Komentari Prabowo, Sekjen PSI: Kebohongan Tidak Boleh Diteruskan Calon Presiden di Republik Ini

TRIBUNWOW.COM - Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni memberikan komentar terkait pernyataan Prabowo Subianto.

Sebelumnya Prabowo mengatakan jika kemiskinan di Indonesia semakin bertambah.

Mengomentari hal itu, Raja Juli Antoni melalui Twitter miliknya, @AntoniRaja memberikan sejumlah bantahan, Minggu (29/7/2018).

Raja Juli mengatakan jika yang dikatakan Prabowo adalah sebuah kebohongan yang tidak boleh diteruskan oleh seorang Calon Presiden (Capres).

"Pak @probowo bilang kita tambah miskin.

Ini sebuah kebohongan dan pembodohan yang tidak boleh diteruskan seorang calon presiden di republik ini," tulis Raja Juli.

• Imbau Masyarakat untuk Makan Ikan, Susi Pudjiastuti: Tidak Makan Ikan, Saya Tenggelamkan!

Ia pun memberikan sejumlah data yang bertuliskan dari badan pusat statistik.

Data tersebut menunjukkan presentase tingkat kemiskinan di tahun 1999 hingga Maret 2018.

Selain itu, terdapat pula presentase penduduk miskin menurut sejumlah pulau.

"Pemimpin harus bicara berdasarkan data bukan asumsi dan emosi kekuasaan.

Di akhir pemerintahan pak @SBYudhoyono (Sept 2014) angka kemiskinan adalah 10,56.

Terus turun secara gradual sampai Maret 2018 angka kemiskinan untuk pertama kalinya ‘single digit’ 9,82," tambah Raja Juli.

Ia pun tidak menyangkal jika hingga kini masih ada kemiskinan dan belum mencapai kesejahteraan.

Namun, ia membantah jika Indonesia bertambah miskin.

Raja Juli menganggap jika Prabowo berbicara tanpa menggunakan data.

• Ketua PSI: Saya Belum Pernah Bertemu Orang seperti Pak Jokowi, kalau yang Lebih Kaya Banyak

"Apakah masih ada kemiskinan? Tentu saja masih.

Apakah kita semua sudah sejahtera? Tentu saja belum.

Tapi mengatakan Indonesia tambah miskin adalah kebohongan.

Bicara tanpa data.

Berhenti meneropong kemiskinan dari atas kuda di Hambalang!," tambah Raja Juli.

Sementara itu, dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, dalam beberapa kesempatan, Prabowo kerap melontarkan kritik terhadap pemerintah di bidang ekonomi.

Misalnya seusai bertemu Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan di rumah dinasnya Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018).

Prabowo sempat memaparkan soal kesenjangan sosial.

Bahkan, ia menguatkan kritik terkait kesenjangan sosial tersebut dengan data-data dari institusi pemerintah, lembaga internasional dan lembaga swadaya masyarakat.

Lembaga tersebut antara lain seperti Oxfam, Infid dan Walhi.

• Imbau Masyarakat untuk Makan Ikan, Susi Pudjiastuti: Tidak Makan Ikan, Saya Tenggelamkan!

Mantan Komandan Jenderal Kopassus TNI AD itu mengungkapkan, berdasarkan hasil riset lembaga internasional, koefisien gini ratio Indonesia berada di angka 45.

Artinya, 1 persen masyarakat menguasai 45 persen kekayaan nasional.

Kemudian, ia menyoroti banyaknya lahan yang dikuasai perusahaan-perusahaan swasta.

Dengan mengutip data dari Badan Pertanahan Nasional, ia menyebut sebesar 1 persen masyarakat telah menguasai 80 persen lahan di Indonesia.

Prabowo juga mengkritik tingginya jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut dia, masih ada sekitar 69 juta penduduk Indonesia yang terancam miskin. (TribunWow.com/Tiffany Marantika)