Andi Arief: Partai Demokrat Siap Memberi Masukan pada Pak Jokowi jika Diperlukan

TRIBUNWOW.COM - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief turut menanggapi kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter @AndiArief_ yang diunggah pada Jumat (7/9/2018).

Andi Arief menyebut sejumlah cara yang diambil pemerintah untuk mengatasi pelemahan rupiah.

Seperti menaikkan pajak impor hingga menunda sejumlah proyek infrastruktur.

Ia pun menanyakan apakah cara tersebut efektif?

Meski demikian, Andi Arief mengungkapkan jika langkah apa pun yang diambil Jokowi, Demokrat akan memberikan dukungan.

• Ketua Progres 98 Faizal Assegaf: Semoga Erick Thohir Dapat Membuat Sandiaga Insaf

Bahkan, jika diperlukan, Demokrat siap memberikan masukan kepada Jokowi agar permasalah ini segera dapat diatasi.

"Upaya pemerintah atasi rupiah melemah:
-Naikkan pajak impor seribu lebih item
-menunda infrastruktur
dan beberapa himbauan lainnya

Apakah akan efektif? belum ada penjelasan, yg jelas kode dari Menkeu bahwa saat ini terjadi Badai yang sempurna.

Adakah perlindungan orang miskin?

Apapun yang dilakukan pemerintah saat ini utk cari terobosan atasi pelemahan rupiah akan didukung Partai Demokrat.

Namun kami tak akan berhenti mengingatkan agar dalam situasi seperti ini rakyat miskin/mendekati miskin harus dilindungi dari dampak.

Disarankan pemerintah lebih utamakan cari kebihakan2 yang efektif atasi pelemahan rupiah dan dampaknya, ketimbang sibuk membela diri atas sesuatu yg sdh terjadi saat ini.

Apapun ekonomi kita sedang terganggu.

Jika diperlukan, Partai demokrat yg saat berkuasa mampu atasi persoalan rumit di tahun 2008 siap memberi masukan pada Pak Jokowi.

Ini bukan soal kredit politik, tapi menyangkut lebih besar dari itu, ada nasib rakyat. Sekali lagi jika diperlukan," tulis Andi Arief.

• Buktikan Omongan Sandiaga Keliru, Guntur Romli Unggah Video Istri Belanja dengan Uang Rp 100 Ribu

Instruksi Jokowi

Diberitakan sebelumnya, melemahnya rupiah membuat Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada jajaran kabinetnya menyikapi dengan beragam cara.

Untuk menguatkan rupiah kembali, menurut Jokowi, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi di sektor fiskal, moneter, industri, dan para pelaku usaha.

"Saya kira koordinasi yang kuat ini menjadi kunci sehingga jalannya itu segaris semuanya," ujar Jokowi, dikutip dari laman Setkab.

Presiden Jokowi juga memberikan target kepada jajarannya untuk segera memperbaiki transaksi berjalan dengan menggenjot ekspor dan investasi di dalam negeri.

Sebab, saat ini transaksi berjalan mengalami defisit 3 persen.

"Dengan investasi dan ekspor yang meningkat, kita bisa menyelesaikan defisit transaksi berjalan, kalau ini selesai, itu akan menyelesaikan semuanya," ujar Jokowi.

"Target saya sudah berikan agar dalam satu tahun, betul-betul ada perubahan di penyelesaian defisit transaksi berjalan," lanjut dia.

Beberapa upaya memperbaiki defisit transaksi berjalan, kata Jokowi, adalah diterapkannya 20 persen biodiesel atau B20, yang diyakini dapat mengurangi impor minyak cukup besar.

Selain itu, pemerintah juga mendorong tingkat komponen dalam negeri (TKDN) kepada perusahaan BUMN maupun swasta.

"Ini saya sampaikan kepada kementerian, baik ke swasta maupun kepada BUMN, agar lokal konten diperhatikan, kalau bisa pakai semua komponen dalam negeri, ada penghematan 2 miliar dollar AS sampai 3 miliar dollar AS," ujar Jokowi. 

Kebijakan Impor Baru

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah resmi merilis kebijakan tarif impor baru guna mengendalikan laju impor barang konsumsi pada PPh pasal 22.

Diberitakan Kontan.co.id, Rabu (5/9/2018), tarif pajak Barang Mewah (BM) naik dari yang sebelumnya berada di range 10 hingga 50 persen, kini disamakan menjadi 50 persen sesuai dengan PPh pasal 22.

Pemerintah juga mengeluarkan instrumen tambahan yakni menaikkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil mewah.

Kenaikan PPnBM ini mencapai 10 hingga 125 persen, dari sebelumnya 2,5 hingga 7,5 persen.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani memaparkan mobil mewah akan dikenakan biaya impor baru sehingga harganya menjadi tiga kali lipat dari harga asli di negara asalnya, dikutip dari Kompas.com, Kamis (6/9/2018).

“Jadi kalau mobil mewah masuk sini, mereka harus membayar 125 persen (PPnBM) ditambah bea masuk 50 persen, PPn 10 persen, ditambah PPh 10 persen, kira-kira hampir dikenakan 190 persen dari harganya,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menuturkan adanya kebijakan ini diharapkan bisa mengurangi laju impor mobil mewah di Indonesia.

Ia menunjukkan data total nilai mobil impor utuh dari bulan Januari hingga Agustus 2018 mencapai 87,88 juta dolar Amerika Serikat (AS).

Angka tersebut menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 41,94 juta dolar AS.

Kebijakan tarif impor ini diterapkan untuk merespon kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

Tunda Proyek Listrik

Menteri Koordinasi Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, memutuskan untuk menunda sejumlah proyek pembangunan listrik di Pulau Jawa.

Dikutip dari  situs resmi Sekretariat Kabinet RI, Setkab.go.id, Kamis (6/9/2018), hal ini diungkapkan usai menghadiri Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) Forum Negara Kepulauan dan Pulau (AIS) ke-2 di Jakarta, Kamis (6/9/2018) pagi.

“Kami reschedule beberapa proyek listrik mungkin enam bulan atau satu tahun. Kami mau menenangkan dulu masalah currency ini,” kata Luhut Binsar Panjaitan.

Menurut Luhut, penundaan ini upaya untuk mengendalikan impor komponen yang menyebabkan defisit transaksi perdagangan, dan membuat nilai tukar rupiah terus melemah.

Luhut merasa perusahaan pembangkit listrik tidak menaati kewajiban pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sehingga impor komponen melambung.

Namun, Luhut tidak mengungkapkan proyek mana saja yang ditunda.

• Fadli Zon Kritik Jokowi soal Pelemahan Rupiah, Jubir PSI: Kamu Sibuk Nyinyir, Dia Sibuk Kerja

Ia hanya memastikan jumlahnya nanti dibatasi oleh proyek-proyek kelistrikan yang belum mencapai penyelesaian pembiayaan atau financial close.

“Jadi yang sudah financial close akan terus (berjalan),” tegas Luhut.

Proyek kelistrikan yang belum mencapai financial close diperkirakan mencapai sekitar 15.200 MW, yang awalnya ditargetkan selesai pada tahun 2019.

Namun akhirnya ditunda hingga tahun 2021-2026.

Penundaan pembangunan proyek pembangkit listrik ini diyakini tidak akan mempengaruhi target kelistrikan yang kini akan mencapai pada akhir 2019. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)