Mantan Menkeu Sebut Indonesia Belum Merdeka karena Kategori Rakyat Miskin hingga Neoliberalisme

TRIBUNWOW.COM - Mantan Menteri Keuangan tahun 2001, Rizal Ramli memberikan kritikan pada pemerintahan terkait bidang ekonomi.

Hal ini disampaikan Rizal melalui Twitter miliknya, @RamliRizal, Minggu (12/8/2018).

Mulanya, Rizal mengunggah poster yang bertuliskan 'Rakyat Belum Merdeka'.

Unggahan Rizal ini mendapatkan balasan dari netizen @EddyDarj.

Akun netizen itu mempertanyakan unggahan Rizal soal rakyat mana yang belum merdeka.

Ia juga merasa unggahan Rizal merupakan kalimat yang provokatif bagi pemerintahan.

• Jakarta Diprediksi Jadi Kota Pertama di Dunia yang Tenggelam, hanya Tersisa 10 Tahun untuk Berbenah

"Rakyat mana yg belum merdeka pak @RamliRizal.

Faktanya pak @jokowi selalu dekat dihati rakyat dan dia bukan penjajah.

Jd kalimat "BELUM MERDEKA" agak provokatif dan sangat tendensius alias asbun (asal bunyi)," tulis netizen @EddyDarj.

Menanggapi hal itu, Rizal menjawab dengan mengatakan soal ekonomi yang membuat rakyat belum merdeka.

Hal itu antara lain kategori rakyat miskin yang belum menikmati arti kemerdekaan, hingga sistem perekonomian yang dianut.

"40% rakyat Indonesia, katagori miskin dan ‘nyaris miskin’ belum pernah menikmati arti kemerdekaan secara sosial & ekonomis, belum sesuai dgn tujuan konstitusi kita.

Bukan hanya soal pemimpin, tapi karena jalan yg dianut adalah neoliberalisme, yg tidak akan kurangi ketimpangan." jawab Rizal Ramli.

• Ganjar Pranowo Pamer Makan Ikan Bersama Menhub dan Menlu, Susi Pudjiastuti: Bicara saja Bikin Ngiler

Sementara itu, dikutip TribunWow.com dari Kontan.co.id, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menilai dana desa yang telah dikucurkan sebanyak Rp 34,39 triliun pada tahun ini efektif untuk menurunkan kemiskinan.

Sekretaris Jenderal PDTT Anwar Sanusi Mengatakan, dana desa yang cukup besar ini mengakselerasi pemerintah utuk mempercepat penyaluran bantuan sosial.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, trasfer ke daerah per Juni 2018 mencapai Rp 394,76 triliun atau 51,5% dari total alokasi.

Jumlah tersebut termasuk dana desa yang per semester I 2018 sudah mengucur Rp 34,39 triliun atau 57,3% dari total alokasi.

Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka penurunan kemiskinan per Maret 2018.

“Hal ini menunjukan bahwa ada pengaruh segnifikan dan ada dari program pemerintah untuk ke desa, salah satunya melalui dana desa,” kata Anwar, Minggu (5/8/2018).

• Prabowo-Sandiaga Menangi Polling Twitter yang Diadakan Akun Resmi Komunitas Nahdatul Ulama

Data BPS menyebutkan, jumlah penduduk miskin di pedesaan per Maret 2018 mencapai 15,81 juta atau 13,2% dari total penduduk

Angka kemiskinan di desa itu turun dibandingkan Maret 2017 yang mencapai 17,10 juta atau 13,39%.

Artinya ada 1,29 juta jiwa yang berhasil keluar dari kemiskinan.

Dia menjelaskan, indikasi lain berhasilnya dana desa, yakni pada pengangguran terbuka di desa yang per Februari 2018 tercatat sebesar 3,72%.

Sementara secara nasional pengangguran terbuka sebesar 5,13%. Pada data Februari 2017 lalu, pengangguran terbuka di desa sebesar 4,0% dan secara nasional mencapai 5,33%.

• Cristiano Ronaldo Mengaku Gol Salto ke Gawang Juventus jadi Satu Alasannya Hengkang dari Real Madrid

“Artinya bahwa di desa sekarang itu ketersediaan lapangan pekerjaan kebih banyak dan itu di pengaruhi oleh dana desa yang di peruntukan untuk program padat karya,” jelasnya.

Menurut Anwar, program padat karya itu berasal dari dana desa, digunakan untuk kegiatan yang sifatnya melibatkan banyak pekerja. (TribunWow.com/Tiffany Marantika)