Mahfud MD: Dana Operisonal Pimpinan Gubernur DKI Saja 4,5 M Perbulan, Ini Data Sahih

TRIBUNWOW.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menyoroti perihal gaji-gaji bombastis bagi para pekerja pejabat struktural dan nonstruktural pemerintahan.

Selain itu, Mahfud juga menyoroti mengenai Dana Operasional Pimpinan (DOP) Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp 4,5 M perbulan.

Hal ini ia tulis dalam akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Minggu (4/6/2018).

• Sindir Fahri Hamzah soal Teroris Masuk Kampus, Rustam Ibrahim: Mbok Ya Mikir

Dikabarkan sebelumnya, Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri DKI Jakarta, Muhammad Mawardi mengatakan dana operasional Anies-Sandi diambil 0,13 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun besaran 0,13 persen dari PAD ini nilainya sebesar Rp 4,5 miliar.

Dana operasional dibagi dua, Anies mendapatkan 60 persen, Sandiaga mendapatkan 40 persen. Tepatnya, dana operasional Anies sebesar Rp 2,7 miliar dan Sandi Rp 1,8 miliar setiap bulannya.

Mawardi mengatakan dana operasional itu menjadi wewenang Anies dan Sandiaga. Namun, penyaluran rutin kepada jajaran di bawah masih terus dilakukan.

Pada era Ahok, dana operasional juga dibagi untuk sekretaris daerah (sekda), wali kota, dan bupati. Hal itu juga diteruskan oleh Anies-Sandi.

"(Dana operasional) untuk Sekda sampai saat ini masih Rp 100 juta per bulan, Wali Kota Rp 50 juta, dan Bupati Kepulauan Seribu Rp 30 juta per bulan," kata Mawardi.

• Foto dengan Rizieq & Prabowo di Mekah, Amien Keluhkan Postingannya Dihapus Sepihak oleh Instagram

Selain untuk penyaluran Sekda, Wali Kota, Bupati, dana operasional digunakan untuk membantu warga.

Kini dana tersebut diatur oleh orang yang ditunjuk Anies-Sandi sebagai bendahara.

"Buat memudahkan penyaluran (dana operasional), Pak Gubernur dan Pak Wagub menunjuk seseorang untuk mengelola uang itu," kata Mawardi. (TribunWow/Dian Naren)