Tuai Pro dan Kontra, Pemerintah Tunda Imunisasi Rubella Hingga Ada Sertifikat Halal

Beberapa daerah menolak lakukan imunisasi Rubella dengan alasan belum ada fatwa halal dari MUI

Tuai Pro dan Kontra, Pemerintah Tunda Imunisasi Rubella Hingga Ada Sertifikat Halal
Tribunnews.com
Pelaksanaan imunisasi rubella 

TRIBUNWOW.COM - Kementerian Kesehatan RI memutuskan menunda pengadaan pemberian vaksin Measles Rubella (MR) bagi masyarakat muslim sampai vaksin tersebut mendapatkan sertifikat halal.

Asrorun Niam Sholeh selaku Sekretaris Komisi Fatwa memberikan keterangan bahwa Menkes RI menunda pelaksanaan Imunisasi Measles Rubella (MR) hingga ada kejelasan hasil pemeriksaan dari Serum Institute of India (SII) selaku produsen dan ditetapkan fatwa halal oleh MUI.

"Menkes RI menunda pelaksanaan imunisasi MR bagi masyarakat Muslim sampai ada kejelasan hasil pemeriksaan dari produksen (SII) dan ditetapkan fatwa (halal) MUI," kata Sekretaris Komisi Fatwa Asrorun Niam Sholeh dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/8/2018), seperti yang dilansir TribunWow.com dari Tribunnews.

Sebelumnya, imunisasai Measles Rubella (MR) yang diinisiasi Kementerian Kesehatan menuai pro dan kontra di beberapa daerah.

Diberitakan Tribun Lampung, Nahdlatul Ulama (NU)selaku Organisasi kemasyarakatan Islam Lampung mengimbau pemerintah menunda imunisasi terlebih dahulu.

Ketua Pengurus Wilayah NU Lampung, M. Mukri berharap pemerintah memberhentikan imunisasi rubella hingga keluar fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Upaya BI Mendorong Sumatera Mengembangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah

“Imunisasi rubella ini sebaiknya tidak dipaksakan. Harapannya, diikuti dengan aturan yang ditetapkan MUI, Sebab, lembaga itulah yang berhak keluarkan kode halal," ungkap Mukri, Jum’at (3/8/2018).

Hal tersebut berbeda dengan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia Lampung yang mempersilakan imunisasi Rubella jalan terus.

Ketua ICMI Lampung, M. Yusuf Sulfarano Barusman menilai bahwa imunisasi rubella bisa dilaksankan apabila dinilai mendesak dan tidak ada alternatif lain dalam pencegahannya.

Yusuf menambahkan, program imunisasi bisa terus dilakukan jika untuk menghindari mudharat, bahkan jika sampai terjadi wabah, maka imunisasi wajib dilakukan.

Penolakan Imunisasi Measles Rubella (MR) juga terjadi di Sulawesi Selatan

Dilansir dari Tribun Timur, Madrasah Tsanawiyah Bonto Perak mengirimkan surat penolakan imunisasi rubella ke Dinas Kesehatan Pangkep.

Kepala Dinas Kesehatan Pengkep, Indriaty Latief menyebutkan bahwa sekolah tersebut menolak adanya imunisasi rubella karena menunggu fatwa MUI, dan surat penolakan sudah sampai pada Jumat (3/8/2018).  (TribunWow.com/Qurrota Ayun)

Ikuti kami di
Penulis: Qurrota Ayun
Editor: Astini Mega Sari
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved