Tanggapan Sejumlah Tokoh terhadap BPIP: Disarankan untuk Menolak Gaji hingga Tudingan kepada Istana
Menanggapi kabar tersebut, sejumlah tokoh angkat suara. Adapun tokoh-tokoh tersebut seperti Mahfud MD, Hidayat Nur Wahid, Fadli Zon hingga Andi Arief.
Penulis: Dian Naren
Editor: Dian Naren
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Perihal mengenai polemik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), ramai diperbincangkan usai Jokowi menandatangani Perpres Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP.
Besaran gaji yang diterima pengampu jabatan sendiri menjadi isu yang pro-kontra di masyarakat luas.
Pasalnya, gaji yang diberikan sejumlah mulai dari Rp 19.500.000 hingga Rp 112.548.000.
Menanggapi kabar tersebut, sejumlah tokoh angkat suara.
Adapun tokoh-tokoh tersebut seperti Mahfud MD, Hidayat Nur Wahid, hingga Andi Arief.
• Ditanya Apakah Sudah Menerima Pendapatan dari BPIP, Mahfud MD: Tidak, Saya Block Saja
1. Mahfud MD
Melalui akun twitternya, Mahfud menegaskan jika dirinya selama menjabat sebagai pengarah di BPIP, pihaknya tidak pernah menanyakan gaji dan bahkan tidak menerima gaji.
"Sampai harin ini pun Dewan Pengarah tak se-rupiah-pun pernah mendapat bayaran dari kesibukan yang luar biasa di BPIP.
Ke-mana2 kami pergi tidak dibiayai oleh BPIP", tulisnya dalam akun @mohmahfudmd.
2. Hidayat Nur Wahid
Hidayat Nur Wahid mengatakan jika isu tersebut membuat heboh publik.
Tak hanya sampai di situ, Wakil Ketua MPR tersebut mengatakan jika keppres yang diteken merupakan keppres kontroversial.
3. Nadirsyah Hosen
Tokoh NU sekaligus dosen di Monas University Australia, Nadirsyah Hosen mengatakan jika perpres yang diteken oleh Jokowi tidaklah layak.
Menurutnya, Dewan Pengarah BPIP sebaiknya hanya disediakan tunjangan dan dana operasional saja.
• Pemprov DKI Akhirnya Dapat Opini WTP dari BPK, Hidayat Nur Wahid Beri Apresiasi kepada Anies-Sandi
4. Alissa Wahid
Dirinya mengatakan berprasangka baik jika daftar gaji yang beredar merupakan bukan permintaan para pemangku jabatan di BPIP.
Dirinya juga meminta agar gaji BPIP dapat dipertimbangkan ulang.
5. Fadli Zon
Fadli Zon mengatakan jika tidak sepantasnya lembaga non-struktural diberi gaji mirip BUMN.
Tak hanya sampai disitu, Wakil Ketua MPR tersebut mengatakan jika keppres itu menunjukkan betapa borosnya pihak istana dalam mengelola anggaran.
6. Mardani Ali Sera
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan jika rakyat sedih dan malu mendengar disahkannya keppres tersebut.
"Rakyat sedih dengar Keppres tersebut ditengah kondisi bangsa seperti ini. Malu, saat negara sedang defisit dan hutang menumpuk kita malah menggaji yg diluar batas kemampuan. Malaysia malah mengurangi gaji para Menterinya, kita malah menetapkan seenaknya", tulisnya dalam akun @MardaniAliSera.
• Pertanyakan Fungsi BPIP, Ferdinand: Jauh Sebelum Pancasila Ada, Nusantara Telah Penuh Toleransi
7. Ferdinand Hutahaean
Kadiv Advokasi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyarankan agar pejabat dalam BPIP dapat menolak gaji tersebut lantaran menurutnya mereka sudah hidup berkecukupan.
8. Andi Arief
Politisi Demokrat, Andi Arief menyebut jika BPIP sudah cacat lantaran gaji yang diungkap.
Menurutnya, pancasila kembali menjadi mentra sakti 2 tahun terakhir akibat negara gagal mengelola rasa adil.
(TribunWow/Dian Naren)
