Kontroversi Permintaan Jokowi ke TNI/Polri, Teddy Gusnaidi: Mereka Tak Punya Jawaban atas Tudingan

TRIBUNWOW.COM - Politisi PKPI, Teddy Gusnaidi angkat bicara terkait permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Polri dan TNI untuk mensosialisasikan keberhasilan program pemerintah kepada masyarakat.

Pernyataan Teddy ini diunggah melalui akun Twitter miliknya, @TeddyGusnaidi, Sabtu (25/8/2018).

Menurut Teddy, permintaan Jokowi sangat lumrah dan tidak melanggar apapun.

Teddy menilai jika para politikus tidak memiliki bukti saat menyalahkan Jokowi.

• Presiden Beberkan Fakta tentang Foto Anak Muda Bergaya Punk yang Mirip dengan Sosok Jokowi Muda

Pasalnya, menurut Teddy, para politikus tersebut tidak bisa menunjukkan aturan apa yang ditabrak Jokowi.

Teddy menambahkan, sosialisasi yang dilakukan oleh alat negara sudah dilakukan oleh negara sejak dahulu.

Ia mencontohkan, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), TNI pernah diminta untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kenaikan harga bensin.

Lebih lanjut, Teddy mengatakan jika TNI berfungsi sebagai penangkal, penindak dan pemulih.

Diterjemahkan oleh Teddy, TNI bisa turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan fakta, menangkal hoax, dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

Berikut ini kicauan lengkap Teddy Gusnaidi.

• Alasan Polisi Tak Izinkan Diskusi Rocky Gerung dan Ratna Sarumpet di Bangka Belitung

"1. Kemarin saya tantang dengan bertanya, Dimana salahnya ketika Jokowi meminta TNI-Polri Sosialisasikan Kinerja Pemerintah ke Masyarakat? Saya kemudian tambahkan, Bodoh jika ada yang menyalahkan hal itu, Benci boleh, bodoh jangan.

2. Tantangan saya dijawab dengan berbagai jawaban bodoh dan ngawur. Tapi semua jawaban itu tidak ada satupun bisa membantah, bahkan para politikus Partai yang berkoar-koar menyalahkan Jokowi diam. Mereka ternyata tidak punya jawaban atas tudingan konyol mereka. Penyakit gak tuh?

3. Mereka bilang bedakan sama alat pemerintah, melanggar UU dan konstitusi, mengacak sistem kenegaraan, kampanye, marketing, humas, politik praktis, dwi fungsi dsbnya. Tapi ketika saya tanya lagi dimana aturan yang menyalahkan? diam semua.. termasuk para politikus ngawur itu.

4. Saya jelaskan dengan dua hal ya.., pertama fakta dilapangan, soal sosialisasi yg dilakukan alat negara ke masyarakat itu sudah dilakukan dari dulu dan tdk ada masalah. Contoh di zaman SBY, TNI pun pernah diminta memberikan pemahaman ke masyarakat terkait kenaikan harga bensin.

• Ketua Bawaslu Bersikukuh Minta Kesaksian Andi Arief Terkait Dugaan Mahar Politik

5. Dan di zaman digital ini, menemukan berita TNI-Polri turun memberikan sosialisasi ke masyarakat banyak. Tinggal dicari saja. Ini tidak pernah jadi masalah, tapi menjelang Pilpres jadi masalah dan yang mempermasalahkan ternyata tidak punya kemampuan intelektual sama sekali.

6. Kedua, Ngawur permanen kalau ada pihak apalagi politikus yang mengatakan, TNI Polri sebarkan hasil kerja pemerintah, itu pelanggaran. Pasti mereka itu berfikirnya polisi hanya mengatur lalu lintas dan TNI hanya untuk perang. Sayangnya, kebodohan itu mereka utarakan ke publik.

7. Berdasarkan UU TNI, TNI itu berfungsi sebagai Penangkal, Penindak dan Pemulih. Mereka pikir TNI itu hanya penindak saja. Dengan TNI turun ke masyarakat, sosialisasikan fakta, maka itu mencegah niat lawan yang akan menyebarkan kebohongan untuk merusak kedaulatan bangsa.

8. Dan dalam penjelasan di UU TNI, TNI bersama-sama dengan instansi pemerintah, membantu fungsi pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang terganggu. Antara lain Konflik komunal dan huru-hara. Dengan menyebarkan fakta, itu memulihkan kepercayaan masyarakat.

9. Di dlm penjlsan UU TNI, disebutkan TNI tunduk pd setiap kebijakan & keputusan politik yg ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan. Ini keputusan & kebijakan presiden & ini bagian dr tugas TNI sebagai penangkal & pemulih setiap gerakan yg mengancam kedaulatan

10. Kalau untuk Polri tdk beda jauh dgn TNI. Di UU Polri, Polri adalah alat negara yg berperan dlm memelihara keamanan & ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, & pelayanan kpd masyarakat dlm rangka terpeliharanya keamanan dlm negeri.

11. Silahkan cek jejak digital sosialisasi kepolisian ke masyarakat. Sama seperti TNI, hal ini dari dulu tidak pernah jadi masalah, tapi menjelang Pilpres, hal ini menjadi masalah. Ada tujuan negatif yang mereka inginkan dari mempermasalahkan hal ini.

• Timnas Indonesia Kalah dari UEA di Asian Games, Luis Milla Menangis di Ruang Ganti Pemain

12. Zaman sekarang ini, ancaman terhadap kedaulatan bangsa bukan hanya perang secara fisik saja, tapi ancaman siber. Perang siber terjadi dan lebih berbahaya daripada perang fisik, karena yang diserang ini adalah pemahaman dan pemikiran warga negara.

13. Serangan siber pelurunya itu fitnah. dimana fitnah itu mengajak masyarakat untuk melakukan kebencian. Maka pertahanannya bukan dengan baju anti peluru atau mobil baja, tapi pertahanannya adalah dengan menyebarkan dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

14. Kenapa TNI? Berdasarkan penjelasan UU TNI, TNI adalah kekuatan nyata yg mempunyai aspek PSIKOLOGI untuk diperhitungkan oleh lawan sehingga mengurungkan niat lawan sekaligus juga mencegah niat lawan yg akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

15. Saya pastikan, yg menyalahkan TNI-Polri adalah pihak yg tidak ingin fitnah dan ajaran kebencian terhadap bangsa ini memudar. Mereka ingin fitnah ini terus menggerogoti bangsa dan mereka bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Mereka adalah pihak yg tdk ingin bangsa ini kokoh.

16. Mrk tuding ini Politik Praktis. Padahal Politik negara & politik Praktis itu berbeda. Politik praktis adalah kegiatan politik yg berhubungan langsung dgn perjuangan merebut & mempertahankan kekuasaan politik. Politik negara adlah menjaga kedaulatan negara. Ini sangat berbeda.

17. Sayangnya karena kebencian yang memuncak dan nafsu untuk merebut kekuasaan, tidak dibarengi dengan kemampuan intelektual yang mumpuni, mereka langsung menjudge TNI-Polri melakukan Politik Praktis. Makanya saya katakan Benci boleh, bodoh jangan.

18. Bung Karno pernah menyatakan: "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit, karena melawan bangsamu sendiri". Pernyataan Bung Karno perlu ditambahkan lagi di zaman pemerintahan Jokowi.

19. Karena di zaman ini, Jokowi bukan hanya melawan bangsa sendiri, tapi juga melawan pemikiran radikal bangsa lain. Rakyat diajarkan radikalisme dari timur tengah oleh penjajah yang berkedok mengajarkan agama. Dan ada anak bangsa yang memanfaatkan hal ini demi hawa nafsunya.

• Ditetapkan sebagai Tersangka, Inilah Dugaan Peran Idrus Marham dalam Kasus Proyek PLTU Riau-1

20. Jadi jelas ya, berdasarkan historis, TNI-Polri sudah dari dulu melakukan berbagai sosialisasi & tdk pernah dipermasalahkan. Dan berdasarkan UU TNI & UU Polri, itu menjadi tugas TNI-Polri utk menjaga kedaulatan negara ini. Lalu yg menyalahkan itu pakai dasar apa dalam menilai?

21. Ternyata dasar yang mereka gunakan adalah kebencian dan kepentingan politik Praktis. Mereka halalkan segala cara dan mereka rela bangsa ini rusak hanya untuk menuntaskan hawa nafsu mereka. Mau terlihat bodoh sekalipun mereka tidak peduli. Ini penyakit.

Terima kasih," tulisnya.

(TribunWow.com/Fachri Sakti Nugroho)