untuk menyampaikan capaian kinerja pemerintahan.

• Viral Iklan Jokowi di Bioskop, Sejumlah Tokoh Beri Tanggapan

Namun karena Jokowi menjadi Bakal Calon Presiden, Hidayat menuturkan bisa menimbulkan tafsir yang berbeda-beda.

Ia menilai baiknya iklan capaian pemerintah dipasang di tempat lain.

"(Tetapi ini) alih-alih menghadirkan simpati itu akan menghadirkan antipati. Jadi ini makna negatif campaign kalau pemerintah memahami ini negatif campaign lah buat apa dilanjutkan," kata dia.

Namun Hidayat tidak mau sebut hal tersebut sebagai kampanye karena menurutnya hal itu merupakan penilaian sejumlah masyarakat di media sosial.

Respon yang sama sebelumnya diungkap Fadli Zon selaku Wakil Ketua DPR yang juga meminta agar iklan tersebut dicopot dari bioskop, Rabu (12/9/2018).

• Bambang Elf Sebut Iklan Jokowi Boleh Dilakukan, Andi Arief dan Zara Zettira Beri Tanggapan

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menanggapi keluhan dari netter dengan akun @RajaPurwa.

"Tolong Pak dengan sangat jangan bikin illfeel yg nonton, yg udeh2 plng kerumah pada mules dan mencret semua... (emoji senyum).

Warganet: Iklan Jokowi Di Bioskop Merusak Suasana #2019GantiPresiden," tulis @RajaPurwa.
Kemudian Fadli Zon menanggapinya.

"Sebaiknya iklan ini dicopot dr bioskop," balas Fadli Zon.

Menanggapi kritikan pemasangan iklan capaian pemerintah di bioskop tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika diwakilkan Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu memberikan klarifikasi melalui halaman Facebook pribadinya, Rabu (12/9/2018) malam.

Dalam videonya, Ferdinandus mengungkapkan hal tersebut bukan bagian dari kampanye.

“Yang kami sampaikan tersebut bukan bagian dari kampanye. Kementerian Kominfo tidak sama sekali melakukan kampanye terkait dengan pencapresan Pak Jokowi pada periode mendatang,” ujar Ferdinandus.

Dalam keterangan videonya, Ferdinandus menulis poin-poin klarifikasi Kemenkominfo.

Yang pertama, "Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menjalankan tugas sebagai Humas Pemerintah (Government Public Relation) sebagaimana amanat UU No 39 Tahuh 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden No 54 Tahun 2015 dan Inpres No 9 Tahun 2015."

"Sebagai Humas Pemerintah, Kementerian Kominfo RI selalu berupaya menyampaikan program, kebijakan, kegiatan dan capaian, baik yang sudah, sedang, dan akan dilakukan pemerintah kepada publik melalui berbagai saluran yg tersedia, termasuk melalui iklan layanan masyarakat."

Ferdinandus juga menuliskan penayangan iklan layanan masyarakat di bioskop dipilih karena jumlah penonton yang terukur.

"Penayangan iklan layanan masyarakat di bioskop dipilih sebagai salah satu kanal karena dinilai tepat sasaran mengingat jumlah penontonnya terukur.

Untuk diketahui, pengelola bioskop menyediakan space utk iklan sebelum penayangan sebuah film."

Lanjutnya, ia menuliskan anggaran pembuatan iklan tersebut dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemkominfo.

"Anggaran yg digunakan utk iklan layanan masyarakat tersebut dibebankan pada DIPA Kementerian Kominfo Tahun 2018, yg mana proses perencaannya telah disiapkan sejak pertengahan 2017."

(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)