Rocky-Ratna Tak Diizinkan Isi Diskusi, Sudjiwo Tedjo dan Syamsuddin Haris Beri Tanggapan

TRIBUNWOW.COM - Budayawan Sudjiwo Tedjo dan analis politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris menanggapi terkait tidak diizinkannya Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet untuk mengisi sebuah diskusi di Bangka Belitung.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak dari laman Twitter keduanya yang diunggah pada Sabtu (25/8/2018).

Sudjiwo Tedjo mengaku jika dirinya bukan pendukung Rocky Gerung maupun Ratna Sarumpaet.

• Ruhut Sitompul: Ratna Sarumpaet, Rocky Gerung dan Neno Warisman Bikin Sensasi di Daerah

Namun, kata Sudjiwo Tedjo, jika ada tekanan atau ancaman dari kelompok masyarakat seharusnya kepolisian bertanggungjawab mengamankan acara diskusi itu.

"Aku bukan pendukung Ratna-Gerung atau siapa pun,

tp kalau setiap ada tekanan/ancaman dari anggota masyarakat pd suatu acara maka acara itu tak diizinkan berlangsung terus masa depan kita semua gmn?

Bukankah aparat keamanan justru harus bertanggungjawab ngamanin acara?" cuit Sudjiwo Tedjo melalui akun Twitter, @sudjiwotedjo.

Sementara itu, Syamsuddin Haris menyesalkan sikap kepolisian Bangka Belitung melarang diskusi yang menghadirkan dua tokoh tersebut.

Menurutnya, kebebasan sipil termasuk kebebasan berbicara harus menjadi roh demokrasi Indonesia.

Dikatakannya, kepolisian seharusnya menindak organisasi masyarakat (ormas) yang menolak kegiatan diskusi tersebut.

"Patut disesalkan jika benar polisi Bangka Belitung melarang diskusi yg menghadirkan Rocky Gerung & Ratna Sarumpaet.

Kebebasan sipil, termasuk kebebasan berbicara, harus menjadi roh demokrasi kita.

Yg hrs ditindak justru ormas yg tolak kegiatan diskusi tsb" tulis Syamsuddin Haris, melalui akun @sy_haris.

Diberitakan Kompas.com, Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung, AKBP Abdul Munim memastikan, pihaknya tidak akan memberikan izin kegiatan diskusi yang akan dihadiri Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet.

Hal ini dikarenakan adanya penolakan dari sekelompok ormas dan organisasi kepemudaan.

“Kalau giat tersebut akan berlangsung di Babel, dikhawatirkan akan mengganggu situasi Kamtibmas di Babel yang sudah kondusif,” kata Abdul Munim, Jumat (24/8/2018).

Sekelompok massa menolak kehadiran Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet saat aksi unjuk rasa di depan Mapolda Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (24/8/2018) siang.

Koordinator Aksi yang mengatasnamakan perwakilan mahasiswa dan resimen Yudha Putra PPM, Rikky Fermana, mengatakan, penolakan disampaikan karena diskusi yang hendak dihadiri Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet dinilai bermuatan politis.

“Kami menolak karena belum ada ketentuan KPU terkait aturan kampanye. Sementara diskusi yang hendak mereka hadiri mengusung tema pada 2019 ganti presiden,” kata Rikky.

• Fadli Zon dan Suryo Prabowo Komentari Rocky Gerung-Ratna Sarumpaet yang Tak Diizinkan Isi Diskusi

Dia mengungkapkan, kehadiran Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah, dikhawatirkan memicu perpecahan di kalangan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

“Kami menolak kegiatan tersebut diadakan di Kepulauan Bangka Belitung dan menjadi contoh atau pilot project kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.

Diskusi yang melibatkan Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet bakal digelar Sabtu (25/8/2018) di Warung Umah Ubi Atok Kulop, Pangkal Pinang.

• Tak Diizinkan Mengisi Diskusi dengan Rocky Gerung, Ratna Sarumpaet: Rezim Panik

Politisi Gerindra Ahmadi Sofyan mengatakan, dirinya siap hadir jika acara berjalan sesuai jadwal.

Dia memastikan bukan bertindak sebagai inisiator acara, melainkan hadir sebagai keynote speaker sesuai permintaan panitia.

“Apa nggak kebalik, justru yang heboh menolak itu malah bisa disebut provokator dan mengganggu kedamaian di Babel. Babel ini dikenal sangat toleran, siapa saja bisa masuk dan dilindungi. Orang Babel cerdas dan nggak bisa diprovokasi oleh siapa pun,” ujar Ahmadi.

Ahmadi mengatakan, dirinya tidak bisa menyebut diskusi itu bermuatan politis atau tidak, lantaran belum dilaksanakan.

Namun ia beharap, negara harus menjamin kebebasan orang untuk berdiskusi kapan dan di mana saja. (TribunWow.com/Rekarinta Vintoko)