Gempa di Lombok

Pramono Anung Nilai Penetapan Status Bencana Nasional Justru akan Rugikan Indonesia

Pramono Anung mengatakan, penetapan status bencana nasional untuk peristiwa gempa bumi di Lombok, NTB, justru akan merugikan Indonesia.

Pramono Anung Nilai Penetapan Status Bencana Nasional Justru akan Rugikan Indonesia
Grafis Tribunwow/Kurnia Aji Setyawan
Pramono Anung 

TRIBUNWOW - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, penetapan status bencana nasional untuk peristiwa gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), justru akan merugikan Indonesia.

"Kalau dinyatakan bencana nasional, berarti bencana itu mencakup seluruh Republik Indonesia dan itu menjadikan berbagai negara mengeluarkan travel warning. Dampak dari itu luar biasa yang tidak diketahui publik. Jadi, kerugiannya lebih banyak," ujar Pramono saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Senin (20/8/2018).

JK Gabung Timses Jokowi, Faizal Assegaf: Pukulan Telak untuk Sudirman Said, Prabowo, dan Sandiaga

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan mengoptimalkan kinerja kementerian dalam hal penanganan dampak gempa bumi dengan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai penanganan dampak bencana gempa bumi di NTB sebagai dasar hukumnya.

Dengan Inpres itu, lanjut Pramono, penanganannya akan sama seperti penanganan bencana nasional. Tapi, hanya fokus kepada wilayah yang terdampak gempa bumi saja.

"Inpres itu memberikan mandat ke Menteri PU-PR dan BNPB melakukan penanganan dan pelaksanaan di lapangan melibatkan TNI dan Polri," ujar Pramono.

Saat ini, Kementerian PU-PR sedang menginventarisasi jumlah bangunan yang rusak agar dapat segera direhabilitasi.

Bangunan yang didata, mulai dari rumah masyarakat, sekolah, tempat ibadah hingga rumah sakit. Penerbitan Inpres pun diyakini akan memangkas banyak aturan sehingga penanganan akan jauh lebih cepat.

Ketua MPR Jawab Pernyataan Sri Mulyani yang Anggap Pidatonya Politis dan Menyesatkan

"Kalau Perpres, itu mesti masih ada turunannya lagi, harus buat peraturan menteri dan sebagainya. Terlalu lama. Kalau Inpres kan instruksi presiden kepada semua menteri dan jajaran. Jadi jauh lebih efektif," ujar Pramono.

Kebijakan yang sama pernah dilaksanakan pada saat gempa bumi mengguncang Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Tidak Akan Tetapkan Bencana Nasional di NTB, Ini Alasannya..."

TONTON JUGA:

Ikuti kami di
Editor: Kurnia Aji Setyawan
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved