Pilpres 2019
Keputusan Pihak Kepolisian Larang Deklarasi Gerakan 2019 Ganti Presiden Dinilai Tepat oleh Luhut
Keputusan pihak Kepolisian melarang deklarasi gerakan 2019 ganti presiden di beberapa daerah dinilai tepat oleh Menteri Kemaritiman Luhut Binsar.
Editor: Kurnia Aji Setyawan
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Keputusan pihak Kepolisian melarang deklarasi gerakan 2019 ganti presiden di beberapa daerah dinilai tepat oleh Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Mantan Komandan Satgas Tempur Khusus Pasukan Pemburu Kopassus (Detasemen-86) itu juga menilai tindakan pihak Kepolisian tidaklah refresif.
• Gempa 6,2 dan 5,8 SR Guncang NTT
"Ya ngapain sih ribut-ribut. Ya enggak apa-apa (dilarang), daripada bentrok," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (27/8/2018).
Luhut menilai, gerakan 2019 ganti presiden bermuatan provokasi. Hal ini dinilai justru akan menimbulkan gesekan dengan masa yang tidak setuju dengan gerakan tersebut.
Daripada deklarasi 2019 ganti presiden, Luhut menyarankan agar masa menonton dan menikmati pesta olahraga terbesar negara Asia, Asian Games yang digelar di Jakarta dan Palembang.
"Kita ini biarkan tenang, coba nikmati tuh Asian Games, coba semua penuh medali sekarang hampir 20 (medali emas) pernah kita bayangkan sekarang," kata dia.
Sebelumnya, sejumlah tokoh penggerak aksi #2019GantiPresiden di tolak di sejumlah daerah di Indonesia. Beberapa aksi bahkan nyaris berujung dengan kericuhan.
• 4 Makanan yang Ternyata Tak Punya Masa Kedaluwarsa, Bisa Dikonsumsi Kapan Saja
Sebut saja Neno Warisman yang dihadang massa ketika tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II.
Selain itu juga penolakan terjadi kepada Politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani di Surabaya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Luhut: Enggak Apa-apa Deklarasi #2019GantiPresiden Dilarang, daripada Bentrok"
