Ferdinand: Rupanya Ada yang Sangat Gelisah dengan Rencana Pertemuan SBY dan Prabowo

TRIBUNWOW.COM - Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean turut menanggapi soal rencana pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto.

Hal tersebut ia ungkapkan melalui akun Twitter @LawanPolitikJKW  pada Senin (16/7/2018).

Ferdinand Hutahaean menyebut apabila ada pihak yang merasa gelisah terhadap pertemua dua petinggi partai tersebut.

Ia juga menyebut bahwa tujuan para pihak yang gelisah itu adalah untuk membuat gagal pertemuan Demokrat dan Gerindra.

• Ketua Progres 98 Faizal Assegaf: Bung Rizal Ramli, Ambisimu untuk Nyapres Sangat Ketinggian

@LawanPoLitikJKW: "Rupanya ada yg SANGAT GELISAH dgn rencana pertemuan @SBYudhoyono dgn @prabowo , mk di isukan ke @Gerindra bahwa seolah @PDemokrat sdh deal ke @jokowi dgn tujuan agar pertemuan itu gagal.

Sy sampaikan bahwa Demokrat TIDAK BENAR sdh ke Jokowi mk direncakan bertemu dgn Prabowo."

@LawanPoLitikJKW: "Ada operasi politik terbuka dan tertutup kpd @PDemokrat dan @Gerindra agar rencana pertemuan kedua partai gagal.

Demokrasi kita tak lagi sehat, sudah mahal jahat pula.

Inilah resiko ketika kekuasaan begitu menggiurkan bg sekelompok manusia hingga menghalakan segala cara."

@LawanPoLitikJKW: "Bg @PDemokrat tdk mudah menentukan koalisi dimana, krn situasi politik belum jernih sebagai sebuah demokrasi yang hakiki dan sejati.

Upaya2 utk menghambat demokrasi yang mudah sgt mengganggu dan merusak keluhuran demokrasi.

Begitulah ketika kekuasaan diatas segalanya."

• Nadirsyah Hosen Puji Jawaban Menteri Susi Pudjiastuti saat Dikritik Fahri Hamzah

@LawanPoLitikJKW: "Keputusan Majelis Tinggi Partai dan arahan khusus Ketum menyatakan, membuka semua opsi.

Tdk menutup opsi mana pun. Itulah yg kami lakukan.

Stlh bbrp kali bertemu Jokowi, blm jg menghasilkan kesepakatan.

Bg @PDemokrat Sekarang saatnya bicara dgn @prabowo dan @Gerindra"

@LawanPoLitikJKW: "Secara pribadi, sy berdoa dan berharap @PDemokrat berkoalisi dgn @Gerindra , @SBYudhoyono dengan @prabowo Tp apalah sy ini, cm 1 org dr jutaan kader Demokrat.

Meski begitu, sy tdk berhenti bermohon kpd Tuhan Yang Maha Kuasa. APAPUN KEPUTUSANNYA, BIARLAH ITU BAGIAN DR TAKDIR."

Diketahui, Demokrat telah menggelar Sidang Awal Majelis Tinggi Partai (MTP) Partai Demokrat beberapa waktu lalu setelah adanya pertemuan awal antara Gerindra dan Demokrat.

Dalam sidang tersebut, mereka masih membuka peluang untuk berkoalisi dengan pihak manapun.

SBY mengatakan jika pihaknya telah menyepakati 5 kontrak politik, yang harapannya akan disepakati pula oleh capres-cawapres yang akan diusung oleh Partai Demokrat nanti.

Selain membahas kontrak politik, SBY juga memaparkan kriteria sosok capres dan cawapres yang akan mereka usung.

Seperti memiliki kesamaan visi dan misi demi kepentingan rakyat, dan bisa memberikan manfaat kepada Demokrat.

Lebih lanjut, SBY menyatakan jika partainya berharap kader terbaiknya yang memiliki elektabilitas tinggi dilipih sebagai cawapres, meski harapan itu bukan harga mati bagi terjalinnya koalisi.

Berikut kontrak politik yang harus disepakati oleh capres dan cawapres yang akan diusung oleh Demokrat, seperti yang dikutip dari pernyataan SBY pada sidang awal MTP yang diunggah oleh akun YouTube Suara Demokrat, Kamis (12/7/2018).

• Anies Baswedan Resmikan Gardu Listrik MRT Jakarta, Rustam Ibrahim Beri Tanggapan

1. Bidang Ideologi

SBY mengatakan jika pihaknya ingin presiden dan wakil presiden mendatang jelas, tegas, dan terang posisinya, mendukung dan mengamalkan Pancasila.

Konsekuensinya, pemimpin mendatang tidak membuka ruang ideologi, paham atau pikiran-pikiran yang bertentangan dengan Pancasila, seperti Komunisme, dan pikiran yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama.

"Capres dan cawapres yang akan datang harus bersedia melakukan kontrak politik atas kejelasan ideologi mereka," ujar SBY.

2. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Dalam bidang ekonomi, rakyat menghadapi sejumlah persoalan, seperti lapangan kerja, kemiskinan, dan investasi.

Selain itu, SBY juga menyebut harus ada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan manusia.

Kemudian kebijakan perpajakan harus adil dan tidak membebani rakyat.

3. Bidang Hukum dan Keadilan

SBY mengatakan jika rakyat berharap penegakan hukum dapat berlaku dengan adil.

Pemberantasan korupsi tidak tidak tebang pilih, negara tidak melakukan intervensi.

Kemudian hukum tidak boleh menjadi alat politik, atau kekuatan politik manapun.

• Nadirsyah Hosen Puji Jawaban Menteri Susi Pudjiastuti saat Dikritik Fahri Hamzah

4. Politik dan Demokrasi

Lebih lanjut, presiden dan wakil presiden haruslah mentaati semua konstitusi, undang-undang dan sistem ketatanegaraan yang berlaku.

SBY kemudian mengatakan selain itu stabilitas politik harus ditegakkan tanpa kebijakan-kebijakan yang represif.

Kebebasan berbicara dan kebebasan pers harus dijunjung tinggi.

SBY juga menyebut bahwa posisi negara dan aparat dalam pemilu harus netral.

"Rakyat juga berharap agar hoaks atau berita palsu dan fitnah ditertibkan secara adil," imbuh SBY.

5. Persatuan, Kerukunan, dan Sikap Anti-radikalisme

Poin kelima yang disampaikan SBY adalah mengenai persatuan, kerukunan, dan sikap antiradikalisme yang harus bisa ditegakkan oleh presiden dan wakil presiden mendatang.

Menurutnya, persoalan tersebut sangatlah penting.

"Dalam kehidupan bangsa yang majemuk, kebhinekaan dan toleransi harus dipelihara," ungkap SBY.

"Kemudian kami juga menolak ekstremisme dalam bentuk apapun dan atas nama apapun. Kita juga juga harus bisa mencegah politik identitas dan politik SARA dalam pemilihan umum dan Pilkada." 

Selain itu, hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah sikap yang dengan mudahnya menuduh kelompok lain sebagai golongan radikal, harus dicegah, termasuk islamophobia.

Demokrat sendiri mengatakan pihaknya menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan langkah politik yang mereka ambil. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)