Komentari Kenaikan 5 Persen Gaji PNS, Zulkifli Hasan: Seharusnya Bisa Sepuluh Persen

TRIBUNWOW.COM - Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan turut berkomentar terkait kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan sebesar lima persen.

Kenaikan itu diumumkan Jokowi saat penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2019 pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2018-2019, di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (16/8) siang, yang dikutip dari situs resmi sekretariat kabinet.

"Pada tahun 2019 Pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara, serta para pensiunan sebesar rata-rata 5 persen,” kata Presiden Jokowi yang disambut tepuk tangan panjang peserta Rapat Paripurna DPR itu.

Mengomentari hal itu, Zulkifli mengatakan jika seharusnya kenaikan itu bisa sampai 10 persen.

Hal ini dikarenakan sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menaikkan ekonomi hingga 7 persen.

Namun kenyataannya pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5 persen.

• SBY Kembali Absen Hadiri Upacara HUT RI, Faizal Assegaf: Bukti Ia Masih Galau

"Kalau pertumbuhan ekonomi kita 7 kan (kenaikan gaji PNS) bisa sepuluh persen," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (18/8/2018) yang dikutip dari Kompas.com.

Zulkifli juga menyatakan jika sebenarnya kenaikan lima persen itu dianggap sedikit seiring dengan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat.

"(Menurut) saya, justru kurang dong 5 persen," kata Zulkifli.

Terlebih, gaji PNS tidak sama di setiap daerah.

"Memang disesuaikan dengan kebutuhan sekarang. Bayangin aja itu kan ada yang (gajinya) Rp 1,5 juta, ada yang Rp 2 juta," kata dia.

• Prabowo Rajin Kritisi Jokowi soal Ekonomi, Sekjen PDIP: Karena Jurus Itu yang Bisa Dilakukan

Sementara itu, diberitakan sebelumnya dari Tribunnews, Jokowi dalam visi dan misi menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen.

Target tersebut akan dikejar oleh Jokowi selama lima tahun ia menjabat sebagai presiden terpilih, Jumat (8/8/2014).

Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil pertumbuhan ekonomi kuartal I 2018 hanya sebesar 5,06 persen.

Tapi, angka ini tumbuh lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi kuartal I 2017 (year on year) sebesar 5,01 persen.

"Angka ini sangat menjanjikan karena lebih tinggi dari kuartal I tahun-tahun sebelumnya," kata Kepala BPS Suhariyanto melalui konferensi pers di kantornya, Senin (7/5/2018), dikutip dari Kompas.com.

• KPK: Dugaan Mahar Politik Bisa Diusut jika Ada Bukti

Suhariyanto menyebutkan, secara umum pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2018 didukung oleh harga komoditas migas dan nonmigas di pasar internasional yang mengalami peningkatan.

Selain itu, kondisi perekonomian global juga turut berkontribusi, meski laju pertumbuhannya masih lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya.

Selain itu, sepanjang kuartal I 2018 tingkat inflasi masih terjaga di angka 3,40 persen (year on year) dibanding Maret 2017.

Juga didapati peningkatan pada realisasi pelaksanaan APBN, di antaranya realisasi belanja pemerintah sebesar Rp 419,06 triliun atau tumbuh 18,87 persen dari pagu 2018 sebesar Rp 2.220,70 triliun.

Jika dibandingkan dengan kuartal I 2017, realisasi belanja pemerintah hanya Rp 400,4 triliun atau 18,75 persen dari pagu 2017 sebesar Rp 2.133,30 triliun.

• PKS Siapkan Kader untuk Isi Jabatan Wagub DKI, Guntur Romli: Sandiaga Pialang Politik

"Kenaikan realisasi belanja pemerintah berasal dari realisasi kenaikan belanja pemerintah pusat, termasuk bantuan sosial," ujar Suhariyanto.

Hal lain yang mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi juga dari nilai ekspor kuartal I 2018 sebesar 44,26 miliar dollar AS atau tumbuh 8,78 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Tapi, nilai impornya lebih tinggi, mencapai 43,98 miliar dollar AS atau naik 20,12 persen dibanding kuartal I 2017. Itulah yang menyebabkan Januari dan Februari defisit neraca perdagangan," ucapnya. (TribunWow.com/Tiffany Marantika)