Gejolak Rupiah
Andi Arief: Partai Demokrat Siap Memberi Masukan pada Pak Jokowi jika Diperlukan
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief turut menanggapi kondisi perekonomian Indonesia saat ini.
Penulis: Laila N
Editor: Mohamad Yoenus
Pemerintah juga mengeluarkan instrumen tambahan yakni menaikkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil mewah.
Kenaikan PPnBM ini mencapai 10 hingga 125 persen, dari sebelumnya 2,5 hingga 7,5 persen.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani memaparkan mobil mewah akan dikenakan biaya impor baru sehingga harganya menjadi tiga kali lipat dari harga asli di negara asalnya, dikutip dari Kompas.com, Kamis (6/9/2018).
“Jadi kalau mobil mewah masuk sini, mereka harus membayar 125 persen (PPnBM) ditambah bea masuk 50 persen, PPn 10 persen, ditambah PPh 10 persen, kira-kira hampir dikenakan 190 persen dari harganya,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menuturkan adanya kebijakan ini diharapkan bisa mengurangi laju impor mobil mewah di Indonesia.
Ia menunjukkan data total nilai mobil impor utuh dari bulan Januari hingga Agustus 2018 mencapai 87,88 juta dolar Amerika Serikat (AS).
Angka tersebut menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 41,94 juta dolar AS.
Kebijakan tarif impor ini diterapkan untuk merespon kondisi perekonomian Indonesia saat ini.
Tunda Proyek Listrik
Menteri Koordinasi Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, memutuskan untuk menunda sejumlah proyek pembangunan listrik di Pulau Jawa.
Dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet RI, Setkab.go.id, Kamis (6/9/2018), hal ini diungkapkan usai menghadiri Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) Forum Negara Kepulauan dan Pulau (AIS) ke-2 di Jakarta, Kamis (6/9/2018) pagi.
“Kami reschedule beberapa proyek listrik mungkin enam bulan atau satu tahun. Kami mau menenangkan dulu masalah currency ini,” kata Luhut Binsar Panjaitan.
Menurut Luhut, penundaan ini upaya untuk mengendalikan impor komponen yang menyebabkan defisit transaksi perdagangan, dan membuat nilai tukar rupiah terus melemah.
Luhut merasa perusahaan pembangkit listrik tidak menaati kewajiban pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sehingga impor komponen melambung.
Namun, Luhut tidak mengungkapkan proyek mana saja yang ditunda.
• Fadli Zon Kritik Jokowi soal Pelemahan Rupiah, Jubir PSI: Kamu Sibuk Nyinyir, Dia Sibuk Kerja