Bandingkan dengan Jokowi, Rustam Ibrahim Sebut Kehidupan Ekonomi Era SBY Merosot Ditelan Inflasi

TRIBUNWOW.COM - Mantan Direktur LP3ES Rustam Ibrahim mengunggah perbandingan pertumbuhan ekonomi dan inflasi antara era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter @RustamIbrahim yang diunggah pada Senin (6/8/2018).

Rustam Ibrahim mengatakan jika pada 3 tahun era pemerintahan SBY, yakni pada 2005 hingga 2007, kehidupan ekonomi rakyat merosot tajam karena terkena inflasi.

Sementara pada 3 tahun pemerintahan Jokowi, yakni pada 2015 hingga 2017, kehidupan ekonomi rakyat mengalami peningkatan.

• Alumni UI Lintas Generasi Minta Nama Kampusnya Tak Dijual Ali Ngabalin buat Kepentingan Pilpres 2019

@RustamIbrahim: Pertumbuhan ekonomi dan inflasi 3 tahun era SBY:

2005 > ekonomi tumbuh 5. 69% inflasi 17.10%
2006 > ekonomi tumbuh 5.50% inflasi 6.60%
2007 > ekonomi tumbuh 6.35% inflasi 6.59%

Kehidupan ekonomi rakyat MEROSOT ditelan inflasi

Ditunggu kalau ada yang mau bantah.

@RustamIbrahim: Pertumbuhan ekonomi dan inflasi 3 tahun era Jokowi

2015 > ekonomi tumbuh 4.79% inflasi 3.35%
2016 > ekonomi tumbuh 5.02% inflasi 3.02%
2017 > ekonomi tumbuh 5.07% inflasi 3.61%

Kehidupan ekonomi rakyat MENINGKAT

Ditunggu kalau ada yang mau bantah.

• BNPB: 1.000 Turis Asing dan Domestik Dievakuasi dari Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno

• 5 Orang Terkaya Korea Selatan 2018 Versi Forbes, 2 di antaranya adalah Bos Samsung

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi, meminta agar kepala daerah lebih proaktif dalam upaya menekan laju inflasi.

Hal itu Jokowi tampak melalui akun Instagramnya yang diunggah pada Jumat (27/7/2018).

Jokowi mengatakan hal tersebut di hadapan ratusan kepala daerah dan perwakilan Bank Indonesia di Rakornas Pengendalian Inflasi di Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Dirinya berharap angka inflasi bisa ditekan hingga 1-2 persen.

Diketahui, dalam 3 tahun terakhir, lanju inflasi berada pada kisaran 3 persen.

"Tiga tahun terakhir tingkat inflasi di tingkat pusat dan daerah selalu di bawah empat persen: 3,35 persen pada 2015, 3,02 persen pada 2016, dan 3,61 persen pada 2017.

Ini bisa terjadi berkat sinergi yang baik antara Tim Pengendali Inflasi pusat dan daerah.

Kendati begitu, di hadapan ratusan kepala daerah dan perwakilan Bank Indonesia dari berbagai wilayah di Indonesia yang menghadiri Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2018 di Jakarta, kemarin, saya tetap berharap inflasi bisa diturunkan lagi hingga menyentuh angka antara 1-2 persen.

Kepala daerah harus lebih proaktif berupaya menekan inflasi yang terjadi di daerahnya.

Contoh, bila inflasi terjadi karena kekurangan pasokan, maka kepala daerah itu harus langsung mengupayakan kelancaran pasokan dengan cara bekerja sama dengan daerah lainnya yang mengalami surplus.

Inilah yang disebut perdagangan antardaerah.

Tahu berasnya kurang, langsung cek provinsi mana yang surplus.

Pengecekan berkala jumlah stok pangan yang tersedia dan berkoordinasi dengan daerah sekitar itu harus dilakukan para kepala daerah untuk menekan angka inflasi.

Dengan begitu, rakyat dapat menikmati harga yang terkendali," tulis Jokowi.

• Ferdinand: Susah Payah Rebut Blok Mahakam, setelah Dapat Mau Dijual ke Inpex, Jokowi Maunya Apa?

Dikutip dari Kompas.com, keberhasilan pemerintah menekan laju inflasi mendapat apresiasi dari Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Perry berharap, ke depan komitmen dan dukungan akselerasi pembangunan infrastruktur semakin kuat dan optimal.

Ia mengatakan, capaian tersebut tak lepas dari peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan koordinasi yang kuat dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas makro ekonomi.

"Kami apresiasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui inovasi pengendalian inflasi. Keberhasilannya tercatat inflasi makin menurun di 2018," kata Perry.

Perry mengatakan, tantangan pengendalian inflasi ke depan makin berat.

• BNPB: 82 Orang Meninggal Dunia Akibat Gempa 7 SR di Lombok, Ribuan Warga Mengungsi

Terutama dari sisi domestik, ketersediaan pasokan pangan perlu menjadi perhatian bersama. Ia memastikan BI akan mendukung berbagai upaya untuk meningkatkan produksi pangan.

"Sebagai penguatan, BI mendorong kerja sama antar-daerah dan pengembangan sentra produk pertanian," kata Perry.

Sementara, tantangan eksternalnya yakni kenaikan harga minyak dan komoditas pangan global yang berdampak pada kenaikan harga pangan. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)