Sempat Batal hingga Akhirnya Komjen Iriawan Dilantik Jadi PJ Gubernur, Ngabalin Berikan Penjelasan
Juru Bicara Pemerintah, Ali Mohctar Ngabalin turut angkat bicara perihal pelantikan Komjen Iriawan yang sempat dibatalkan hingga akhirnya dilantik.
Penulis: Dian Naren
Editor: Dian Naren
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Juru Bicara Pemerintah, Ali Mohctar Ngabalin turut angkat bicara perihal pelantikan Komjen Iriawan yang menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat berencana menempatkan Mochamad Iriawan sebagai pejabat (pj) gubernur Jawa Barat dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Martuani Sormin menjadi penjabat Gubernur Sumatera Utara pada awal Maret silam.
Tak berselang lama, rencana tersebut gugur. Hingga pada akhirnya Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian memutasi sejumlah pejabat Polri, salah satunya Iriawan.
Dalam telegram Nomor ST/663/III/KEP/2018 tertanggal 8 Maret 2018, Iriawan ditempatkan di Lembaga Ketahanan Nasional.
Kini dikutip dari Kompas.com, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo secara resmi melantik Komisaris Jenderal Pol M Iriawan sebagai pejabat sementara (Pjs) Gubernur Jawa Barat menyusul rampungnya masa tugas Ahmad Heryawan periode 2013-2018.
Proses pelantikan digelar di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin (18/6/2018).
• Mustofa Nahra Pertanyakan Penggerak Aman Abdurrahman hingga Beberkan Alasan Sidang Digelar Tertutup
Sempat dibatalkan hingga akhirnya resmi dilantik, hal ini membuat pembawa acara menanyakan langsung alasannya kepada Ngabalin.
"Kritik kemudian dilontarkan sebagai inkonsistensi bagi pemerintah. Katanya ingin menjaga netralitas polri di tahun politik hingga akhirnya urung dilantik. Namun kemudian, mendadak dilantik. Apa sih sebenarnya yang terjadi bang?", tanya host tersebut.
"Tidak ada. Tidak ada hal yang harus menjadi pertimbangan disana", jawab Ngabalin.
"Saya sendiri belum bertemu dengan Pak Wiranto. Saya juga tidak membangun komunikasi. Tapi kemarin sama sekali tidak ada pertimbangan lain kecuali memang harus di data dan dianalisa agar semua kebijakan yang diambil tidak saling berbenturan", ujarnya dalam video.
(TribunWow/Dian Naren)
• PSI: Wajar Kalau PSI Harus Patungan Rakyat, Tapi Kalau Partai Besar dengan Modal Kuat Ikut Patungan?
