Zulkifli Hasan: Jumlah Warga Miskin Bukan untuk Diperdebatkan, tapi Diselesaikan
Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan angkat bicara soal perdebatan data kemiskinan di Indonesia.
Penulis: Vintoko
Editor: Claudia Noventa
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, angkat bicara soal perdebatan data kemiskinan di Indonesia.
Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan melalui akun Twitter miliknya, @ZUL_Hasan, yang ditulis pada, Rabu (1/8/2018).
Sebelumnya diketahui, pernyataan data orang miskin yang mencapai 100 juta itu sempat memicu kontroversi.
• SBY Beri Klarifikasi terkait Pernyataannya yang Menyebut Penduduk Miskin di Indonesia Ada 100 Juta
Zulkifli Hasan menegaskan jika jumlah warga miskin bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diselesaikan.
Menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu perdebatan justru menjauhkan dari bagian terpenting dari persoalan, yakni mengentaskan kemiskinan.
"Jumlah warga miskin bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diselesaikan. Perdebatan justru menjauhkan kita dari substansi persoalan yaitu mengentaskan kemiskinan #AyoCariSolusi," tulis @ZUL_Hasan.
Cuitan Zulkifli Hasan (Twitter)
Seperti diberitakan Kompas.com, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal angka orang miskin di Indonesia yang mencapai 100 juta menuai pro kontra.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan memastikan angka yang dipakai SBY benar.
Menurut dia, SBY tidak menggunakan standar miskin yang ditetapkan oleh BPS, tetapi standar yang ditetapkan oleh World Bank.
• SBY Sebut 100 Juta Warga Indonesia Miskin, Jubir PSI: Demokrat juga Mulai Menyebar Hoaks?
Berdasarkan kriteria World Bank, seseorang dikatakan miskin jika memiliki pendapatan di bawah 2 dolar per harinya.
Dengan asumsi harga dollar saat ini Rp 13.000, maka seseorang dikatakan miskin jika menerima uang di bawah Rp 26.000 dalam satu hari.
Jika mengacu pada parameter tersebut, maka angka orang miskin yang ada di Indonesia berjumlah 47% dari total populasi, yakni ada di kisaran 120 juta orang miskin.
• SBY Klaim Pemerintahannya Sukses Turunkan Angka Kemiskinan, Analis Politik LIPI Beri Tanggapan
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, BPS berpatokan pada metode yang digunakan Bank Dunia untuk menentukan garis kemiskinan.
Jika dibandingkan September 2017, ada kenaikan 3,63 persen garis kemiskinan dari Rp 387.160 per kapita per bulan menjadi Rp 401.220 per kapita per bulan.
Namun, hitung-hitungannya bukan dengan membagi pendapatan Rp 401.220 per bulan menjadi Rp 13.374 per hari.
