Quick Count Kotak Kosong Menang di Makassar, Refly Harun: Rakyat Melakukan Perlawanan

TRIBUNWOW.COM - Fenomena kotak kosong menang melawan pasangan calon Wali Kota Makasar pada Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 ramai diperbincangkan.

Satu di antaranya oleh ahli hukum tata negara serta pengamat politik, Refly Harun.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak dari postingan akun Twitter @ReflyHZ pada Rabu (27/6/2018).

Refly Harun mengatakan apabila kemenangan hasil quick count atau hitung cepat lembaga survei menunjukkan jika rakyat melakukan perlawanan.

Seperti perlawanan terhadap kesewenang-wenangan elit parpol yang membiarkan adanya satu pasangan calon.

@ReflyHZ: Kemenangan kotak kosong melalui hasil perhitungan cepat menunjukkan rakyat melakukan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan elite parpol yg menjual perahu ke satu calon saja.

Diketahui, pada Pilkada Wali Kota Makasar, hanya ada satu pasangan calon, yakni Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu).

Mereka didukung oleh Golkar, Nasdem, Hanura, PAN, PBB, PKPI, PDIP, Gerindra, PKS, dan PPP.

Tak ada lawan membuat Pilkada Wali Kota Makasar melawan kotak kosong.

Munafri merupakan seorang eksekutif dalam kelompok usaha Bosowa, sekaligus pernah menjadi CEO klub sepak bola PSM Makasar pada tahun 2016.

Sementara Andi Rachmatika Dewi merupakan wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Nasdem.

Tak hanya itu, ia juga menjabat sebagai wakil ketua HIMPI Kota Makasar dari 2015 hingga sekarang.

Berdasarkan survei quick countdari Lembaga Survei Index Politika yang sudah masuk 100 persen, kotak Kosong menang dengan 53,79 persen suara.

Sedangkan pasangan Appi-Cicu hanya mendapat 46,21 persen suara.

Hasil survei Indek Politik dibagikan secara live melalui siaran Metro TV sejak pukul 13.00 WITA pada Rabu (27/6/2018).

Lantas, apa yang akan dilakukan apabila Kotak Kosong menang?

Dilansir Kompas.com, berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pilkada disebutkan terkait Pilkada yang diikuti oleh calon tunggal.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 54D, dikatakan jika pemenang Pilkada dengan calon tunggal harus mendapatkan suara lebih dari 50 persen suara yang sah.

Apabila calon tersebut tidak dapat memenui persyaratan 50 persen, maka mereka bisa mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.

Sementara itu, dalam Pasal 25 ayat 1 PKPU Nomor 13 Tahun 2018 disebutkan jika suara pada Kotak Kosong lebih banyak, maka KPU akan menetapkan penyelenggaraan pemilihan ulang pada Pemilihan Serentak periode berikutnya.

Di ayat 2 disebutkan "Pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan."

Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan jika yang dimaksud oleh ayat tersebut bukanlah lima tahun mendatang, melainkan Pilkada Serentak periode berikutnya.

"Dalam UU 10 tahun 2016 disebutkan Pilkada Serentak berikutnya adalah tahun 2020," ungkap Viryan.

Selama masa tersebut, jabatan yang kosong sesuai dalam UU Pilkada, maka akan diisi oleh pejabat (Pj) yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendagri.

Selain di Kota Makasar, calon tunggal yang melawan kotak kosong juga terdapat di daerah lainnya.

Seperti Pilkada Bupati Deli Serdang, Padang Lawas, Pasuruan, Lebak, Tangerang, Tapin, Minahasa Tenggara, Bone, Enrekang, Mamasa, Mamberamo Tengah, Puncak, Jayawijaya.

Kemudian ada Pilkada Wali Kota Prabumulih, dan Tangerang. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)